HUKUM APARTEMEN DALAM PRAKTEKNYA DI INDONESIA

A. Rahmawati
{"title":"HUKUM APARTEMEN DALAM PRAKTEKNYA DI INDONESIA","authors":"A. Rahmawati","doi":"10.24002/JEP.V34I1.1216","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada konsumen properti di Indonesia mengenai dasar hukum, proses perijinan, hingga proses pengurusan sertifikat rumah susun / apartemen di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang rumah susun terjadi secara vertikal dan horizontal.  Konflik vertikal yang terjadi adalah antara peraturan perundang – undangan dengan peraturan – peraturan pelaksananya, belum terjalinnya koordinasi dan integrasi antar lembaga tentang apartemen / rumah susun. Sedangkan konflik horizontal yang terjadi adalah antara konsumen, developer, dan pemerintah. Semua permasalahan tersebut bermuara dari belum mengakomodasinya semua kebutuhan pihak – pihak terkait oleh peraturan perundang – undangan tentang rumah susun di Indonesia. Selain itu kurangnya pemerintah melakukan sosialiasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang apartemen / rumah susun diikuti dengan pasifnya masyarakat untuk mencari informasi seputar hukum rumah susun / apartemen dan menyamakan dengan hukum rumah tapak pada umumnya membuat permasalahan rumah susun di Indonesia semakin bertambah dan tidak kunjung selesai.Kata Kunci : hukum rumah susun, perizinan, dan sertifikat Abstract This research was intended to provide the society, it could be investor or consumer about the comprehension of apartment law in Indonesia, started it from the legal basis, the licensing process, and the strata title. This study concluded that the problem of the apartment in Indonesia occurred vertically and horizontally. Vertical conflict happened whether those regulations and government body which liable for apartment is not establishment and integration yet. Whereas the horizontal conflict happened was between consumers, developers, and government. Those problems came from the regulation that could not accommodate the needs of these party. Beside of the lack of government which should held and responsible the socialization and understansing the society about apartment law, added by the passive Indonesian society to do research or find an information about apartment law and though that apartment law as the same as landed house law leading to the next problem of apartment law in Indonesia.Keywords : apartment law, the license, and strata title","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Justitia Et Pax","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24002/JEP.V34I1.1216","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada konsumen properti di Indonesia mengenai dasar hukum, proses perijinan, hingga proses pengurusan sertifikat rumah susun / apartemen di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang rumah susun terjadi secara vertikal dan horizontal.  Konflik vertikal yang terjadi adalah antara peraturan perundang – undangan dengan peraturan – peraturan pelaksananya, belum terjalinnya koordinasi dan integrasi antar lembaga tentang apartemen / rumah susun. Sedangkan konflik horizontal yang terjadi adalah antara konsumen, developer, dan pemerintah. Semua permasalahan tersebut bermuara dari belum mengakomodasinya semua kebutuhan pihak – pihak terkait oleh peraturan perundang – undangan tentang rumah susun di Indonesia. Selain itu kurangnya pemerintah melakukan sosialiasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang apartemen / rumah susun diikuti dengan pasifnya masyarakat untuk mencari informasi seputar hukum rumah susun / apartemen dan menyamakan dengan hukum rumah tapak pada umumnya membuat permasalahan rumah susun di Indonesia semakin bertambah dan tidak kunjung selesai.Kata Kunci : hukum rumah susun, perizinan, dan sertifikat Abstract This research was intended to provide the society, it could be investor or consumer about the comprehension of apartment law in Indonesia, started it from the legal basis, the licensing process, and the strata title. This study concluded that the problem of the apartment in Indonesia occurred vertically and horizontally. Vertical conflict happened whether those regulations and government body which liable for apartment is not establishment and integration yet. Whereas the horizontal conflict happened was between consumers, developers, and government. Those problems came from the regulation that could not accommodate the needs of these party. Beside of the lack of government which should held and responsible the socialization and understansing the society about apartment law, added by the passive Indonesian society to do research or find an information about apartment law and though that apartment law as the same as landed house law leading to the next problem of apartment law in Indonesia.Keywords : apartment law, the license, and strata title
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
印尼活动
本研究旨在为印度尼西亚的房地产消费者提供对基本法律、许可证和公寓认证程序的了解。根据这项研究,可以得出结论,多层房屋的问题是垂直和水平的。法律条例——邀请法——执行规则、不协调和公寓协调之间发生的垂直冲突。而水平冲突是消费者、开发商和政府之间的。所有这些问题都无法满足这些政党的所有需求——受现行法律影响的政党——关于印尼廉价住房的邀请。除此之外,政府缺乏社会社会和对公寓/公寓的了解,随之而来的是被动社会在调查有关公寓/公寓法律的信息,并将其与传统的做法进行比较,这使得印尼住房问题不断增加,而且没有解决。关键字:这项研究的公寓法律、许可证和抽象证书旨在为社会提供条件,它可以作为投资者或消费者,从合法基础开始,授权条款和地层标题。这项研究得出的结论是,印尼公寓的问题是垂直和水平的。那些适应公寓的规定和政府机构是否没有建立和整合,垂直冲突就会发生。水平冲突发生在征服者、发展主义者和政府之间。这些问题来自于规定,无法满足这些聚会的需求。在《政府缺乏哪种应该牵着responsible著作百科全书》《socialization和understansing协会关于法律,额外的公寓由印尼无源协会做研究或找到的资讯网关于法律和公寓,虽然那美国法律法律领着同一个美国降落屋公寓next》问题的法律在印尼的公寓。Keywords:法律公寓,许可证和地层标题
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
7
审稿时长
12 weeks
期刊最新文献
PENGUATAN NORMA SYARAT DISPENSASI KAWIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM REVIEWING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS ON DEMOCRATIC ELECTION PRACTICES IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN FILIPINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA REFORMULASI PENETRATION STRESS TEST SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA BISNIS DIGITAL TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SUMBA BARAT
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1