{"title":"Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak","authors":"Moch. Muhibbin","doi":"10.21043/yudisia.v13i2.15754","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"The human perspective on marriage has become increasingly critical, especially in relation to equal rights between men and women. Several times Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, was submitted to a judicial review to the Constitutional Court. There were 3 (three) Constitutional Court decisions that granted the applicant, namely the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 relating to the position of children outside of marriage, the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 relating to marriage agreements, and the Constitutional Court Decision Number 22 /PUU-XV/2017 relating to the age limit for marriage. The author examines the juridical aspect of the influence of 2 (two) Constitutional Court decisions, Decisions Number 46/PUU-VIII/2010 and Number 22/PUU-XV/2017 on elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and children. This study uses a normative legal research methodology through a qualitative descriptive approach. The results of the study concluded that the two decisions legally have implications for the elimination of elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and childrenCara pandang manusia terhadap perkawinan telah semakin kritis, terutama terkait dengan persamaan hak antara laki–laki dan perempuan. Beberapa kali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 3 (tiga) putusan MK yang mengabulkan pemohon, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Penulis mengkaji aspek yuridis pengaruh 2 (dua) putusan MK, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap unsur diskriminasi dan pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedua putusan tersebut secara yuridis berimplikasi terhadap penghapusan unsur diskriminasi serta pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak.","PeriodicalId":31971,"journal":{"name":"Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15754","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
The human perspective on marriage has become increasingly critical, especially in relation to equal rights between men and women. Several times Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, was submitted to a judicial review to the Constitutional Court. There were 3 (three) Constitutional Court decisions that granted the applicant, namely the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 relating to the position of children outside of marriage, the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 relating to marriage agreements, and the Constitutional Court Decision Number 22 /PUU-XV/2017 relating to the age limit for marriage. The author examines the juridical aspect of the influence of 2 (two) Constitutional Court decisions, Decisions Number 46/PUU-VIII/2010 and Number 22/PUU-XV/2017 on elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and children. This study uses a normative legal research methodology through a qualitative descriptive approach. The results of the study concluded that the two decisions legally have implications for the elimination of elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and childrenCara pandang manusia terhadap perkawinan telah semakin kritis, terutama terkait dengan persamaan hak antara laki–laki dan perempuan. Beberapa kali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 3 (tiga) putusan MK yang mengabulkan pemohon, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Penulis mengkaji aspek yuridis pengaruh 2 (dua) putusan MK, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap unsur diskriminasi dan pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedua putusan tersebut secara yuridis berimplikasi terhadap penghapusan unsur diskriminasi serta pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak.
人类对婚姻的看法变得越来越重要,特别是在男女平等权利方面。1974年关于婚姻的第1号法律多次被提交宪法法院进行司法审查。宪法法院有3(3)个判决给予了申请人,即宪法法院第46/PUU-VIII/2010号关于婚外儿童地位的判决,宪法法院第69/PUU-XIII/2015号关于婚姻协议的判决,宪法法院第22 /PUU-XV/2017号关于结婚年龄限制的判决。提交人审查了宪法法院关于歧视和侵犯保护妇女和儿童基本权利的因素的第46/PUU-VIII/2010号决定和第22/PUU-XV/2017号决定的影响的法律方面。本研究采用规范的法律研究方法,通过定性描述的方法。研究结果的结论是,这两项决定在法律上对消除歧视因素和侵犯保护妇女和儿童基本权利的行为具有影响。Beberapa kali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tenang Perkawinan, diajukan uji materi(司法审查)ke Mahkamah Konstitusi。Terdapat 3 (tiga) putusan MK yang mengabulkan pemohon, yitu putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah, putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, dan putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan。putusan MK, putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dannomor 22/PUU-XV/2017 terhadap unsur diskriminasi dan pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dananak。Penelitian ini menggunakan方法论;Penelitian hukum normatiatiy; Penelitian hukum;这句话的意思是:“我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思”。