Изменения полномочий и положения Народного консультативного конгресса после внесения поправок в Конституцию Республики Индонезии (Shifting Authority and Position of the People's Consultative Assembly after the Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia)

Abstract

After the amendment to the 1945 Constitution, there was a shift in the authority and position of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. Previously the MPR was the highest state institution, but after that it was only a high institution like other high state institutions. The position of the MPR when compared to the world parliament model, is similar to the Russian Federal Assembly or the Congress in the United States which is a joint institution between the upper house and lower house. But uniquely the MPR is different, it is not only a joint institution, but has the authority with its own duties and functions. This study uses a qualitative method, with a statutory and literature approach. The results of the study stated that there were several shifts in the authority and position of the MPR after the amendment to the 1945 Constitution. Among them were no longer being the highest state institution, only being a joint institution while still having its own duties and functions, not authorized to form the Outlines of State Policy, no longer authorized elect the president and vice president, and rigid authority to dismiss the president and vice president.Keywords: People's Consultative Assembly; Authority; position; The 1945 Constitution. Abstrak:Pasca perubahan Konstitusi UUD 1945 maka terjadi pergeseran kewenangan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sebelumnya MPR menjadi lembaga tertinggi negara namun setelahnya ia hanyalah lembaga tinggi sebagaimana lembaga tinggi negara lainnya. Kedudukan MPR bila dibandingkan dengan model parlemen dunia, mirip dengan Majelis Federal Rusia atau Konggres di Amerika Serika yang menjadi lembaga gabungan antara majelis tinggi dan majelis rendah. Namun uniknya MPR berbeda, ia tidak hanya menjadi lembaga gabungan, tetapi memiliki kewenangan dengan tugas dan fungsi tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadi beberapa pergeseran wewenang dan kedudukan MPR pasca perubahan UUD 1945. Diantaranya adalah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, hanya menjadi lembaga gabungan dengan tetap memilik tugas dan fungsi tersendiri, tidak berwenang membentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara, tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden, dan kewenangan rigid dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden.Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat; Kewenangan; Kedudukan; Konstitusi UUD 1945.