PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA

Abstract             Traditional health services in Indonesia have been regulated in the legislation, namely in Law no. 36 of 2009. It is about health and has been regulated more detail in Government Regulation no. 103 of 2014. The regulation determines that traditional health services are divided into three types: empirical, complementary and integration. However, there is a difference in the right between traditional and complementary empirical health services and integration, so the degree of legal protection is different. This study uses normative juridical methods. The results of the study indicate that the level of legal protection against empirical traditional health services is lower than complementary and integrated. This is evidenced by the absence of the right to obtain legal protection for traditional empirical health services and the legality of traditional empirical health services is only evidenced by the Registered Traditional Hygiene  while complementary and integration are evidenced by the Registration Letter of Traditional Health License and Practice License Traditional Health Workers.   Keywords: Rights and Legality; Traditional Health Services; Legal protection   Abstrak Pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia telah diatur dalam tataran undang-undang, yakni dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014. Peraturan tersebut menentukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi tiga jenis, yakni: empiris, komplementer dan integrasi. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam hak antara pelayanan kesehatan tradisional empiris dengan komplementer dan integrasi, sehingga tingkat perlindungan hukumnya menjadi berbeda. Penelitian ini menggunaan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris lebih rendah dibandingkan dengan komplementer dan integrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya hak memperoleh perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional empiris dan legalitas pelayanan kesehatan tradisional empiris hanya dibuktikan dengan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sedangkan komplementer dan integrasi dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).   Kata kunci: Hak dan Legalitas; Pelayanan Kesehatan Tradisional; Perlindungan Hukum