Pub Date : 2021-12-22DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p17
I. Saputra, I. K. Westra
Abstract The purpose of this paper is to find out about the transfer of land rights over and examine the position of the Traditional Village as the owner of land rights based on Indonesian positive law. Normative legal research is used in this study. The approach used is the statute approach and the conceptual approach. Based on the analysis carried out, it was found that the provisions for the transfer of land rights are based on Law 5/1960 and PP No.24/1997 which can be interpreted as a legal act of transferring land rights that is intentionally carried out so that the rights are released from all holders and are transferred to other parties. The customary village as the owner of land rights is reviewed based on positive Indonesian law, namely that it can be domiciled as the subject of the owner of land rights which is usually found through purchasing efforts with village funds or other businesses. However, there are still potential disputes over efforts to certify customary village land. Abstrak Studi ini ditujukan ialah guna mengetahui tentang peralihan hak atas tanah dan mengkaji tentang kedudukan Desa Adat sebagai pemilik hak atas tanah berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan ialah statute approach dan conceptual approach. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa ketentuan peralihan hak atas tanah didasarkan pada UU 5/1960 dan PP No.24/1997 yang dapat diartikan sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang sengaja dilakukan agar hak itu terlepas dari pemegangnya dan beralih ke pihak lain. Desa adat sebagai pemilik hak atas tanah ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia ialah dapat berkedudukan sebagai subyek pemilik hak atas tanah yang biasa didapati melalui usaha usaha pembelian dengan dana desa maupun usaha lainnya. Kendati demikian masih terdapat potensi sengketa atas upaya pensertifikatan tanah desa adat.
摘要本文的目的是在印尼成文法的基础上，了解传统村落的土地权利流转情况，考察传统村落作为土地权利所有人的地位。本研究采用规范法研究。所使用的方法是法规方法和概念方法。根据所进行的分析，发现土地权利转让的规定是基于第5/1960号法律和PP No.24/1997号法律，这可以被解释为有意进行土地权利转让的法律行为，以便从所有持有人手中释放权利并转让给其他各方。习惯村作为土地权所有人是根据印度尼西亚实在法进行审查的，即它可以作为土地权所有人的主体落户，而土地权所有人通常是通过村庄资金或其他企业的购买努力而获得的。然而，在对传统村庄土地进行认证的努力上，仍存在潜在的争议。【摘要】印度尼西亚的研究表明，在印度尼西亚，人们的健康状况是不稳定的，人们的健康状况是不稳定的。Penelitian hukum normatif digunakan dalam Penelitian ini。Pendekatan yang digunakan ialah法规方法和概念方法。【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚:印度尼西亚Kendati demikenmikian masih认为，这是一种潜在的危险因素，它可以被认为是一种潜在的危险因素。
{"title":"Kedudukan Desa Adat Sebagai Pemegang Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia","authors":"I. Saputra, I. K. Westra","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p17","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p17","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this paper is to find out about the transfer of land rights over and examine the position of the Traditional Village as the owner of land rights based on Indonesian positive law. Normative legal research is used in this study. The approach used is the statute approach and the conceptual approach. Based on the analysis carried out, it was found that the provisions for the transfer of land rights are based on Law 5/1960 and PP No.24/1997 which can be interpreted as a legal act of transferring land rights that is intentionally carried out so that the rights are released from all holders and are transferred to other parties. The customary village as the owner of land rights is reviewed based on positive Indonesian law, namely that it can be domiciled as the subject of the owner of land rights which is usually found through purchasing efforts with village funds or other businesses. However, there are still potential disputes over efforts to certify customary village land. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Studi ini ditujukan ialah guna mengetahui tentang peralihan hak atas tanah dan mengkaji tentang kedudukan Desa Adat sebagai pemilik hak atas tanah berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan ialah statute approach dan conceptual approach. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa ketentuan peralihan hak atas tanah didasarkan pada UU 5/1960 dan PP No.24/1997 yang dapat diartikan sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang sengaja dilakukan agar hak itu terlepas dari pemegangnya dan beralih ke pihak lain. Desa adat sebagai pemilik hak atas tanah ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia ialah dapat berkedudukan sebagai subyek pemilik hak atas tanah yang biasa didapati melalui usaha usaha pembelian dengan dana desa maupun usaha lainnya. Kendati demikian masih terdapat potensi sengketa atas upaya pensertifikatan tanah desa adat. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133904905","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-22DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p18
Ni Made Indahwati, I. D. A. Dwi Mayasari
Abstract This article to analyze the imposition of land mortgages that do not yet have a certificate and solutions if the givere mortgage on land that does not have the certificate has died and there is an heir while the credit has not paid off. The method in this writing is using the method of normative juridical law. This study also uses an assessment of existing library materials such as rules and legislation, related literature. It can be concluded that uncertified land can be charged with Mortgage as long as the application for credit is carried out simultaneously with the registration of the transfer of land rights to the BPN and if the debtor dies before the repayment period ends, the debt on the credit can be transferred to the heirs of the debtor. Abstrak Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Pembebanan dari hak tanggungan yang belum memiliki sertifikat serta solusi jika pemberi dari Hak Tanggungan berupa tanah yang tidak memiliki sertifikat tersebut sudah meninggal dunia serta adanya pewaris sementara kredit belum lunas terbayarkan. Metode dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode hukum yuridis normative. Penelitian ini juga menggunakan pengkajian bahan pustaka yang ada seperti aturan serta perundang-undangan, literatur yang mempunyai kaitan. Dapat disimpulkan bahwa tanah yang belum bersertifikat dapat dibebankan Hak Tanggungan sepanjang pengajuan kredit dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran peralihan ha katas tanah ke BPN dan Apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan berakhir, maka utang atas kredit tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris dari debitur.
