Tinjauan Yuridis Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Online

I. D. B. D. Aiswarya
{"title":"Tinjauan Yuridis Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Online","authors":"I. D. B. D. Aiswarya","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p04","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Land and Building Acquisition Fees (BPHTB) is one of the various types of taxes that must be collected based on Act Number 21 of 1997 concerning Land and Building Acquisition Fees. Law Number 20 of 2000 concerning Amendments to Law Number 21 of 1997. Based on these two rules, it is stated that BPHTB deposits must be made online. What is the background for BPHTB deposits to be made online? Then what is the payment procedure? Moving on from these two problems, the goal to be achieved in this article is to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This paper is doctrinal and uses two types of approaches, statues approach and conceptual approach. Sources of legal material were obtained through literature methods and then analyzed qualitatively. The conclusions of this paper; (1) background of depositing BPHTB online that is to facilitate the public to make payments to the Acquisition Fee for Building Land Rights both because of the transaction of buying, inheritance and will, and (2) The process of depositing BPHTB online is divided into several stages. These stages are not all stages that use electronic media, manual stages such as the collection of physical data used for research and then end with the legalization process done manually. \nBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu dari sekian jenis pajak yang wajib dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Berdasarkan dua aturan tersebut, ditegaskan bahwa penyetoran BPHTB harus dilakukan secara online. Apakah yang menjadi latar belakang sehigga penyetoran BPHTB harus dilakukan online? Lalu bagaimana prosedur pembayarannya? Beranjak dari dua permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang serta prosedur penyetoran BPHTB secara online. Tulisan ini bersifat doktrinal  dan menggunakan 2 jenis pendekatan,  statues approach dan conceptual approach. Sumber bahan hukum diperoleh melalui metode kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Adapun kesimpulan dari tulisan ini; (1) latar belakang penyetoran BPHTB secara online yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan baik karena traksaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat, (2) Proses penyetoran BPHTB secara online terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut tidak semuanya tahapan yang mempergunakan media elektronik, tahapan manual seperti pengumpulan data-data fisik yang dipergunakan untuk penelitian lalu di akhiri dengan proses legalisir dikerjakan secara manual.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Acta Comitas","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p04","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Land and Building Acquisition Fees (BPHTB) is one of the various types of taxes that must be collected based on Act Number 21 of 1997 concerning Land and Building Acquisition Fees. Law Number 20 of 2000 concerning Amendments to Law Number 21 of 1997. Based on these two rules, it is stated that BPHTB deposits must be made online. What is the background for BPHTB deposits to be made online? Then what is the payment procedure? Moving on from these two problems, the goal to be achieved in this article is to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This paper is doctrinal and uses two types of approaches, statues approach and conceptual approach. Sources of legal material were obtained through literature methods and then analyzed qualitatively. The conclusions of this paper; (1) background of depositing BPHTB online that is to facilitate the public to make payments to the Acquisition Fee for Building Land Rights both because of the transaction of buying, inheritance and will, and (2) The process of depositing BPHTB online is divided into several stages. These stages are not all stages that use electronic media, manual stages such as the collection of physical data used for research and then end with the legalization process done manually. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu dari sekian jenis pajak yang wajib dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Berdasarkan dua aturan tersebut, ditegaskan bahwa penyetoran BPHTB harus dilakukan secara online. Apakah yang menjadi latar belakang sehigga penyetoran BPHTB harus dilakukan online? Lalu bagaimana prosedur pembayarannya? Beranjak dari dua permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang serta prosedur penyetoran BPHTB secara online. Tulisan ini bersifat doktrinal  dan menggunakan 2 jenis pendekatan,  statues approach dan conceptual approach. Sumber bahan hukum diperoleh melalui metode kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Adapun kesimpulan dari tulisan ini; (1) latar belakang penyetoran BPHTB secara online yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan baik karena traksaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat, (2) Proses penyetoran BPHTB secara online terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut tidak semuanya tahapan yang mempergunakan media elektronik, tahapan manual seperti pengumpulan data-data fisik yang dipergunakan untuk penelitian lalu di akhiri dengan proses legalisir dikerjakan secara manual.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
土地和建筑物购置费是根据1997年关于土地和建筑物购置费的第21号法案必须征收的各种税收之一。关于修订1997年第21号法律的2000年第20号法律。根据这两条规则,BPHTB存款必须在线进行。BPHTB网上存款的背景为何?那么付款程序是怎样的呢?从这两个问题出发,本文要达到的目标是找出并分析网上存入BPHTB的背景和程序。这篇论文是理论性的,使用了两种方法,雕像法和概念法。通过文献法获取法律资料来源,并进行定性分析。本文的结论;(1)土地网存背景,即通过购买、继承、遗嘱等方式方便公众缴纳建设地权取得费;(2)土地网存过程分为几个阶段。这些阶段并不都是使用电子媒体的阶段,手工阶段,如收集用于研究的物理数据,然后以手动完成的合法化过程结束。1997年7月21日,丹东,丹东,丹东,丹东,丹东,丹东,丹东。Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tenang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997。Berdasarkan dua aturan tersebut, ditegaskan bahwa penyetoran和BPHTB harus dilakukan secara在线。Apakah yang menjadi latar belakang sehigga penyetoran BPHTB harus dilakukan online?拉鲁·巴加马纳检察官彭巴亚拉尼亚?Beranjak dari dua permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin在dicapai dalam artikel, mengetahui和menanalis latar belakang serta检察官penyeto和BPHTB secara在线。图里萨尼·贝西法·多克里基·丹·蒙古纳坎2 jenis pendekatan,雕像接近丹概念接近。苏姆巴汗胡库姆双纵深层析方法的研究与应用。适应冲动和不稳定因素;(1) latar belakang penyetoran BPHTB secara online yitu untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan baik karena traksaksi jual-beli, waris dan hibah waasiat; (2) prostpenyetoran BPHTB secara online terbagi dalam beberapa tahapan。Tahapan tersebut tidak semuanya Tahapan yang mepergunakan media electrononiik, Tahapan manual perpergunakan data-data - fisik yang dipergunakan untuk penelitian lalu di akhiri dengan prolegalisir dikerakan secara manual。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Penyelesaian Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Kedudukan Desa Adat Sebagai Pemegang Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Kepastian Hukum Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik Terhadap Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1