Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga

Jurnal IUS Pub Date : 2021-12-13 DOI:10.29303/ius.v9i3.948
Winsherly Tan
{"title":"Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga","authors":"Winsherly Tan","doi":"10.29303/ius.v9i3.948","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal IUS","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.948","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
印度尼西亚是一个致力于履行包括海洋儿童在内的公民教育权利的国家。《教育权利》于1945年宪法和2003年《国家教育制度》第20条2008年《义务教育条例》第47条规定。林加摄政是廖内群岛省仍然被海洋部落包围的地区之一。克岛是阳加地区仍然居住着海洋部落的岛屿之一。海洋部落社区是Lingga摄政时期的土著社区。这项研究的目的是分析Lingga摄政克鲁马岛海族儿童教育权利的实现。本研究采用的研究方法是实证司法,采用Soerjono Soekanto的法律有效性理论。这项研究的结果表明,当用这项法律有效性的理论来衡量Lingga摄政群岛中海洋儿童的教育权利时,其有效性仍然是无效的,因为缺乏基础设施的因素,即儿童通婚导致其辍学的学校、社区和文化。因此,他的建议是为海部落社区创造就业机会,在克卢木岛地区建造一所中学和一所高中。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
CiteScore
0.30
自引率
0.00%
发文量
0
审稿时长
16 weeks
期刊最新文献
ISPO Policy on Palm Oil Industry and Biodiesel Development in North Aceh Guidance Concept for Convicts in Penitentiary as Legal Means to Minimize Narcotics Abuse Maximum Limitation of Fines for Economic Crimes In Law Number 1 of 2023 The Future of Sex Robots in Indonesia: Law, Science, And Technology Pancasila's Economic Existence in Business Development: The Efforts to Realize Justice in Business Law
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1