摘要本文分析了无证土地抵押权人死亡且有继承人而债权未清偿的情况下，无证土地抵押权的征收及解决办法。本文采用的方法是规范法的方法。本研究也使用了现有的图书馆资料，如规则和立法，相关文献的评估。可以得出结论，只要信贷申请与土地权利转让给BPN的登记同时进行，未经认证的土地可以被抵押，如果债务人在偿还期限结束前死亡，信贷上的债务可以转移给债务人的继承人。[摘要][中文摘要]:Artikel ini bertujuan menganalis mengenai penbanan dari hak tanggungan yang belum memiliki sertifikat serusi solusi jika pemberi dari hak tanggungan berupa tanah yang tidak memiliki sertifikat tersebut sudah meninggal dunia seranya pewaris sementara信贷belum lunas terbayarkan。方法dalam penulisini yitu蒙古纳坎方法hukum yuridis规范。Penelitian ini juga menggunakan pengkajian bahan pustaka yang ada seperti aturan serta perundang-undangan, literature yang mempunyai kai itan。Dapat dispulkan bahwa tanah yang belum bersertifikat Dapat dibebankan Hak Tanggungan sepanjang pengajuan credit, dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran peralihan, katas tanah ke BPN dan Apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan berakhir, maka utang atas credit tersebut Dapat dialihkan kepaada ahli waris dari debitur。
{"title":"Penyelesaian Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat","authors":"Ni Made Indahwati, I. D. A. Dwi Mayasari","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p18","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p18","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 This article to analyze the imposition of land mortgages that do not yet have a certificate and solutions if the givere mortgage on land that does not have the certificate has died and there is an heir while the credit has not paid off. The method in this writing is using the method of normative juridical law. This study also uses an assessment of existing library materials such as rules and legislation, related literature. It can be concluded that uncertified land can be charged with Mortgage as long as the application for credit is carried out simultaneously with the registration of the transfer of land rights to the BPN and if the debtor dies before the repayment period ends, the debt on the credit can be transferred to the heirs of the debtor. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Pembebanan dari hak tanggungan yang belum memiliki sertifikat serta solusi jika pemberi dari Hak Tanggungan berupa tanah yang tidak memiliki sertifikat tersebut sudah meninggal dunia serta adanya pewaris sementara kredit belum lunas terbayarkan. Metode dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode hukum yuridis normative. Penelitian ini juga menggunakan pengkajian bahan pustaka yang ada seperti aturan serta perundang-undangan, literatur yang mempunyai kaitan. Dapat disimpulkan bahwa tanah yang belum bersertifikat dapat dibebankan Hak Tanggungan sepanjang pengajuan kredit dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran peralihan ha katas tanah ke BPN dan Apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan berakhir, maka utang atas kredit tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris dari debitur. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126569570","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p14
Yosi Abdhan Pradana, A.A.I.A.A. Dewi
Abstract The purpose of scientific article is to examine how the arrangements for mortgages are stored at the PPAT Office which have become collateral in terms of offering interested parties to the mortgages and guarantees of guarantees for guarantees and the truth of the HT registration from the point of view of the duties and authorities of the PPAT. The method used in this article is normative juridical which is descriptive in nature with the approach to legislation, conceptual approach and comparative approach. The results of this study indicate that the application for Electronic HT Warkah can be made through the Regional Office of the BPN by interested parties and the PPAT in its implementation must check the data documents from the parties so that the Statement of Validity and Document Truth truly guarantees the validity of a legal act. The correctness of the material when uploaded in the electronic HT service is the responsibility of the sender of the document. There are 2 (two) people who send documents in the Electronic HT System, namely PPAT and Creditors. Abstrak Tujuan dari artikel ini yaitu pengkajian tentang pengaturan dokumen Hak Tanggungan yang disimpan di Kantor PPAT yang telah menjadi warkah dalam hal terdapat permohonan oleh pihak yang berkepentingan terhadap warkah Hak Tanggungan tersebut dan implikasi hukum surat pernyataan pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran dokumen pada pendaftaran HT Elektronik dipandang dari sudut tugas dan kewenangan PPAT. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini yaitu Yuridis Normatif yang bersifat Diskriptif Analisis dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approuch) dan Pendekatan Perbandingan (Comperative Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan warkah HT Elektronik dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah BPN oleh pihak yang berkepentingan dan PPAT dalam menjalankan tugasnya harus melakukan pengecekan data dokumen dari para pihak agar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen yang dibuat merupakan surat yang benar-benar menjamin keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Kebenaran materiil saat diupload dalam layanan HT elektronik jadi tanggung jawab pengirim dokumen. Yang menyampaikan dokumen didalam Sistem HT Elektronik ada 2 (dua) itu adalah PPAT dan Kreditor.
