《议定书》的法律规范是国家意识形态辩证法的一种形式

Zuhri Saifudin
{"title":"《议定书》的法律规范是国家意识形态辩证法的一种形式","authors":"Zuhri Saifudin","doi":"10.37729/amnesti.v1i2.640","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.","PeriodicalId":309450,"journal":{"name":"Amnesti Jurnal Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara\",\"authors\":\"Zuhri Saifudin\",\"doi\":\"10.37729/amnesti.v1i2.640\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.\",\"PeriodicalId\":309450,\"journal\":{\"name\":\"Amnesti Jurnal Hukum\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2019-08-26\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Amnesti Jurnal Hukum\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.640\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Amnesti Jurnal Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.640","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

这项研究旨在分析潘卡西拉(HIP)意识形态历程作为一种国家辩证动荡的规范法案。本研究采用的方法是通过法律方法的规范性核查法。本研究中使用的法律材料是主要和次要的法律材料。主要法律材料包括1945年宪法、潘卡西拉意识形态步法法案和与研究主题相关的法律法规。研究结果表明,众议院关于嘻哈法案的讨论进程已经进入了国家立法项目。此外,《臀部法案》还影响了公共社会生活的公共动荡和混乱,这可能导致国家解体。这项研究旨在分析潘卡西拉(HIP)意识形态历程作为一种国家辩证动荡的规范法案。本研究采用的方法是通过法律方法的规范性核查法。本研究中使用的法律材料是主要和次要的法律材料。主要法律材料包括1945年宪法、潘卡西拉意识形态步法法案和与研究主题相关的法律法规。研究结果表明,众议院关于嘻哈法案的讨论进程已经进入了国家立法项目。此外,《臀部法案》还影响了公共社会生活的公共动荡和混乱,这可能导致国家解体。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME’s Product Trademarks Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Model Penyelesaian Tripartit dalam Sengketa Hubungan Industrial di Dinperinaker Purworejo Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Magelang)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1