PENDAMPINGAN RANCANGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA AIR SATAN KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

Abstrak Pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Air Satan, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan karena kebutuhan untuk aturan maupun pengelolaan desa masih belum cukup memadai. Dengan pendampingan penyusunan ini diharapkan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan dapat tercapai. Sehingga para stakeholder mampu mengimplementasikan peraturan dan pengelolaan secara mandiri, dimana hal itu merupakan bentuk pengaplikasian dari otonomi desa. Dalam pendampingan ini tim pelaksana menggunakan beberapa metode pelaksanaan, seperti persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Ketiga proses tersebut digunakan karena cukup ideal dalam melaksanakan pengampingan tentang penyusunan peraturan desa. Selain itu, berkenaan dengan peraturan yang berada di atasnya laporan ini menjelaskan juga tentang telaah peraturan perundang-undangan, baik mengkomparasikan studi terdahulu maupun melihat gap antara peraturan desa dengan peraturan di atasnya. Kata kunci: Pemangku Kepentingan; Penyusunan Peraturan Desa; Partisipatif; Demokratis Abstract Assistance in the preparation of village regulations in Air Satan Village, Muara Beliti District, Musi Rawas Regency was carried out because the need for rules and village management was still insufficient. With the assistance of this preparation, it is hoped that the abilities and skills possessed by the stakeholders can be achieved. So that stakeholders are able to implement regulations and manage independently, which is a form of application of village autonomy. In assisting the implementation team, several implementation methods were used, such as preparation, implementation and evaluation. The third process is used because it is quite ideal in carrying out assistance regarding the preparation of village regulations. In addition, with regard to the regulations above it, this report also explains the review of statutory regulations, both comparing previous studies and looking at the gaps between village regulations and regulations above them. Keywords: Stakeholders; Compilation of Village Regulations; Participatory; Democratic