摘要本文的目的是从PPAT的职责和权限的角度，考察PPAT办公室如何从提供抵押物的利害关系方和担保担保的担保以及HT登记的真实性。本文采用的方法是规范性法学，本质上是描述性的，包括立法方法、概念方法和比较方法。本研究结果表明，当事人可透过BPN区域办事处提出电子税务申报申请，而PPAT在实施过程中必须对当事人提供的资料文件进行核查，以使“有效性声明”和“文件真实性声明”真正保证法律行为的有效性。在电子邮件服务中上传的材料的正确性是文件发送者的责任。在电子HT系统中发送单据的人员有2人，即PPAT和债权人。中文摘要:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:Metode yang dipergunakan dalam artikel ini yitu Yuridis Normatif yang bersifat Diskriptif analysis(法规法)and pendekatan perundang-undangan(比较法)。中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:Kebenaran，材料，材料，材料，材料，材料，材料，材料，材料，材料，材料。杨门山paikan dokumen didalam系统HT Elektronik ada 2 (dua) itu adalah PPAT dan kreitor。
{"title":"Kepastian Hukum Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik Terhadap Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah","authors":"Yosi Abdhan Pradana, A.A.I.A.A. Dewi","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p14","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p14","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of scientific article is to examine how the arrangements for mortgages are stored at the PPAT Office which have become collateral in terms of offering interested parties to the mortgages and guarantees of guarantees for guarantees and the truth of the HT registration from the point of view of the duties and authorities of the PPAT. The method used in this article is normative juridical which is descriptive in nature with the approach to legislation, conceptual approach and comparative approach. The results of this study indicate that the application for Electronic HT Warkah can be made through the Regional Office of the BPN by interested parties and the PPAT in its implementation must check the data documents from the parties so that the Statement of Validity and Document Truth truly guarantees the validity of a legal act. The correctness of the material when uploaded in the electronic HT service is the responsibility of the sender of the document. There are 2 (two) people who send documents in the Electronic HT System, namely PPAT and Creditors. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan dari artikel ini yaitu pengkajian tentang pengaturan dokumen Hak Tanggungan yang disimpan di Kantor PPAT yang telah menjadi warkah dalam hal terdapat permohonan oleh pihak yang berkepentingan terhadap warkah Hak Tanggungan tersebut dan implikasi hukum surat pernyataan pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran dokumen pada pendaftaran HT Elektronik dipandang dari sudut tugas dan kewenangan PPAT. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini yaitu Yuridis Normatif yang bersifat Diskriptif Analisis dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approuch) dan Pendekatan Perbandingan (Comperative Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan warkah HT Elektronik dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah BPN oleh pihak yang berkepentingan dan PPAT dalam menjalankan tugasnya harus melakukan pengecekan data dokumen dari para pihak agar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen yang dibuat merupakan surat yang benar-benar menjamin keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Kebenaran materiil saat diupload dalam layanan HT elektronik jadi tanggung jawab pengirim dokumen. Yang menyampaikan dokumen didalam Sistem HT Elektronik ada 2 (dua) itu adalah PPAT dan Kreditor. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115578966","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p10
Luh Anastasia Trisna Dewi, I. K. Sudantra
Abstract This study aims to examine the inheritance rights of men who marry nyentana to inheritance in their family of origin according to Balinese customary law. This research uses a normative research method, and utilizes a statutory and conceptual approach. The results of the study concluded that according to "Balinese inheritance law", a son who marries "nyentana" does not have inheritance rights in his original family because he is considered to have left the kedaton. However, after the establishment of the Pesamuhan Agung III Main Council of Pekraman Village (MUDP) Bali in 2010, boys who marry nyentana have limited space to inherit. However, the Decision of the Supreme Council III of the Pekraman Village Main Assembly (MUDP) does not automatically apply as Balinese customary law, before the values ??and principles on that Decision adheres into the awig-awig of traditional villages. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak waris laki-laki yang kawin nyentana terhadap harta warisan di keluarga asalnya menurut hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, serta memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut “hukum adat waris Bali”, anak laki-laki yang kawin ”nyentana” tidak memiliki hak waris dalam keluarga asalnya karena ia dianggap ninggal kedaton. Pasca ditetapkannya Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali tahun 2010, anak laki-laki yang kawin nyentana memiliki ruang untuk mewaris yang sifatnya terbatas. Walaupun demikian, Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) tidak serta merta berlaku sebagai hukum adat Bali, sebelum nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dalam ketentuan Keputusan a quo awig-awig desa adat.
