PENGATURAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIALIHKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEMILIK

Kadek Agus Bram Rendrajaya
{"title":"PENGATURAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIALIHKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEMILIK","authors":"Kadek Agus Bram Rendrajaya","doi":"10.24843/kp.2018.v40.i01.p04","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Indonesia sebagai Negara berkembang tengah gencar dalam melakukan pembangunan guna memberikan fasilitas publik maupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu sarana yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah tanah. Ketersediaan tanah merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan Negara, terlebih lagi sebagian tanah telah dimiliki hak oleh masyarakat. Hak milik atas tanah merupakan bagian dalam perlindungan hak asasi manusia yang dimana wajib mendapat perlindungan hukum oleh Negara. Permasalahan yang muncul ketika pengadaan tanah harus yang memperhatikan hak asasi manusia dengan cara pengadaan tanah yang tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk negara. Serta tujuan dari pada pengadaan tanah tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum. \nBerdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan (1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum ditinjau dari hak asasi manusia ? dan (2) Apakah kriteria kepentingan umum dalam penetapan pengadaan tanah bagi pembangunan ? \n            Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi dokumen atau kepustakaan. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan secara deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi, sistematisasi. \nHasil penelitian menunjukkan (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi pemilik hak atas tanah karena tindakan pengadaan tanah oleh Negara dilakukan berdasarkan undang-undang(2) Penggunaan tanah melalui pengadaan tanah oleh Negara yang menggunakan tanah hak milik masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam undang-undang adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. \n  \nKata Kunci:   Hak Milik Atas Tanah, Kepentingan Umum, Hak Asasi Manusia","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/kp.2018.v40.i01.p04","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Kertha Patrika","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p04","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Indonesia sebagai Negara berkembang tengah gencar dalam melakukan pembangunan guna memberikan fasilitas publik maupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu sarana yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah tanah. Ketersediaan tanah merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan Negara, terlebih lagi sebagian tanah telah dimiliki hak oleh masyarakat. Hak milik atas tanah merupakan bagian dalam perlindungan hak asasi manusia yang dimana wajib mendapat perlindungan hukum oleh Negara. Permasalahan yang muncul ketika pengadaan tanah harus yang memperhatikan hak asasi manusia dengan cara pengadaan tanah yang tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk negara. Serta tujuan dari pada pengadaan tanah tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan (1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum ditinjau dari hak asasi manusia ? dan (2) Apakah kriteria kepentingan umum dalam penetapan pengadaan tanah bagi pembangunan ?             Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi dokumen atau kepustakaan. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan secara deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi, sistematisasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi pemilik hak atas tanah karena tindakan pengadaan tanah oleh Negara dilakukan berdasarkan undang-undang(2) Penggunaan tanah melalui pengadaan tanah oleh Negara yang menggunakan tanah hak milik masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam undang-undang adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat.   Kata Kunci:   Hak Milik Atas Tanah, Kepentingan Umum, Hak Asasi Manusia
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
为共同利益改变土地所有权的安排,以保护业主的观点
印尼作为一个发展中国家正在进行建设,提供公共设施和其他公共福利。建筑所需的工具之一是土地。土地的可行性是阻碍国家发展的因素之一,更不用说拥有部分土地的社会权利了。土地所有权是保护人权的一部分,在这种人权中,国家有义务保护法律。土地采购应以一种不被包括国家在内的任何人滥用的方式来维护人权的问题。购买这些土地的目的必须用于公共利益。在此基础上,本研究旨在探讨问题(1)法律保护用于公共利益的私有产权的规定如何涉及人权?(2)为建设土地采购的共同利益标准是什么?所使用的研究类型是规范法与过法和概念法的研究。本研究的法律资源包括主要和次要的法律材料。法律材料收集技术是一种文档或文献研究技术。在这项研究中收集到的法律资料的分析是描述、解释、结构、评估、辩论、系统化。研究表明(1)为公共利益采购土地是通过对土地所有者权利的法律保护来实现的,因为国家的土地购置行为是在法律范围内进行的(2)土地购置应符合公共利益。法律规定的一般利益是国家、国家和社会的利益,政府应该实现这些利益,并最大限度地利用这些利益。关键词:土地所有权、公共利益、人权
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
审稿时长
24 weeks
期刊最新文献
The Existence of Subak in The Legal Politics of Development Program in Bali Potret Kriminologis Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pencegahannya: Perspektif Sobural Product Reviews by YouTubers: Education or Defamation? The Authority of Bali Governor in Regulating The Control of Corona Virus Disease 19 Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1