Studi Penerapan Kebijakan Keselamatan Pada Proyek Gedung di Indonesia

Proyek konstruksi masih menjadi tempat yang memiliki tingkat kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Peristiwa kecelakaan tersebut dapat menyebabkan pekerja terbunuh, masyarakat terluka, tempat dan peralatan kerja rusak dan lingkungan terganggu. Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa penerapan perundangan atau kebijakan keselamatan oleh perusahaan konstruksi adalah salah satu upaya yang efektif untuk mengurangi kecelakaan kerja. Pertanyaan selanjutnya adalah sudah sejauh mana kebijakan keselamatan mengakomodir fenomena kecelakaan kerja untuk meningkatkan keselamatan kerja di industri konstruksi dan sudah sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan dalam pekerjaan konstruksi. Tujuan makalah ini adalah melaporkan hasil penelitian penerapan kebijakan keselamatan di  30 proyek konstruksi gedung pada tahun dan hasil penilaian sistem manajemen keselamatan. Penelitian ini mengukur kinerja perusahaan konstruksi dalam mengimplementasikan kebijakan keselamatan dalam bentuk norma, standar, pedoman dan kriteria. Elemen kebijakan berupa standar keselamatan konstruksi sebagai derivative kebijakan berupa norma hampir 100% masih belum lengkap. Dalam rangka menguji praktek kebijakan keselamatan di proyek gedung tersebut, studi mendalam di 8 proyek konstruksi dilakukan untuk menemukenali perilaku sistem manajemen sebagai manifestasi kebijakan keselamatan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan kebijakan keselamatan masih rendah dan manifestasinya dalam sistem manajemen keselamaan juga masih belum maksimal. Mereka para tim proyek lapangan secara proporsional masih banyak yang tidak mau dan merasa tidak wajib menerapkan kebijakan keselamatan. Studi mendalam juga mengkonfirmasi bahwa mereka di lapangan paling banyak mendapat teguran atas penerapan kebijakan keselamatan. Perencanaan dan perancangan keselamatan paling banyak proporsinya mendapat teguran. Evaluasi pengujian praktek sistem manajemen keselamatan terhadap British Safety Council (2014) menunjukkan bahwa penerapan sistem keselamatan masih banyak deviasi. Hasil dari studi ini dapat dijadikan dasar utama bagi perumusan kebijakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kinerja implementasi persyaratan dan ketentuan keselamatan dalam peraturan perundangan tentang keselamatan konstruksi oleh kontraktor. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menemukan keselarasan antara kebijakan keselamatan oleh Pemerintah, kebijakan keselamatan oleh pemilik proyek dan kebijakan keselamatan oleh perusahaan baik konsultan maupun kontraktor.