Legal Politics of Indonesia's Military Position Through Policy Diplomacy and Agreements in the ASEAN Region (Prospects and Challenges)

Rodon Pedrason, P. I. Setyoko
{"title":"Legal Politics of Indonesia's Military Position Through Policy Diplomacy and Agreements in the ASEAN Region (Prospects and Challenges)","authors":"Rodon Pedrason, P. I. Setyoko","doi":"10.20884/1.jdh.2023.23.1.3471","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Tujuan nasional tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yang bertujuan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia, termasuk keamanan nasional. Kebijakan hukum pertahanan dan militer dalam bentuk diplomasi menjadi sangat penting untuk menghindari konflik antar negara. Khususnya di kawasan ASEAN, Indonesia semakin tidak memiliki relevansi strategis untuk keamanan kawasan, yang terlihat dari berbagai permasalahan hukum terkait kedaulatan Indonesia. Pelanggaran kedaulatan sama sekali bukan ancaman. Selain itu, semua aturan internasional dimaksudkan untuk saling melindungi dan menghindari konflik negara. Oleh karena itu sangat penting untuk menelaah militer Indonesia secara terlama sebagai alat diplomasi beserta kebijakan hukum strategis melalui beberapa perjanjian dengan negara lain untuk memperkuat militer Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Sedangkan. Perjanjian kerjasama antar negara di kawasan ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Perjanjian kerjasama antar negara di kawasan ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Perjanjian kerjasama antar negara di kawasan ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan.","PeriodicalId":280058,"journal":{"name":"Jurnal Dinamika Hukum","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-05-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Dinamika Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3471","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Tujuan nasional tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yang bertujuan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia, termasuk keamanan nasional. Kebijakan hukum pertahanan dan militer dalam bentuk diplomasi menjadi sangat penting untuk menghindari konflik antar negara. Khususnya di kawasan ASEAN, Indonesia semakin tidak memiliki relevansi strategis untuk keamanan kawasan, yang terlihat dari berbagai permasalahan hukum terkait kedaulatan Indonesia. Pelanggaran kedaulatan sama sekali bukan ancaman. Selain itu, semua aturan internasional dimaksudkan untuk saling melindungi dan menghindari konflik negara. Oleh karena itu sangat penting untuk menelaah militer Indonesia secara terlama sebagai alat diplomasi beserta kebijakan hukum strategis melalui beberapa perjanjian dengan negara lain untuk memperkuat militer Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Sedangkan. Perjanjian kerjasama antar negara di kawasan ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Perjanjian kerjasama antar negara di kawasan ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Perjanjian kerjasama antar negara di kawasan ASEAN telah dilakukan dengan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menempuh diplomasi berupa perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk saling menguntungkan.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
通过政策外交和东盟地区协议的印尼军事立场的法律政治(前景与挑战)
这个国家的目标完全体现在1945年《宪法》的序言中,该法案旨在保护印度尼西亚的人民和家园,包括国家安全。以外交形式存在的国防和军事法律政策对于避免国家之间的冲突至关重要。特别是在东盟地区,印度尼西亚从与印尼主权有关的法律问题中明显缺乏对该地区安全的战略相关性。侵犯主权根本不是威胁。此外,所有的国际规则都是为了保护和避免国家冲突。因此,通过与其他国家达成几项协议,以加强印尼军队,最重要的是,将印尼军队作为一种长期的外交手段和战略法律政策进行研究。采用的研究方法是规范法与法律和概念方法的研究。这项研究的结果是,印度尼西亚正在寻求与其他国家达成协议和合作的外交手段。而。东盟地区的国家合作协议利用了全国和国际的所有立法法规。这项研究的结果是,印度尼西亚正在寻求与其他国家达成协议和合作的外交手段。东盟地区的国家合作协议利用了全国和国际的所有立法法规。这项研究的结果是,印度尼西亚正在寻求与其他国家达成协议和合作的外交手段。东盟地区的国家合作协议利用了全国和国际的所有立法法规。这项研究的结果是,印度尼西亚正在寻求与其他国家达成协议和合作的外交手段。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Characteristics of Cryptoasset-Related Crimes and Convergence-Based Law Enforcement Policies Harmonizing Regional Spatial Arrangements As Effort To Improve Law Number 11 Of 2020 On Job Creation To Optimize Regional Development Implementing Bugis-Makassar Local Wisdom Within The Prosecutor's Office In Parepare City, South Sulawesi The Effect Of European Union's Implementation Of The Russian Economic Embargo On International Trade Sector Legal Aspect Of Taxation: Prioritizing the Regularend Function of the Budgeter for National Economic Resilience
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1