Penjaminan Ganda dalam Hukum Tanah Nasional sebagai Implikasi Asas Pemisahan Horisontal

Abstract

Asas  pemisahan  horisontal  dalam  hukum  tanah  nasional  mempunyai makna filosofis  untuk memaksimalkan  fungsi  tanah bagi kehidupan masyarakat. Eksistensi  asas  pemisahan  horisontal  adalah dalam rangka  mewujudkan keadilan sosial  bagi rakyat Indonesia. Wujud nyata penerapan asas pemisahan horisontal adalah dalam hal pengelolaan usaha perkebunan antara pemilik tanah bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan selaku pemilik modal. Namun dalam praktiknya, penerapan asas pemisahan horisontal dapat menimbulkan permasalahan, yaitu terjadinya penjaminan ganda antara hak tanggungan yang dibebankan terhadap hak atas tanah dengan jaminan fidusia yang dibebankan terhadap benda-benda yang ada diatas tanah, baik terhadap tanaman perkebunan maupun bangunan pabrik diatas lahan perkebunan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan melakukan rekonstruksi hukum di bidang administrasi pertanahan yaitu dengan cara membuat Peraturan  Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanaman dalam konteks perkebunan dan pendaftaran bangunan, disamping Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang sudah ada. Melalui pendaftaran tersebut diterbitkan  Sertifikat Hak Atas Tanaman (SHAT) oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Sertifikat Hak Atas Bangunan (SHAB) oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.