{"title":"二级监狱女囚犯的保护","authors":"M. Subroto, Agung Sukmawijaya","doi":"10.35194/jj.v2i1.1807","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ABSTRAKSistem Pemasyarakatan adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan tersebut ditujukan bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Dalam proses pembinaan tersebut warga binaan diayomi dan dibina oleh petugas pemasyarakatan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang memuat ide-ide pemasyarakatan, maupun di dalam pelaksanaan Undang-undang Pemasyarakatan aparat pelaksana menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku, di mana dalam kondisi tertentu aparat pelaksana mengambil keputusan-keputusan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi, agar ide-ide pemasyarakatan tersebut tetap dapat terwujud. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut banyak kendala-kendala yang menghambat terwujudnya tujuan pemasyarakatan. Kenadala-kendala tersebut ada yang dikarenakan keberadaan undang-undang itu sendiri, Dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun Wanita. Sehingga perlu ditelaah ulang bagaimana Undang-Undang Pemasyarakatan melindungi hak-hak terhadap narapidana wanita khususnya bagi yang sedang mengandung. ABSTRACTThe Correctional System is a coaching effort carried out in correctional institutions in Indonesia, the guidance is intended for inmates who commit criminal acts and are sentenced to prison. In the coaching process, the inmates are protected and nurtured by correctional officers and their rights are protected as citizens. In the implementation of regulations that contain correctional ideas, as well as in the implementation of the Correctional Law, the implementing officers carry out their duties based on the applicable regulations, where under certain conditions the implementing officers make decisions that are adapted to the conditions and situations, so that ideas the correctional idea can still be realized. In the implementation of these regulations, there are many obstacles that hinder the realization of the correctional goals. These obstacles are caused by the existence of the law itself. In the legislation, especially in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it turns out that the problem of legal protection for female prisoners has not been regulated. Because the law only mentions convicts, it does not differentiate between male and female prisoners. So it is necessary to review how the Correctional Law protects the rights of female prisoners, especially those who are pregnant.","PeriodicalId":348279,"journal":{"name":"JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-01-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA WANITA YANG MENGANDUNG DI LAPAS KELAS II B CIANJUR\",\"authors\":\"M. Subroto, Agung Sukmawijaya\",\"doi\":\"10.35194/jj.v2i1.1807\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"ABSTRAKSistem Pemasyarakatan adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan tersebut ditujukan bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Dalam proses pembinaan tersebut warga binaan diayomi dan dibina oleh petugas pemasyarakatan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang memuat ide-ide pemasyarakatan, maupun di dalam pelaksanaan Undang-undang Pemasyarakatan aparat pelaksana menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku, di mana dalam kondisi tertentu aparat pelaksana mengambil keputusan-keputusan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi, agar ide-ide pemasyarakatan tersebut tetap dapat terwujud. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut banyak kendala-kendala yang menghambat terwujudnya tujuan pemasyarakatan. Kenadala-kendala tersebut ada yang dikarenakan keberadaan undang-undang itu sendiri, Dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun Wanita. Sehingga perlu ditelaah ulang bagaimana Undang-Undang Pemasyarakatan melindungi hak-hak terhadap narapidana wanita khususnya bagi yang sedang mengandung. ABSTRACTThe Correctional System is a coaching effort carried out in correctional institutions in Indonesia, the guidance is intended for inmates who commit criminal acts and are sentenced to prison. In the coaching process, the inmates are protected and nurtured by correctional officers and their rights are protected as citizens. In the implementation of regulations that contain correctional ideas, as well as in the implementation of the Correctional Law, the