PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PELAKSANAAN LELANG OLEH PENGADILAN

Lelang dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tergolong sebagai suatu penjualan khusus

yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya dan telah menjadi alternatif penjualan yang

efektif dan efisien. Akan tetapi dalam praktiknya tidak selalu berfungsi dengan baik karena adanya kendala

kendala dalam pelaksanaannya. Pemenang lelang adalah peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang

oleh Pejabat lelang karena memberikan penawaran harga tertinggi. Pemenang lelang seharusnya

mendapatkan perlindungan terhadap hak kepemilikan atas objek lelang. Namun seringkali Pembeli lelang

justru mejadi pihak yang tergugat dalam gugatan lelang sehingga pembeli lelang mengalami kerugian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perlindungan hukum pembeli lelang atas putusan

pembatalan pelaksanaan lelang oleh Pengadilan, (2) bagaimana upaya hukum pembeli lelang terhadap

resiko-resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang serta (3) bagaimana analisis pertimbangan hukum

Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Dmk. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data primer

dan sekunder. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisa secara

kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) perlindungan hukum Pembeli Lelang dilakukan secara

preventif dan represif. (2) Terhadap resiko-resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang, pembeli lelang

dapat melakukan upaya hukum verzet, deden verzet serta mengajukan gugatan ganti kerugian pembeli

lelang kepada penjual atau kreditur ke Pengadilan. (3) Pertimbangan hakim dalam putusan nomor

11/Pdt.G/2020/PN.Dmk bertentangan dengan asas lelang khususnya yang berkaitan dengan asas kepastian

terhadap pembeli lelang serta tidak berpihak pada pembeli lelang.