摘要本研究旨在检视峇里岛习惯法下，与nyentana结婚的男性在其原生家庭中的继承权。本研究采用规范的研究方法，并运用法定和概念的方法。研究结果得出结论，根据“巴厘继承法”，与“nyentana”结婚的儿子在原家庭中没有继承权，因为他被认为已经离开了家庭。然而，在2010年巴厘岛佩克拉马村(MUDP) Pesamuhan Agung III主要理事会成立后，与nyentana结婚的男孩继承的空间有限。然而，Pekraman村主要会议(MUDP)最高委员会III的决定并不自动适用于巴厘岛习惯法，在价值观之前??《决定》的原则也符合传统村落的原则。【摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】Penelitian ini menggunakan memede Penelitian normatif, serta memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dpendekatan konseptual。哈西尔penelitian menypulkan bahwa menurut“hukum adat waris Bali”，anak laki-laki yang kawin“nyentana”，tiak memiliki hak waris dalam keluarga asalnya karena ia dianggap ninggal kedaton。巴厘岛，2010,anak laki-laki yang kawin nyentana memoriliki ruang untuk mewaris yang sifatya terbatas。Walaupun demikian, Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) tidak serta merta berlaku sebagai hukum adat Bali, sebelum nilai-nilai dan princsip yang dalam ketentuan Keputusan a quo awigwig Desa adong。
{"title":"Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali","authors":"Luh Anastasia Trisna Dewi, I. K. Sudantra","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p10","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p10","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000This study aims to examine the inheritance rights of men who marry nyentana to inheritance in their family of origin according to Balinese customary law. This research uses a normative research method, and utilizes a statutory and conceptual approach. The results of the study concluded that according to \"Balinese inheritance law\", a son who marries \"nyentana\" does not have inheritance rights in his original family because he is considered to have left the kedaton. However, after the establishment of the Pesamuhan Agung III Main Council of Pekraman Village (MUDP) Bali in 2010, boys who marry nyentana have limited space to inherit. However, the Decision of the Supreme Council III of the Pekraman Village Main Assembly (MUDP) does not automatically apply as Balinese customary law, before the values ??and principles on that Decision adheres into the awig-awig of traditional villages. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak waris laki-laki yang kawin nyentana terhadap harta warisan di keluarga asalnya menurut hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, serta memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut “hukum adat waris Bali”, anak laki-laki yang kawin ”nyentana” tidak memiliki hak waris dalam keluarga asalnya karena ia dianggap ninggal kedaton. Pasca ditetapkannya Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali tahun 2010, anak laki-laki yang kawin nyentana memiliki ruang untuk mewaris yang sifatnya terbatas. Walaupun demikian, Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) tidak serta merta berlaku sebagai hukum adat Bali, sebelum nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dalam ketentuan Keputusan a quo awig-awig desa adat. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123638913","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p2
Yanuar Agung Sudjateruna, Gde Made Swardhana
Abstract The purpose of this study is to examine the unregulated Organs of Commissioners in Individual Limited Liability Companies in the Job Creation Act, and to examine the organs authorized to take over the duties and responsibilities of the organs of Commissioners in Individual Limited Liability Companies according to the Job Creation Act. This research is classified as a normative juridical research that uses 3 types of approaches, including the statutory approach, legal interpretation and analysis of legal concepts. The results of the study indicate that the existence of a Commissioner in a Limited Liability Company is not regulated in the work copyright law to avoid a conflict of authority between the Commissioner and the Director who is also the sole shareholder. It is impossible for the supervisory process to be carried out by the Commissioner against the board of directors as well as the sole shareholder who has absolute power. Meanwhile, those who are then authorized to take over the duties and responsibilities of the organs of the Commissioner in an Individual Limited Liability Company are the shareholders, because there is only one personal figure in Individual Limited Liability Companies, namely the Sole Shareholders, who concurrently serves as Director. The organs of Commissioners in a private company must be regulated and still exist, although in the process of implementation its function is only as a complement, but the void of norms can be avoided. Further regulation is needed to create legal harmonization in order to ensure legal certainty. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tidak diaturnya Organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan dalam Undang-undang Cipta Kerja, dan mengkaji organ yang berwenang untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan menurut Undang-undang Cipta Kerja. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan 3 jenis pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, penafsiran hukum dan analisa konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diaturnya keberadaan Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan di dalam undang-undang cipta kerja adalah untuk menghindari konflik kewenangan antara Komisaris terhadap Direktur yang sekaligus pemegang saham tunggal. Mustahil proses pengawasan dapat dilakukan oleh Komisaris terhadap direksi sekaligus pemegang saham tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak Sedangkan yang kemudian berwenang untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab daripada organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan adalah Pemegang saham, karena hanya ada satu sosok personal dalam PT Perseorangan yaitu Pemegang Saham Tunggal, yang dirangkapkan jabatannya sekaligus sebagai Direktur. Organ Komisaris dalam PT Perseorangan wajib diatur dan tetap ada, walaupun dalam proses pelaksanaannya fungsinya hanya sebagai pelengkap, te
摘要本研究的目的是考察《就业创造法》中不受监管的个人有限责任公司的专员机构，并考察根据《就业创造法》被授权接管个人有限责任公司专员机构职责的机构。本研究被归类为规范性法律研究，使用了三种方法，包括成文法方法、法律解释方法和法律概念分析方法。研究结果表明，在有限责任公司中，为了避免专员与董事(董事也是唯一股东)之间的权力冲突，作品著作权法并未对专员的存在进行规范。监事既不可能对董事会也不可能对拥有绝对权力的唯一股东进行监督。同时，在个人有限责任公司中，被授权承担专员机关职责的人是股东，因为在个人有限责任公司中，只有一个人兼任董事，即唯一股东。私营公司的专员机构是必须规范的，并且仍然存在，虽然在执行过程中其功能只是作为一种补充，但可以避免规范的空白。为了确保法律的确定性，需要进一步的监管来创造法律的协调。摘要:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tidak diaturnya Organ Komisaris dalam perseran Terbatas Perseorangan dalam undang undang Cipta Kerja, dan mengkaji Organ yang berwenang untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab Organ Komisaris dalam perseran Terbatas Perseorangan menurut undang undang Cipta Kerja。Penelitian ini tergolong jenis Penelitian yuridis normatitis yang menggunakan 3 jenis pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, penafsiran hukum dan analisa konsep hukum。哈西尔·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯·潘内利斯我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:器官Komisaris dalam PT Perseorangan wajib diatur dantetap ada, walaupun dalam proproks sanaannya fungsinya hanya sebagai pelengkap, tetapi kekosongan norma dapat dihindari。Perlu pengaturan lebih lanjut untuk menciptakan harmonisasi hukum demi menjamin kepastian hukum。
{"title":"Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja","authors":"Yanuar Agung Sudjateruna, Gde Made Swardhana","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p2","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p2","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this study is to examine the unregulated Organs of Commissioners in Individual Limited Liability Companies in the Job Creation Act, and to examine the organs authorized to take over the duties and responsibilities of the organs of Commissioners in Individual Limited Liability Companies according to the Job Creation Act. This research is classified as a normative juridical research that uses 3 types of approaches, including the statutory approach, legal interpretation and analysis of legal concepts. The results of the study indicate that the existence of a Commissioner in a Limited Liability Company is not regulated in the work copyright law to avoid a conflict of authority between the Commissioner and the Director who is also the sole shareholder. It is impossible for the supervisory process to be carried out by the Commissioner against the board of directors as well as the sole shareholder who has absolute power. Meanwhile, those who are then authorized to take over the duties and responsibilities of the organs of the Commissioner in an Individual Limited Liability Company are the shareholders, because there is only one personal figure in Individual Limited Liability Companies, namely the Sole Shareholders, who concurrently serves as Director. The organs of Commissioners in a private company must be regulated and still exist, although in the process of implementation its function is only as a complement, but the void of norms can be avoided. Further regulation is needed to create legal harmonization in order to ensure legal certainty. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tidak diaturnya Organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan dalam Undang-undang Cipta Kerja, dan mengkaji organ yang berwenang untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan menurut Undang-undang Cipta Kerja. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan 3 jenis pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, penafsiran hukum dan analisa konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diaturnya keberadaan Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan di dalam undang-undang cipta kerja adalah untuk menghindari konflik kewenangan antara Komisaris terhadap Direktur yang sekaligus pemegang saham tunggal. Mustahil proses pengawasan dapat dilakukan oleh Komisaris terhadap direksi sekaligus pemegang saham tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak Sedangkan yang kemudian berwenang untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab daripada organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan adalah Pemegang saham, karena hanya ada satu sosok personal dalam PT Perseorangan yaitu Pemegang Saham Tunggal, yang dirangkapkan jabatannya sekaligus sebagai Direktur. Organ Komisaris dalam PT Perseorangan wajib diatur dan tetap ada, walaupun dalam proses pelaksanaannya fungsinya hanya sebagai pelengkap, te","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123508545","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p15
Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana, I. Sarjana
Abstract The purpose of this article is to find out a juridical study in making SKMHT according to the Mortgage Law and the responsibilities of a Notary in making SKMHT according to the applicable rules. The method on this article is used normative legal research with statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the discussion, namely the SKMHT study of the UUHT contained in Article 15 paragraph (1) of the UUHT explains: "The Power of Attorney to impose Mortgage must be made with a notary deed or PPAT deed". In this regulation, a Notary/PPAT have an authority to make SKMHT on that form of a deed, but in fact it fills in fields/blanks/forms that have been prepared by the land agency. The formulation of legal norms in Article 15 paragraph (1) UUHT contains contradictions. In one side, the regulation requires the encumbrance of Mortgage to be made or stated in a Notary deed, but on the other side, it requires the power to encumber Mortgage to be made with a notarial deed/PPAT deed in the form of a “Letter”. So that, SKMHT does not qualify as an authentic deed. Also, the Notary's responsibilities in the form of authority in carrying out his/her duties are stated in Article 15 of the UUJN, so that the authority can provide legal certainty that can be accounted for by the Notary which consists of 3 important aspects, namely: Outward Aspects; Formal Aspects and Material Aspects. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kajian yuridis dalam pembuatan SKMHT menurut UU Hak Tanggungan serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan SKMHT menurut aturan yang diberlakukan. Metode riset yang dipakai ialah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Adapun hasil pembahasan yaitu mengenai kajian SKMHT dari UUHT yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UUHT menjelaskan: “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT”. Dalam peraturan tersebut, Notaris/PPAT mempunyai kewenangan dalam membuat SKMHT dalam bentuk akta, namun dalam praktiknya mengisi isian/blangko/formulir yang telah disiapkan oleh instansi pertanahan. Rumusan norma hukum dalam pasal 15 ayat (1) UUHT mengandung pertentangan. Dalam satu sisi peraturan tersebut mewajibkan membebankan Hak Tanggungan yang dibuat atau dituangkan dengan akta Notaris, namun disisi lain mensyaratkan kuasa membebankan Hak Tanggungan dibuat dengan akta notaris/akta PPAT dalam bentuk “Surat”. Sehingga, SKMHT tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Serta, pertanggung jawaban Notaris berupa kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya tercantum dalam Pasal 15 UUJN, sehingga dalam kewenangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yang terdiri dari 3 aspek penting yaitu: Aspek Lahiriah; Aspek Formal dan Aspek materiil.
