Problema Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

Yuninda Handayani
{"title":"Problema Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung","authors":"Yuninda Handayani","doi":"10.34010/jwk.v9i01.6479","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga terjadi di Kota Bandung. Salah satu penyebab lambatnya peningkatan prosentase luasan RTH khususnya RTH publik di kota besar adalah karena tingginya tingkat konversi lahan. Perubahan guna lahan dari lahan-lahan pertanian, perkebunan dan bahkan dari lahan yang memang sudah ditetapkan sebagai zona hijau dalam dokumen tata ruang kerap terjadi dengan alasan kebutuhan penyediaan hunian dan aktifitasnya.  Mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan Koefisien Daerah Hijau (KDH), kontribusi pihak ketiga dalam penyediaan RTH dan optimalisasi lahan makam sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH. Paper ini akan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait RTH di Kota Bandung dan mengevaluasi sejauhmana efektifitas kebijakan yang sudah diterapkan dalam rangka mengupayakan peningkatan prosentase RTH publik di Kota Bandung. Terdapat korelasi antara kebijakan yang sudah diaplikasikan dengan peningkatan jumlah RTH Publik namun kontribusinya tidak signifikan karena munculnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil identifikasi menunjukkan ada 3 (tiga) isu utama dalam problema RTH di Kota Bandung yaitu isu kebijakan, teknis dan kelembagaan/pengelolaan. Isu kebijakan menyoroti optimalisasi kebijakan dalam upaya peningkatan RTH publik, isu teknis membahas tentang potensi peningkatan RTH melalui pendekatan ekologis dan isu kelembagaan membahas tentang penanganan RTH yang bersifat partial (menjadi kewenangan beberapa Perangkat Derah). Hasil penelitian merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perencanaan RTH, usulan optimalisasi kualitas RTH dan optimalisasi birokrasi khususnya dalam pengelolaan RTH di sektor perumahan. \npeningkatan prosentase RTH publik di Kota Bandung. Terdapat korelasi antara kebijakan yang sudah diaplikasikan dengan peningkatan jumlah RTH Publik namun kontribusinya tidak signifikan karena munculnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil identifikasi menunjukkan ada 3 (tiga) isu utama dalam problema RTH di Kota Bandung yaitu isu kebijakan, teknis dan kelembagaan/pengelolaan. Isu kebijakan menyoroti optimalisasi kebijakan dalam upaya peningkatan RTH publik, isu teknis membahas tentang potensi peningkatan RTH melalui pendekatan ekologis dan isu kelembagaan membahas tentang penanganan RTH yang bersifat partial (menjadi kewenangan beberapa Perangkat Derah). Hasil penelitian merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perencanaan RTH, usulan optimalisasi kualitas RTH dan optimalisasi birokrasi khususnya dalam pengelolaan RTH di sektor perumahan. \nKata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Bandung \n ","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.34010/jwk.v9i01.6479","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga terjadi di Kota Bandung. Salah satu penyebab lambatnya peningkatan prosentase luasan RTH khususnya RTH publik di kota besar adalah karena tingginya tingkat konversi lahan. Perubahan guna lahan dari lahan-lahan pertanian, perkebunan dan bahkan dari lahan yang memang sudah ditetapkan sebagai zona hijau dalam dokumen tata ruang kerap terjadi dengan alasan kebutuhan penyediaan hunian dan aktifitasnya.  Mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan Koefisien Daerah Hijau (KDH), kontribusi pihak ketiga dalam penyediaan RTH dan optimalisasi lahan makam sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH. Paper ini akan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait RTH di Kota Bandung dan mengevaluasi sejauhmana efektifitas kebijakan yang sudah diterapkan dalam rangka mengupayakan peningkatan prosentase RTH publik di Kota Bandung. Terdapat korelasi antara kebijakan yang sudah diaplikasikan dengan peningkatan jumlah RTH Publik namun kontribusinya tidak signifikan karena munculnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil identifikasi menunjukkan ada 3 (tiga) isu utama dalam problema RTH di Kota Bandung yaitu isu kebijakan, teknis dan kelembagaan/pengelolaan. Isu kebijakan menyoroti optimalisasi kebijakan dalam upaya peningkatan RTH publik, isu teknis membahas tentang potensi peningkatan RTH melalui pendekatan ekologis dan isu kelembagaan membahas tentang penanganan RTH yang bersifat partial (menjadi kewenangan beberapa Perangkat Derah). Hasil penelitian merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perencanaan RTH, usulan optimalisasi kualitas RTH dan optimalisasi birokrasi khususnya dalam pengelolaan RTH di sektor perumahan. peningkatan prosentase RTH publik di Kota Bandung. Terdapat korelasi antara kebijakan yang sudah diaplikasikan dengan peningkatan jumlah RTH Publik namun kontribusinya tidak signifikan karena munculnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil identifikasi menunjukkan ada 3 (tiga) isu utama dalam problema RTH di Kota Bandung yaitu isu kebijakan, teknis dan kelembagaan/pengelolaan. Isu kebijakan menyoroti optimalisasi kebijakan dalam upaya peningkatan RTH publik, isu teknis membahas tentang potensi peningkatan RTH melalui pendekatan ekologis dan isu kelembagaan membahas tentang penanganan RTH yang bersifat partial (menjadi kewenangan beberapa Perangkat Derah). Hasil penelitian merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perencanaan RTH, usulan optimalisasi kualitas RTH dan optimalisasi birokrasi khususnya dalam pengelolaan RTH di sektor perumahan. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Bandung  
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
万隆的绿色开放空间问题
和其他大城市一样,在万隆也存在绿色开放空间的问题。在大城市里,由于土地转换水平高,RTH尤其是公共部门的扩张速度缓慢的原因之一是。农业、种植园甚至是自然分配给空间的土地的变化常常是由于住房和活动的需要而发生的。解决这一问题后,万隆市政府实施了绿色区域系数政策(KDH),这是对RTH供应和优化土地土地的第三方贡献,试图增加RTH的数量和质量。这篇论文将确定万隆地区RTH相关的战略问题,并评估为寻求增加万隆公共安全系数而实施的政策有效。随着公共卫生设施数量的增加,已经实施的政策之间存在联系,但由于这些政策实施问题的出现,其贡献是无关紧要的。结果显示,在万隆问题中有3(3)主要问题是政策、技术和制度问题。政策问题强调了公共RTH改善努力的最佳政策,技术问题讨论了通过生态方法和系统问题来讨论RTH的部分处理方案的潜力。研究结果建议,对RTH规划相关政策的改变,特别是在住房部门管理的优化和官僚主义的建议。万隆市公共财产增加。随着公共卫生设施数量的增加,已经实施的政策之间存在联系,但由于这些政策实施问题的出现,其贡献是无关紧要的。结果显示,在万隆问题中有3(3)主要问题是政策、技术和制度问题。政策问题强调了公共RTH改善努力的最佳政策,技术问题讨论了通过生态方法和系统问题来讨论RTH的部分处理方案的潜力。研究结果建议,对RTH规划相关政策的改变,特别是在住房部门管理的优化和官僚主义的建议。关键词:评估、政策、开放的绿色空间、万隆
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
8
审稿时长
12 weeks
期刊最新文献
Comparison of the Property Players’ Preferences on Housing Prices in Surabaya The Impacts of Public Transportation Policy on Bus Rapid Transit Operational in the Metropolitan Jakarta Karakteristik Ruang Komunal Terencana untuk Maksimasi Penggunaannya di Rusunami Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat Kajian Pengembangan Kawasan Wisata Berkelanjutan di Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang, Madura Assessment of the Potential Utilization of Urban Forests As A Public Recreational Area (Case Study in Kibitay Urban Forest, Sukabumi City)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1