Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah ditinjau dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)

Perlindungan anak sulit dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi tentang kelahiran anak tersebut, karena orang tuanya menikah tanpa ada catatan nikah resmi dalam peraturan republik Indonesia, dalam artian belum dilakukan pencatatan di KUA, namun pernikahan tersebut sah menurut pandangan agama dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan tuntunan syari’at.Rumusan masalah yang akan ditinjau adalah melihat bagaimana perlindungan anak pra istbat nikah jika ditinjau melalui hukum positif pada putusan mahkamah syar’iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna dan bagaimana metode penemuan hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan nasab anak dari pasangan yang belum isbat nikah, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui perlindungan anak pra itsbat nikah jika ditinjau melalui hukum positif dan mengetahui metode hukum hakim dalam mengabulkan pengesahan nasab ana dari pasangan pra itsbat nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui kepustakaan (library research), analisis data dengan cara deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap anak berhak atas menerima perlindungan dan mendapatkan haknya salah satu haknya tersebut adalah identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas diri seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide Pasal 5, Pasal 7, ayat (1)  dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penemuan hukum hakim ada tiga; merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, merujuk pada ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.