Authoritarianism in the Halal Product Guarantee Act of Indonesia: A Contribution to An Ongoing Debate

Abstract This study aims to examine the discourse on authoritarianism in the Halal Product Guarantee Act of Indonesia. The issue raised concerns opinions on or accusations of the Halal Product Guarantee Act of Indonesia reflecting authoritarianism and threatening human rights, specifically, religious beliefs. Furthermore, the discourse on authoritarianism in the Halal Product Guarantee Act of Indonesia states efforts to impose a single interpretation of the provisions in Islamic law. In this study, we investigate the validity of these allegations using a statute and conceptual approach. In this research, we determine that the claim of authoritarianism in the Halal Product Guarantee Law of Indonesia is false. In principle, the Halal Product Guarantee Act does not prohibit the circulation of haram products and thus does not violate the rights of nonMuslims. In addition, centralization of the Indonesian Ulema Council’s authority on the interpretation of halal provisions for a product is necessary to realize the principle of legal certainty. Abstract Artikel ini bertujuan untuk mengkaji wacana otoriterisme dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah adanya pendapat atau tudingan yang menyatakan bahwa UU Jaminan Produk Halal di Indonesia mencerminkan otoritarianisme dan mengancam hak asasi manusia, khususnya keyakinan beragama. Lebih lanjut, wacana otoriterisme dalam UU Jaminan Produk Halal di Indonesia juga diartikan sebagai upaya untuk memaksakan tafsir tunggal terhadap ketentuan hukum Islam. Dalam artikel ini kami memeriksa validitas dari tuduhan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan statute approach dan conceptual approach. Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa klaim otoriterisme dalam UU Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah klaim yang keliru. Karena pada prinsipnya UU Jaminan Produk Halal tidak melarang peredaran produk haram, sehingga tidak ada hak nonmuslim yang dilanggar. Dan sentralisasi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penafsiran ketentuan kehalalan suatu produk diperlukan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum.