Anggi Fuja Sahyana, Dinar Nursyifa, Fathia Ikhlas Khaerunnisa, Lindra Triana, Tina Lestari, Bayu Adi Laksono
{"title":"Marginalization of Women's Leadership in Politics and Government","authors":"Anggi Fuja Sahyana, Dinar Nursyifa, Fathia Ikhlas Khaerunnisa, Lindra Triana, Tina Lestari, Bayu Adi Laksono","doi":"10.30872/psd.v3i2.46","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ABSTRACT: \nThe purpose of this study is to find out the reality of policies regarding women's human rights as a space that provides an opportunity to lead in the realm of politics and government. This study uses a literature study with a SWOT analysis method on existing policies. The results show that in the history of the Indonesian government, Megawati Soekarnoputri and Puan Maharani were executive and legislative leaders who represented women. Although the existence of these two figures is an important model in the role of women's leadership, at the level of implementation, the involvement and participation of women in leading politics and government is still very low and there is often a marginalization of women due to the weak legal system, policies that are not gender friendly, and the perpetuation of patriarchal culture rooted in the point of view of the Indonesian people. \nABSTRAK: \nTujuan penelitian ini untuk mengetahui realita kebijakan mengenai hak asasi perempuan sebagai ruang yang memberi kesempatan untuk memimpin dalam ranah politik dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis SWOT terhadap kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam historis Pemerintahan Indonesia, Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif yang mewakili kaum perempuan. Meskipun keberadaan dua tokoh tersebut menjadi model penting dalam kiprah kepemimpinan perempuan, namun dalam tataran implementasinya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan masih sangat rendah dan kerap terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan yang diakibatkan karena lemahnya sistem hukum, kebijakan yang tidak ramah gender, serta langgengnya budaya patriarki yang mengakar pada sudut pandang masyarakat Indonesia.","PeriodicalId":187996,"journal":{"name":"Progress In Social Development","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Progress In Social Development","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.30872/psd.v3i2.46","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
ABSTRACT:
The purpose of this study is to find out the reality of policies regarding women's human rights as a space that provides an opportunity to lead in the realm of politics and government. This study uses a literature study with a SWOT analysis method on existing policies. The results show that in the history of the Indonesian government, Megawati Soekarnoputri and Puan Maharani were executive and legislative leaders who represented women. Although the existence of these two figures is an important model in the role of women's leadership, at the level of implementation, the involvement and participation of women in leading politics and government is still very low and there is often a marginalization of women due to the weak legal system, policies that are not gender friendly, and the perpetuation of patriarchal culture rooted in the point of view of the Indonesian people.
ABSTRAK:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui realita kebijakan mengenai hak asasi perempuan sebagai ruang yang memberi kesempatan untuk memimpin dalam ranah politik dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis SWOT terhadap kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam historis Pemerintahan Indonesia, Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif yang mewakili kaum perempuan. Meskipun keberadaan dua tokoh tersebut menjadi model penting dalam kiprah kepemimpinan perempuan, namun dalam tataran implementasinya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan masih sangat rendah dan kerap terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan yang diakibatkan karena lemahnya sistem hukum, kebijakan yang tidak ramah gender, serta langgengnya budaya patriarki yang mengakar pada sudut pandang masyarakat Indonesia.
摘要:本研究旨在了解女性人权政策的现实,并以此为空间,为女性在政治和政府领域的领导提供机会。本研究采用文献研究法和SWOT分析法对现行政策进行分析。结果显示,在印尼政府历史上,梅加瓦蒂和普安·马哈拉尼都是代表女性的行政和立法领导人。虽然这两个人物的存在是妇女领导作用的重要典范,但在执行层面,妇女参与和参与领导政治和政府的程度仍然很低,由于法律制度薄弱,政策对性别不友好,以及根植于印度尼西亚人民观点的父权文化的延续,妇女经常被边缘化。摘要:图们江是中国的一个民族,是中国的一个民族,是中国的一个民族,是中国的一个民族,是中国的一个民族,是中国的一个民族,是中国的一个民族。Penelitian ini menggunakan研究,kepustakan和dengan方法分析,SWOT分析,kebiakan yang ada。Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam historis peremintahan印度尼西亚,梅加瓦蒂苏加诺putri dan Puan Maharani menjadi pemimpin eksekutif dan立法委员yang mewakili kaum perempuan。Meskipun keberadaan dua tokoh tersebut menjadi模型penting dalam kiprah kepemimpinan perempuan, namun dalam tataran implementasinya keterlibatan an partisipasi perempuan dalam memimpin politik danperemintaan masih sangat rendah dankerap terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan yang diakibatkan karena lemahnya system hukum, kebijakan yang tidak ramah gender, serta langgengenya budaya patriarki yang mengakar paada sudut pandang masyarakat Indonesia。