PENYELESAIAN CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

Abstract

AbstrakCerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang menghendaki  perceraian.  Gugatan perceraian yang terjadi adalah adanya pernikahan yang pernah dilaksanakan hanya beberapa bulan, setelah itu pihak istri mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyelesaian cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang  Kabupaten Siak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dipadukan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, penyelesaian cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI. Penyelesaian cerai gugat bagi masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Kedua, cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang Kepada PA Bengkalis   karena kedua belah pihak merasa bahwa sejak awal mereka sama-sama tidak ada kecocokan, meskipun salah satu pihak masih tidak ingin bercerai dengan pasangannya.Kata Kunci: Cerai Gugat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam AbstractDivorce is a divorce filed by the wife who wants a divorce. Divorce lawsuit that occurred was the existence of a marriage that had been held for only a few months, after which the wife filed a petition for divorce in the Religious Court of Bengkalis. The purpose of the research is to analyze the settlement of a claim for divorce based on Law of Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law in Tualang District, Siak Regency. The research method uses sociological legal research with data collection techniques through interviews combined with library data. The results of the study stated that first, the settlement of the claim for divorce can only be done before a court hearing after the court has not succeeded in reconciling the two parties either regulated by Law of Number 1 of 1974 or Compilation of Islamic Law. The settlement of the claim for divorce for the people of Tualang District, Siak Regency is in the Religious Court (PA) of Bengkalis. Second, the marriage claim divorce on the will of parents in the Tualang Subdistrict To Religious Court of Bengkalis because both parties felt that from the beginning they had no match, even though one party still did not want to divorce their partner. Keywords: Divorce, Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law