MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH INDUSTRI DI KABUPATEN PURWAKARTA MENGGUNAKAN SYSTEMS THINKING

Abstract

Kemajuan pembangunan terutama di bidang industri diikuti pula dengan konsekuensi pencemaran. Air  limbah  merupakan  masalah  utama  dalam  pengendalian dampak lingkungan karena karena memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri di Kabupaten Purwakarta, serta membuat model implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri dan menyusun rencana tindak penyelesaian masalah.   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis menggunakan cara berpikir sistem (systems thinking) dengan memasukkan ke 6 (enam) variabel Weaver (2009) sebagai upaya untuk memahami struktur dari sebuah sistem yang diamati, kemudian mempelajari pola perilaku untuk meyimpulkan kejadian yang terjadi pada sistem tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian air limbah industri di Kabupaten Purwakarta belum berjalan secara efektif. Dari segi insentif dan sanksi, sudah dijalankan dengan adanya PROPER dan sanksi administrasi, namun dirasa belum efektif dan tegas. Dari segi pengawasan, kebijakan ini belum didukung dengan adanya Standard Operational Procedure (SOP) dan penyusunan rencana kerja pengendalian. Begitupun kualitas dan kuantitas sumber daya belum memadai. Selain itu, dilihat dari segi otonomi dan informasi belum memadai dan belum diketahui secara menyeluruh oleh industri. Sedangkan dari segi sikap perilaku dan nilai berupa dukungan sudah ada, namun sikap dan perilaku masih kurang.   Dalam rangka menciptakan harmonisasi regulasi dengan pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan integrasi kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri melalui penyusunan Peraturan Daerah (updating) yang baru mencakuppengelolaan sumber daya air secara terpadu termasuk pembagian peran antar instansi