摘要:本文的目的是根据《抵押法》的规定，对抵押担保的制定进行法律研究，并根据适用的规则，对公证员在抵押担保中的责任进行探讨。本文采用规范法研究方法，采用成文法研究方法、概念研究方法和案例研究方法。讨论的结果，即SKMHT对uht的研究，载于uht第15条第(1)款中，解释说:“强制抵押的授权书必须附有公证契据或PPAT契据”。在本条例中，公证人/PPAT有权在该契约表格上填写SKMHT，但实际上它填写的是土地代理机构准备的字段/空白/表格。第15条第(1)项规定的法律规范存在矛盾。一方面，该条例要求在公证契据中订立或陈述抵押的产权负担，但另一方面，它要求以“信件”形式的公证契据/PPAT契据作出抵押负担的权力。所以，SKMHT不符合真实契约的条件。此外，ujn第15条规定了公证员以权力形式履行职责的责任，以便权力可以提供公证员可以解释的法律确定性，其中包括三个重要方面，即:外在方面;形式方面和物质方面。[摘要]土鹃半岛的artikel ini untuk mengetahui kajian yuridis dalam pembuatan SKMHT menuut UU Hak Tanggungan serta mengenai tanggung jawab noteris dalam pembuatan SKMHT menuut turan yang diberlakukan。方法访问yang dipakai ialah jenis penpenelitian hukum normatiatian pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus。Adapun hasil pembahasan yitu mengenai kajian SKMHT dari uht yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) uht menjelaskan:“Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib bubudengan akta notaris atau akta PPAT”。Dalam peraturan tersebut，公证/PPAT mempunyai kewenangan Dalam member, SKMHT Dalam bentuk akta, namun Dalam praktiknya mengisi isian/blangko/formulir yang telah disiapkan oleh instantanahan。(1)新疆维吾尔自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区。Dalam satu sisi peraturan tersebut mewajibkan member bank and Hak Tanggungan yang dibuat atau dituangkan dengan akta Notaris, namun disisi lain mensyaratkan kuasa member bank and Hak Tanggungan dibuat dengan akta Notaris /akta PPAT Dalam bentuk " Surat "。seingga, SKMHT，这是一种纪念物，它是一种纪念物。Serta, pertanggung jawaban公证是berupa kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya tercantum dalam Pasal 15 ujn, sehinga dalam kewenangan tersebut dapat成员kan kepastian hukum yang dapat dipertanggjawabkan oleh公证是yang terdiri dari 3 asping yitu: aspek Lahiriah;正式演讲和材料演讲。
{"title":"Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan","authors":"Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana, I. Sarjana","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p15","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p15","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this article is to find out a juridical study in making SKMHT according to the Mortgage Law and the responsibilities of a Notary in making SKMHT according to the applicable rules. The method on this article is used normative legal research with statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the discussion, namely the SKMHT study of the UUHT contained in Article 15 paragraph (1) of the UUHT explains: \"The Power of Attorney to impose Mortgage must be made with a notary deed or PPAT deed\". In this regulation, a Notary/PPAT have an authority to make SKMHT on that form of a deed, but in fact it fills in fields/blanks/forms that have been prepared by the land agency. The formulation of legal norms in Article 15 paragraph (1) UUHT contains contradictions. In one side, the regulation requires the encumbrance of Mortgage to be made or stated in a Notary deed, but on the other side, it requires the power to encumber Mortgage to be made with a notarial deed/PPAT deed in the form of a “Letter”. So that, SKMHT does not qualify as an authentic deed. Also, the Notary's responsibilities in the form of authority in carrying out his/her duties are stated in Article 15 of the UUJN, so that the authority can provide legal certainty that can be accounted for by the Notary which consists of 3 important aspects, namely: Outward Aspects; Formal Aspects and Material Aspects. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kajian yuridis dalam pembuatan SKMHT menurut UU Hak Tanggungan serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan SKMHT menurut aturan yang diberlakukan. Metode riset yang dipakai ialah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Adapun hasil pembahasan yaitu mengenai kajian SKMHT dari UUHT yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UUHT menjelaskan: “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT”. Dalam peraturan tersebut, Notaris/PPAT mempunyai kewenangan dalam membuat SKMHT dalam bentuk akta, namun dalam praktiknya mengisi isian/blangko/formulir yang telah disiapkan oleh instansi pertanahan. Rumusan norma hukum dalam pasal 15 ayat (1) UUHT mengandung pertentangan. Dalam satu sisi peraturan tersebut mewajibkan membebankan Hak Tanggungan yang dibuat atau dituangkan dengan akta Notaris, namun disisi lain mensyaratkan kuasa membebankan Hak Tanggungan dibuat dengan akta notaris/akta PPAT dalam bentuk “Surat”. Sehingga, SKMHT tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Serta, pertanggung jawaban Notaris berupa kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya tercantum dalam Pasal 15 UUJN, sehingga dalam kewenangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yang terdiri dari 3 aspek penting yaitu: Aspek Lahiriah; Aspek Formal dan Aspek materiil. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121766948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p12
Anak Agung Titah Ratihtiari, I. N. Bagiastra
Abstract The purpose of this study is to find out what is included in the qualifications of certain reasons in Article 3 point 15 of the Amandment to the Notary Code of Ethics which states that “Notaries are obliged to carry out the position of a Notary in their office, except for certain reasons that carried out to the outside of the office to create the legal certainty.” The research using normative legal research methods. The results of this study indicate that the meaning of certain reasons in Article 3 point 15 is a condition that is permissible and doesn’t violate the provisions of Notary public Law or Amandments to the Notary Code of Ethics. Things that can be classified as qualifying of the certain reasons are related to the making of a relaas deed which is generally made outside the office and if the client is in a bad condition and not possible to leave the house or hospital to come to the Notary’s office. Furthermore, the violation of the provisions of Article 3 point 15 doesn’t necessarily affect the authenticity of the authentic deed. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam kualifikasi alasan-alasan tertentu dalam Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris wajib menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali alasan-alasan tertentu yang dilakukan tidak dalam kantor Notaris sehingga terciptanya kepastian hukum.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti dari alasan-alasan tertentu pada Pasal 3 angka 15 KEN-P merupakan keadaan yang dibolehkan serta tidak melanggar peraturan UUJN ataupun KEN. Hal yang dapat digolongkan dalam kualifikasi alasan-alasan tertentu yaitu berkaitan dengan dibuatnya akta relaas yang pada umumnya memang dibuat di luar kantor serta apabila klien atau penghadap Notaris sedang sakit yang kemudian tak dimungkinkan untuk keluar rumah ataupun rumah sakit demi datang ke kantor Notaris. Selanjutnya pelanggaran Pasal 3 angka 15 KEN-P belum tentu mempengaruhi otentisitas akta.
