DEMORALISASI DEMOKRASI DALAM KONTEKS ETIKA PEMERINTAHAN (KASUS : KORUPSI DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN)

Salmawati Salmawati, Ashari Sakti Alim
{"title":"DEMORALISASI DEMOKRASI DALAM KONTEKS ETIKA PEMERINTAHAN (KASUS : KORUPSI DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN)","authors":"Salmawati Salmawati, Ashari Sakti Alim","doi":"10.55678/prj.v10i1.581","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini Mendeskripsikan tentang Demoralisasi Demokrasi dalam Konteks Etika Pemerintahan dalam Kasus : Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan Metode Kajian Pustaka yaitu melalui jurnal dan laporan-laporan pendukung yang bersifat terkait dengan penelitian ini. Adapun temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu Pendidikan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga 2018 dari segi kasus maupun jumlah tersangka terus meningkat. Tahun 2018, KPK menangani 57 kasus dengan 261 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp385 miliar. Di mana rata-rata kasus yang ditangani KPK per bulan yakni lima kasus dengan nilai kerugian Rp6,6 miliar. Kasus pendidikan korupsi yang dilakukan oleh KPK paling banyak menjabat sebagai ketua atau anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dengan jumlah tersangka 103 orang. Tindak korupsi sering dilakukan oleh para elit politik yang ada di DPR  serta di institusi penegakan hukum. Namun yang paling rawan dilakukannya tindakan korupsi yaitu terjadi di Desa. sektor yang paling rawan 2018 yakni anggaran desa. Terdapat 96 kasus korupsi terkait anggaran desa yang melibatkan 133 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan yakni Rp37,2 miliar. Sementara, sektor yang menimbulkan kerugian negara paling tinggi yakni perbankan sebesar Rp2.100 miliar (16 kasus). Untuk sektor lainnya terdiri dari kependudukan, koperasi, peternakan, perumahan, telekomunikasi dan informasi, pertahanan, keagamaan, kehutanan, olahraga, pariwisata, kebersihan, pemadam kebakaran, dan manufaktur.","PeriodicalId":383234,"journal":{"name":"PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.581","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Penelitian ini Mendeskripsikan tentang Demoralisasi Demokrasi dalam Konteks Etika Pemerintahan dalam Kasus : Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan Metode Kajian Pustaka yaitu melalui jurnal dan laporan-laporan pendukung yang bersifat terkait dengan penelitian ini. Adapun temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu Pendidikan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga 2018 dari segi kasus maupun jumlah tersangka terus meningkat. Tahun 2018, KPK menangani 57 kasus dengan 261 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp385 miliar. Di mana rata-rata kasus yang ditangani KPK per bulan yakni lima kasus dengan nilai kerugian Rp6,6 miliar. Kasus pendidikan korupsi yang dilakukan oleh KPK paling banyak menjabat sebagai ketua atau anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dengan jumlah tersangka 103 orang. Tindak korupsi sering dilakukan oleh para elit politik yang ada di DPR  serta di institusi penegakan hukum. Namun yang paling rawan dilakukannya tindakan korupsi yaitu terjadi di Desa. sektor yang paling rawan 2018 yakni anggaran desa. Terdapat 96 kasus korupsi terkait anggaran desa yang melibatkan 133 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan yakni Rp37,2 miliar. Sementara, sektor yang menimbulkan kerugian negara paling tinggi yakni perbankan sebesar Rp2.100 miliar (16 kasus). Untuk sektor lainnya terdiri dari kependudukan, koperasi, peternakan, perumahan, telekomunikasi dan informasi, pertahanan, keagamaan, kehutanan, olahraga, pariwisata, kebersihan, pemadam kebakaran, dan manufaktur.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
在治理伦理方面降低民主
本研究描述了在政府伦理的背景下的民主非物质化:政府官僚主义环境的腐败。本研究采用与本研究相关的期刊和支持报告对库进行研究的研究。至于这项研究的发现,自2015年到2018年,腐败根除委员会(KPK)对腐败案件的研究得出的结论,在案件和嫌疑人数量都在增加。2018年,KPK处理了57起案件,其中261名嫌疑人,罚分总额为Rp385亿。圣职执行委员会每月处理的个案平均为5例,损失高达6亿卢比。KPK的腐败教育案例中,大多数是地方议会的主席或议员,嫌疑人人数103。腐败通常是由国会内部和执法机构的政治精英犯下的。但最腐败的是发生在农村。2018年最危险的部门是农村预算。有96起与村预算有关的腐败案件涉及133名嫌疑人,涉及国家损失总额rp372亿美元。与此同时,导致该国投资总额超过1000亿卢比(16例)的行业损失最高。其他部门包括占领、合作社、农场、住房、电信和信息、国防、宗教、森林、体育、旅游、卫生、消防和制造业。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Analisis Sentimen Media Sosial: Penerapan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia EVALUASI KONTEKS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERBANDINGAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM PAMSIMAS KAMPUNG PASAR PAGI DAN KAMPUNG TEGAL SARI DI NAGARI LUNANG SATU NEGOSIASI PEMBEBASAN LAHAN PADA PEMBAGUNAN JEMBATAN BOTON-MUNA DI KELURAHAN PALABUSA PERSYARATAN DASAR PEMEKARAN WILAYAH PAMEKASAN DALAM UPAYA MENDUKUNG PEMBENTUKAN PROVINSI MADURA
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1