implementing officers carry out their duties based on the applicable regulations, where under certain conditions the implementing officers make decisions that are adapted to the conditions and situations, so that ideas the correctional idea can still be realized. In the implementation of these regulations, there are many obstacles that hinder the realization of the correctional goals. These obstacles are caused by the existence of the law itself. In the legislation, especially in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it turns out that the problem of legal protection for female prisoners has not been regulated. Because the law only mentions convicts, it does not differentiate between male and female prisoners. So it is necessary to review how the Correctional Law protects the rights of female prisoners, especially those who are pregnant.\",\"PeriodicalId\":348279,\"journal\":{\"name\":\"JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)\",\"volume\":\"5 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-01-24\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1807\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1807","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
惩教系统是在印度尼西亚的监狱中进行的一项训练,其目的是针对那些犯下重罪并被判入狱的公民。在培训过程中,公民迪安·迪埃米(binaan diayomi)受到惩教官及其公民权利的保护。惩教的执行条例中包含的想法,以及在执行立法任务执行监狱当局根据现行规定,在某些情况下在哪里执行当局做出调整的条件和情况,使这个监狱仍然可以实现的想法。在执行这些法规时,阻碍了实现惩教目标的许多障碍。这些障碍是由于法律本身的存在,特别是1995年第12条关于刑法的法律,显然还没有建立起来。因为法律只把罪犯和女人分开,没有区别。因此,有必要重新研究刑法是如何保护妇女的权利,特别是对孕妇。所谓的司法系统是对可起诉的惩罚,惩罚是针对那些犯下罪行并被判处监狱的罪犯的惩罚。在诉讼过程中,惩教官员和公民正在保护其权利。In the implementation of the regulations那包容惩教的想法,as well as In the implementation of the惩教法,《implementing去军官带他们出去都会改编自applicable regulations,确定条件下哪儿implementing去军官让决定那是adapted to《惩教条件和说大话使,所以那个想法创意还能做的时候。在实施这些规定时,有许多悬而未决的问题,表明惩教目标的实现。这些障碍是由法律的存在引起的。立法时,特别是《1995年第12号法律关注矫正》,发现女性囚犯的合法保护问题没有得到监管。因为法律只有更别提convicts男性和女性之间,它确实不是differentiate prisoners。所以是有必要审查如何迎惩教法律保护女性prisoners之权利,尤其是那些就是怀孕。
PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA WANITA YANG MENGANDUNG DI LAPAS KELAS II B CIANJUR
ABSTRAKSistem Pemasyarakatan adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan tersebut ditujukan bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Dalam proses pembinaan tersebut warga binaan diayomi dan dibina oleh petugas pemasyarakatan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang memuat ide-ide pemasyarakatan, maupun di dalam pelaksanaan Undang-undang Pemasyarakatan aparat pelaksana menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku, di mana dalam kondisi tertentu aparat pelaksana mengambil keputusan-keputusan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi, agar ide-ide pemasyarakatan tersebut tetap dapat terwujud. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut banyak kendala-kendala yang menghambat terwujudnya tujuan pemasyarakatan. Kenadala-kendala tersebut ada yang dikarenakan keberadaan undang-undang itu sendiri, Dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun Wanita. Sehingga perlu ditelaah ulang bagaimana Undang-Undang Pemasyarakatan melindungi hak-hak terhadap narapidana wanita khususnya bagi yang sedang mengandung. ABSTRACTThe Correctional System is a coaching effort carried out in correctional institutions in Indonesia, the guidance is intended for inmates who commit criminal acts and are sentenced to prison. In the coaching process, the inmates are protected and nurtured by correctional officers and their rights are protected as citizens. In the implementation of regulations that contain correctional ideas, as well as in the implementation of the Correctional Law, the implementing officers carry out their duties based on the applicable regulations, where under certain conditions the implementing officers make decisions that are adapted to the conditions and situations, so that ideas the correctional idea can still be realized. In the implementation of these regulations, there are many obstacles that hinder the realization of the correctional goals. These obstacles are caused by the existence of the law itself. In the legislation, especially in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it turns out that the problem of legal protection for female prisoners has not been regulated. Because the law only mentions convicts, it does not differentiate between male and female prisoners. So it is necessary to review how the Correctional Law protects the rights of female prisoners, especially those who are pregnant.