Socio-Legal Approaches To The Problems of Troubled Indonesian Overseas Workers In Tanjung Pinang City

Abstract

Kota Tanjung Pinang merupakan salah satu daerah transit bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/TKIB yang dideportasi dari Malaysia dan Singapura. Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh TKIB, pemerintah Kota Tanjung Pinang dan pihak pihak terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TKIB dan pemangku kepentingan di Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini mengunakan metode penelitian empiris dimana seluruh datanya dianalisa mengunakan pendekatan analisa kualitatif. Hasil menelitian menunjukan bahwa permasalahan utama dalam menangani permasalahan TKIB terkait dengan masalah pendanaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tim pelaksana. Penelitian ini juga menunjukan bahwa DPRD belum memiliki dasar hukum untuk menolak anngaran yang diajukan dalam anggaran kota Tanjung Pinang sehingga dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Kota Tanjung Pinang belum memahami Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2013 ayat 16 (6) Terkait dengan Koordinasi Pemulangan TKIB yang dapat menggunakan dana dari anggaran pemerintah kota untuk membiayai keseluruhan pembiayaan yang diperlukan oleh tim pelaksana. Kata Kunci: Perpres No.45 Tahun 2013; Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/TKIB; Tanjung Pinang. Tanjung Pinang City is one of the transit areas for the Troubled Indonesian Overseas Workers (Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/TKIB) who are deported from Malaysia and Singapore. As a transit area, a number of problems and challenges faced by TKIB and relevant stakeholders in Tanjung Pinang City. This research aims to investigate the problems of TKIB and relevant stakeholders in Tanjung Pinang City.  This research adopts a socio-legal/empirical research method and all data was analyzed based on its content (a content analysis) by using the qualitative approach. The research found that the main hardship in tackling TKIB was related to the lack of funds to carry out the tasks and functions of the Task Force. This research argued that the House of Representative of Tanjung Pinang City (DPRD) did not have legal grounds to reject the allocation funds from the City Budget for the Task Force. This research concluded that the House of Representative of Tanjung Pinang city was not familiar Article 16 (6) of Presidential Regulation No.45 of 2013 regarding Coordination of Returning Indonesian Workers which permits the allocation of funds from the City Budget to fund all expenses carry out tasks of the Task Force. Keywords: Presidential Regulation No.45 of 2013; Troubled Indonesian Overseas Workers; Tanjung Pinang.