摘要本研究的目的是找出公证道德准则修正案第3条第15点中某些原因的资格所包含的内容，该条款规定“公证员有义务在其办公室内履行公证员的职务，但出于某些原因而在办公室外执行以创造法律确定性。”本研究采用规范的法学研究方法。本研究结果表明，第3条第15点中特定原因的含义是一种允许的条件，并且不违反公证法或公证道德准则修正案的规定。可以被归类为符合某些原因的事情与签订释放契约有关，通常是在办公室外签订的，如果客户状况不佳，无法离开家或医院来到公证处。此外，违反第三条第15点的规定并不一定影响真实契约的真实性。中文摘要:Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam kualifikasi alasan tertentu dalam Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa“公证是wajib menjalankan jabatan公证是di kantornya, kecuali alasan-alasan tertentu yang dilakukan tidak dalam kantor公证是sehinga terciptanya kepastian hukum。”Penelitian ini menggunakan方法Penelitian hukum规范。Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti dari alasan-alasan tertentu pada Pasal 3 angka 15 KEN- p merupakan keadaan yang dibolehkan serta tiak melangar peraturan ujn ataupun KEN。Hal yang dapat digolongkan dalam kualifikasi alasan-alasan tertenu yiti berkaan manmanan dibuatnya akta relasi yang patatumumnya meman dibuatnar kantor serapilang sakit yang kemudian dimungkinkan untuk keluar rumah ataupun rumah sakit demi datang ke kantor Notaris。Selanjutnya pelanggaran Pasal 3 angka 15 kenp belum tenu mempengaruhi otentisitas akta。
{"title":"Kualifikasi Alasan-Alasan Tertentu Menurut Pasal 3 Angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris","authors":"Anak Agung Titah Ratihtiari, I. N. Bagiastra","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p12","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p12","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this study is to find out what is included in the qualifications of certain reasons in Article 3 point 15 of the Amandment to the Notary Code of Ethics which states that “Notaries are obliged to carry out the position of a Notary in their office, except for certain reasons that carried out to the outside of the office to create the legal certainty.” The research using normative legal research methods. The results of this study indicate that the meaning of certain reasons in Article 3 point 15 is a condition that is permissible and doesn’t violate the provisions of Notary public Law or Amandments to the Notary Code of Ethics. Things that can be classified as qualifying of the certain reasons are related to the making of a relaas deed which is generally made outside the office and if the client is in a bad condition and not possible to leave the house or hospital to come to the Notary’s office. Furthermore, the violation of the provisions of Article 3 point 15 doesn’t necessarily affect the authenticity of the authentic deed. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam kualifikasi alasan-alasan tertentu dalam Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris wajib menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali alasan-alasan tertentu yang dilakukan tidak dalam kantor Notaris sehingga terciptanya kepastian hukum.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti dari alasan-alasan tertentu pada Pasal 3 angka 15 KEN-P merupakan keadaan yang dibolehkan serta tidak melanggar peraturan UUJN ataupun KEN. Hal yang dapat digolongkan dalam kualifikasi alasan-alasan tertentu yaitu berkaitan dengan dibuatnya akta relaas yang pada umumnya memang dibuat di luar kantor serta apabila klien atau penghadap Notaris sedang sakit yang kemudian tak dimungkinkan untuk keluar rumah ataupun rumah sakit demi datang ke kantor Notaris. Selanjutnya pelanggaran Pasal 3 angka 15 KEN-P belum tentu mempengaruhi otentisitas akta. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133401225","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p5
Ketut Nindy Rahayu Sugitha, Cokorda Dalem Dahana
Abstract This scientific article purpose is understand the arrangements regarding the issuance of Certificate of Inheritance related to the division of population groups in Indonesia. The method used is normative legal research. This study result is indicate that the arrangement for making a certificate of inheritance related to division of population groups in Indonesia is regulated in Article 111 paragraph (1) of Ministerial Regulation No. 3 of 1997 on the Implementation of Land Registration which divides into 3 (three) groups, namely Indonesian Citizens, Indigenous People, Chinese Descendants. and Foreign Eastern Descent, then there are also 3 (three) officials who have the authority to make a certificate of inheritance in Indonesia according to their class. This classification raises the problem that Ministerial Regulation Number 3 of 1997 on the Implementation of Land Registration is contrary to Law Number 40 of 2008 on Elimination of Discrimination which is a higher regulation and should eliminate the classification of society related to the issuance of a certificate of inheritance in Indonesia. The urgency of a notary to be given the authority to make a deed of inheritance rights because a notary is an official who makes a deed whose legal force of proof is perfect, guaranteed order, certainty, and legal protection. Article 15 paragraph (1) of the Law on Notary Positions becomes the basis for Notaries in acting and constructing a Certificate of Inheritance for all residents and/or citizens of Indonesia, in order to create legal certainty for makers of Certificate of Inheritance in Indonesia. Abstrak Tujuan artikel ilmiah ini yaitu untuk memahami pengaturan mengenai dibuatnya Surat Keterangan Waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dibuatnya surat keterangan waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia diatur pada Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang membagi atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Warganegara Indonesia Penduduk Asli, Keturunan Tionghoa dan Keturunan Timur Asing, kemudian terdapat juga 3 (tiga) pejabat yang memiliki wewenang dalam dibuatnya suatu surat keterangan waris di Indonesia sesuai dengan golongannya. Penggolongan semacam ini menimbulkan permasalahan bahwa Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sudah bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi yang merupakan aturan yang lebih tinggi dan sudah seharusnya menghilangkan penggolongan masyarakat terkait dibuatnya surat keterangan waris di indonesia. Urgensi notaris diberikan kewenangan dalam pembuatan akta keterangan hak waris karena Notaris merupakan pejabat yang membuat akta yang kekuatan hukum pembuktiannya bersifat sempurna, terjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Pasal 15 ayat (1) UU Ja
