KEBERADAAN PERATURAN DAERAH KHUSUS DAN QANUN DALAM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

Abstract

Peraturan Daerah Khusus dan Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah, maka kedudukan Peraturan Daerah Khusus dan Qanun setingkat dengan Peraturan Daerah. Berbeda halnya dengan Qanun, Peraturan Daerah Khusus hanya terdapat pada tingkatan Provinsi dan kedudukannya setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Pasal 7 menegaskan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Khusus  serta Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi Papua.   THE EXISTENCE OF SPECIAL REGIONAL REGULATIONS AND QANUN IN THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LIFE  Special Regional Regulations and Qanun are statutory regulations similar to Regional Regulations, so the position of Special Regional Regulations and Qanun is at the same level as Regional Regulations. Unlike the case with Qanun, Special Regional Regulations only exist at the provincial level and their position is at the same level as the Provincial Regulations. This research is a normative legal research. Law Number 10 of 2004 states that the types and hierarchies of statutory regulations are as follows: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Laws/Government Regulations in Lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations and Regional Regulations. The Elucidation of Article 7 confirms that included in the types of provincial regulations are Qanun that apply in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and Special Regional Regulations and Provincial Regulations that apply in Papua Province.