ANALISIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA:Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera

Muthia Anggela Mawadhaty Putry, Elwi Danil, Neneng Oktarina
{"title":"ANALISIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA:Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera","authors":"Muthia Anggela Mawadhaty Putry, Elwi Danil, Neneng Oktarina","doi":"10.32801/LAMLAJ.V3I2.77.G164","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract Village enterprise is an enterprise which whole or few part of its capital owned by village, with a direct participation that originated from the wealth of village which being separated in purpose of asset managements, services and many other industries, purely for the sake of villager's prosperity. One of Village Enterprise in Sawahlunto named \"Taratak Bancah Sejahtera\" which is one (1) of the first three (3) Village Enterprises that Established back in 2016, not only the establishment carved on Village Ordinance, but it is also carved on notarial deed, which is in all legislation, there is no regulation that stated the establishment of Village Enterprise require notarial deed. Regarding all of that matters, the writer concludes problems which are, 1. How is the substantive explanation  of the Taratak Bancah Sejahtera establishment deeds? 2. How the responsibilities of Notary in creating the establishment deeds of Village Enterprise? The methods to complete this project were normative-juridic According to the result of the project, 1) in the explanation of article 87 section (1) government ordinances number  43 year 2014, it was strictly stated that Village Enterprise specifically can't be compared to anything like the regular share based company, limited partnership company, or a cooperative economic enterprises. The Taratak Bancah deeds of Establishment contains constitutional rules of Taratak Bancah Sejahtera enterprise. The legal impact of the deeds of Establishment of Taratak Bancah Sejahtera causes the parties involved in this scenario aren't bonded legally, causes the obscureness of the deeds authenticity so the deeds doesn't have the power to prove anything legally completely, and can be nullified for the sake of law by the judge. 2. Notary doesn't have the authority to create the deeds of Village Enterprise establishment. But, they are privileged to create the unit of company that based on Village Enterprise. The responsibilities of the notary is the responsibility in criminals, privates, and code of ethics. Abstrak Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu BUMDes di Kota Sawah Lunto yaitu BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang merupakan (1) satu  dari (3) tiga BUMDes yang pertama kali berdiri di tahun 2016 selain pendiriannya dengan Peraturan Desa juga dituangkan ke dalam akta notaris, yang mana didalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pendirian BUMDes dibuat dalam bentuk akta Notaril. Berdasarkan hal tersebut,maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 1.  Bagaimana Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa?. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Berdasarkan hasil penelitan 1) Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesisifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi. Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera memuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera. 2) Notaris tidak berwenang membuat akta pendirian BUMDes, namun berwenang membuat unit usaha berbadan bukum BUMDes. Tanggung Jawab Notaris berupa tanggung jawab secara perdata, pidana dan berdasarkan kode etik.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"3 1","pages":"217-228"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Lambung Mangkurat Law Journal","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32801/LAMLAJ.V3I2.77.G164","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Abstract Village enterprise is an enterprise which whole or few part of its capital owned by village, with a direct participation that originated from the wealth of village which being separated in purpose of asset managements, services and many other industries, purely for the sake of villager's prosperity. One of Village Enterprise in Sawahlunto named "Taratak Bancah Sejahtera" which is one (1) of the first three (3) Village Enterprises that Established back in 2016, not only the establishment carved on Village Ordinance, but it is also carved on notarial deed, which is in all legislation, there is no regulation that stated the establishment of Village Enterprise require notarial deed. Regarding all of that matters, the writer concludes problems which are, 1. How is the substantive explanation  of the Taratak Bancah Sejahtera establishment deeds? 2. How the responsibilities of Notary in creating the establishment deeds of Village Enterprise? The methods to complete this project were normative-juridic According to the result of the project, 1) in the explanation of article 87 section (1) government ordinances number  43 year 2014, it was strictly stated that Village Enterprise specifically can't be compared to anything like the regular share based company, limited partnership company, or a cooperative economic enterprises. The Taratak Bancah deeds of Establishment contains constitutional rules of Taratak Bancah Sejahtera enterprise. The legal impact of the deeds of Establishment of Taratak Bancah Sejahtera causes the parties involved in this scenario aren't bonded legally, causes the obscureness of the deeds authenticity so the deeds doesn't have the power to prove anything legally completely, and can be nullified for the sake of law by the judge. 2. Notary doesn't have the authority to create the deeds of Village Enterprise establishment. But, they are privileged to create the unit of company that based on Village Enterprise. The responsibilities of the notary is the responsibility in criminals, privates, and code of ethics. Abstrak Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu BUMDes di Kota Sawah Lunto yaitu BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang merupakan (1) satu  dari (3) tiga BUMDes yang pertama kali berdiri di tahun 2016 selain pendiriannya dengan Peraturan Desa juga dituangkan ke dalam akta notaris, yang mana didalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pendirian BUMDes dibuat dalam bentuk akta Notaril. Berdasarkan hal tersebut,maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 1.  Bagaimana Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa?. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Berdasarkan hasil penelitan 1) Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesisifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi. Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera memuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera. 2) Notaris tidak berwenang membuat akta pendirian BUMDes, namun berwenang membuat unit usaha berbadan bukum BUMDes. Tanggung Jawab Notaris berupa tanggung jawab secara perdata, pidana dan berdasarkan kode etik.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
世界的世界发生的分析——设立行为研究
摘要村级企业是纯粹为了村民的富裕而分离经营资产管理、服务等多种行业的村级财富,其全部或部分资本为村民所有,村民直接参与的企业。Sawahlunto的一家名为“Taratak Bancah Sejahtera”的乡村企业是2016年成立的前三家(3)乡村企业之一,不仅在村庄条例上设立,而且还在公证书上设立,这是在所有立法中,没有规定规定成立乡村企业需要公证证书。考虑到所有这些问题,作者总结出的问题是:1。如何对塔拉塔克银行(Taratak Bancah Sejahtera)的设立契约进行实质性解释?2. 公证员在创建乡镇企业成立契约中的责任是什么?根据项目的结果,1)在2014年第43号政府法令第87条第(1)款的解释中,严格规定乡村企业具体不能与普通股份公司、有限合伙公司或合作经济企业进行比较。塔拉塔克银行的设立契约包含塔拉塔克银行Sejahtera企业的宪法规则。塔拉塔克银行设立契约的法律效力导致该场景中的当事人没有法律上的担保,导致契约真实性的模糊,使得契约完全没有法律上的证明能力,可以被法官依法宣告无效。2. 公证员无权为乡镇企业设立出具契据。但是,他们有特权创建基于乡村企业的公司单位。公证人的责任是刑事责任、私人责任和道德规范责任。【摘要】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】Salah satu BUMDes di Kota Sawah Lunto yitu BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang merupakan (1) satu dari (3) tiga BUMDes yang pertama kali berdii di tahun 2016 selain pendiriannya dengan Peraturan Desa juga dituangkan ke dalam akta公证,yang mana didalam perundang-undangan tidak menjelaskan pendirian BUMDes dibuat dalam bentuk akta公证。Berdasarkan hal tersebut,maka penulis merumuskan permasalahan yitu。Bagaimana Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera?2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa?Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatiti, Berdasarkan hasil penelitan 1) dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 tahun 2014, dinyatakan secara speisifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum perseran terbatas, cv atau koperasi。Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera memuangaran Dasar Dan Anggaran Rumah tanga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera。中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
17
审稿时长
3 weeks
期刊最新文献
Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency Company Loans in Procurement of Goods Services Government Corruption Perspectives Forced Marriage as an Unlawful Act in Indonesia: A Comparative Analysis Legal Protection of Peer to Peer Lending Loans in Standard Agreements Based on Legal Assurance Theory Implementation of Sustainable Plantation Principles Through Indonesian Sustainable Palm Oil in North Aceh Regency
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1