PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (FILM DOKUMENTER)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah termasuk daerah kabupaten Mamuju Tengah. Potensi penerimaan yang cukup tinggi di sektor ini diharapkan dapat diserap secara maksimal untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Namun potensi yang menjanjikan tersebut belum mampu dipungut oleh pemerintah sehingga menimbulkan piutang dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, telaah dokumen untuk memperoleh informasi terkait pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dituangkan kedalam bentuk film dokumenter. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang. Analisis data dilakukan dengan memilah hasil foto atau video yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan storyboard atau alur cerita yang telah dibuat sebelumnya. Hasil penelitian mengindikasikan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih mengalami sejumlah kendala sehingga menyulitkan pemerintah untuk mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan setiap tahun. Masalah tersebut antara lain ketidaksesuaian data subjek dan objek data, kurangnya kesadaran pajak, dan sulitnya petugas menagih atau menemui pemilik objek pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan basis data secara terencana dan melakukan berbagai inovasi agar kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dapat terwujud.