ITIKAD BAIK PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Itikad baik bagi  pelaku usaha dalam  menjalankan usahanya dimaksudkan  agar konsumen didalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun yang terjadi adalah bahwa itikad baik pelaku usaha tidak berjalan sebagai mana mestinya, yaitu tidak adanya keseimbangan antara itikad baik pelaku usaha dan  perlindungan konsumen yang di dapat oleh konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis itikad baik terhadap pelaku usaha dan menganalisis akibat hukum pelaku  usaha yang tidak beritikad baik kepada konsumen berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap promosi yang tidak benar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya terdapat dalam Pasal 7 menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, benar dan tidak menyesatkan konsumen, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.Serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Good faith for business actors in carrying out their business is intended so that consumers in using the purchased goods receive a protective measure as also stated in the Consumer Protection Act. However, what happens is that the good faith of business actors does not work as it should, namely there is no balance between the good faith of business actors and consumer protection that is obtained by consumers. The purpose of the study is to analyze the good faith of business actors and to analyze the legal consequences of business actors who do not have good intentions towards consumers based on Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. This research method is normative legal research. The results of this study are the responsibility of business actors for improper promotions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) especially contained in Article 7 stating that business actors are obliged to provide correct, clear and honest information, correct and not misleading consumers. , so as not to cause harm to consumers. As well as legal consequences for business actors who violate will be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 60 and Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.