PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS

Abstract

Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di kejaksaan Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tidak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis The inhibiting factors of the Public Prosecutor in handling cases of criminal acts of sexual abuse against children at the Pekanbaru State Prosecutor's Office include; dealing with children, the weakness of the tools in the trial (the absence of evidence that saw the incident directly, the weakness of the visum et repertum letter and not admitting), there are no elements contained in the Child Protection Act that is not proclamation so that the Public Prosecutor uses the Criminal Code. The efforts of the Public Prosecutor in dealing with problems in handling criminal cases of child molestation in the context of law enforcement are; the parents (family of the victim), take legal action against the acquittal: explore the opinions of experts so that the elements in the Child Protection Act are fulfilled in every crime of sexual abuse in which the victim is a child. The research is a sociological legal research.