KEGAGALAN KOMUNIKASI POLITIK “STAKE HOLDER” BAKORKAMLA

Abstract

ABSTRAK Untuk penegakan hukum, keamanan dan keselamatan pelayaran, sebanyak 12 instansi diberi kewenangan di laut berdasarkan 23 regulasi. Namun meskipun mereka disatukan dalam wadah Badan Koordinasi Keamanan Laut, tidak otomatis menyelesaikan masalah. Sikap ego sektoral, hubungan konfliktual, dan berbagai benturan kepentingan tetap terjadi saat mereka bertugas di lapangan. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini ingin mengungkap mengapa koordinasi sulit dilakukan meskipun mereka sudah berada dalam wadah yang sama. Berbagai saluran komunikasi pertemuan seperti “rapat pleno, rapat tim korkamla” dan sebagainya dalam organisasi dimana mereka bergabung, tidak berhasil membentuk kesadaran dan kesepahaman tentang pentingnya membangun sinergitas. Faktor politik dan regulasi penyebab macetnya komunikasi 12 instansi keamanan laut tersebut. ABSTRACT For law enforcement, shipping security and safety, 12 agencies were given authority at the sea based on 23 regulations. But even though they joint together on the same body named Sea Security Coordination Board, it does not automatically solve the problem. Sectoral ego attitudes, conflictual relationships, and various conflicts of interest still occur when they carry out the task. Through a case study approach, this study wants to reveal why coordination is so difficult among them even though they are already to be member of the same body. Various channels of communication held in the organizations, such as “rapat pleno, rapat tim korkamla, etc”, have not succeeded in building the same perception and mutual understanding about the urgency of synergy. Some political factors and regulations that caused communication jams of the 12 sea security agencies.  Keyword: bakorkamla, keamanan laut, pelayaran,