本文的目的是了解印度尼西亚与人口群体划分有关的遗产证书颁发安排。使用的方法是规范法律研究。本研究结果表明，印度尼西亚人口群体划分相关的遗产证书的安排在1997年第3号关于实施土地登记的部级条例第111条第(1)款中进行了规定，该条例将人口群体划分为3(3)个群体，即印度尼西亚公民、土著人民、华人后裔。和外国东方后裔，那么也有3(3)名官员有权在印度尼西亚根据他们的阶级制作继承证书。这种分类提出了一个问题，即1997年关于实施土地登记的第3号部级条例与2008年关于消除歧视的第40号法律相抵触，后者是一项更高一级的条例，应该消除印度尼西亚与颁发继承证书有关的社会分类。由于公证员是公证契据的官员，其法律证明力是完善的，保证了秩序、确定性和法律保护，因此迫切需要赋予公证员制作继承权契据的权力。《公证法》第15条第(1)款成为公证员为印度尼西亚所有居民和/或公民办理和制作继承证书的基础，以便为印度尼西亚的继承证书制作者创造法律确定性。[摘要]印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚。方法:阳地古纳坎，阿达拉，佩内利特，胡库姆规范。Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dibuatnya surat keterangan waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia (1) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang membagi atas 3 (tiga) golongan yitu golongan Warganegara Indonesia penduduk Asli, Keturunan Tionghoa dan Keturunan Timur Asing，kemudian terdapat juga 3 (tiga) pejabat yang memiliki wewenang dalam dibuatnya suatu surat keterangan waris di Indonesia sesuai dengan golongannya。pengolongan semacam ini menimbulkan permasalahan bahwa Peraturan Menteri noor 3 Tahun 1997年7月1日，pengolongan Pendaftaran Tanah sudah bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008年8月1日，pengolongan Diskriminasi yang merupakan aturan yang lebih tinggi dan sudah seharusnya menghilangkan Penggolongan masyarakat terkait dibuatnya surat keterangan waris di indonesia。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”(1)印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语
{"title":"Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk Di Indonesia","authors":"Ketut Nindy Rahayu Sugitha, Cokorda Dalem Dahana","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p5","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p5","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000This scientific article purpose is understand the arrangements regarding the issuance of Certificate of Inheritance related to the division of population groups in Indonesia. The method used is normative legal research. This study result is indicate that the arrangement for making a certificate of inheritance related to division of population groups in Indonesia is regulated in Article 111 paragraph (1) of Ministerial Regulation No. 3 of 1997 on the Implementation of Land Registration which divides into 3 (three) groups, namely Indonesian Citizens, Indigenous People, Chinese Descendants. and Foreign Eastern Descent, then there are also 3 (three) officials who have the authority to make a certificate of inheritance in Indonesia according to their class. This classification raises the problem that Ministerial Regulation Number 3 of 1997 on the Implementation of Land Registration is contrary to Law Number 40 of 2008 on Elimination of Discrimination which is a higher regulation and should eliminate the classification of society related to the issuance of a certificate of inheritance in Indonesia. The urgency of a notary to be given the authority to make a deed of inheritance rights because a notary is an official who makes a deed whose legal force of proof is perfect, guaranteed order, certainty, and legal protection. Article 15 paragraph (1) of the Law on Notary Positions becomes the basis for Notaries in acting and constructing a Certificate of Inheritance for all residents and/or citizens of Indonesia, in order to create legal certainty for makers of Certificate of Inheritance in Indonesia. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan artikel ilmiah ini yaitu untuk memahami pengaturan mengenai dibuatnya Surat Keterangan Waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dibuatnya surat keterangan waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia diatur pada Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang membagi atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Warganegara Indonesia Penduduk Asli, Keturunan Tionghoa dan Keturunan Timur Asing, kemudian terdapat juga 3 (tiga) pejabat yang memiliki wewenang dalam dibuatnya suatu surat keterangan waris di Indonesia sesuai dengan golongannya. Penggolongan semacam ini menimbulkan permasalahan bahwa Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sudah bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi yang merupakan aturan yang lebih tinggi dan sudah seharusnya menghilangkan penggolongan masyarakat terkait dibuatnya surat keterangan waris di indonesia. Urgensi notaris diberikan kewenangan dalam pembuatan akta keterangan hak waris karena Notaris merupakan pejabat yang membuat akta yang kekuatan hukum pembuktiannya bersifat sempurna, terjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Pasal 15 ayat (1) UU Ja","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129036593","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p1
Kadek Setiadewi, D. G. Rudy
Abstract This paper aims to examine the authority of the Investigation Team in the supervision and guidance of Notaries and also to find out the responsibilities of the Investigation Team regarding the supervision and guidance of Notaries. The writing of this article uses a normative legal research method and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that referring to the Decree of the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU03.UM.01.01 of 2018, the investigation team has several powers, namely receiving public complaints that are directly submitted to the regional office, helping the smooth work of the Notary Supervisory Council, and also examining complaints received. Meanwhile, the responsibility of the Investigation Team is to find a bright spot on the problems faced by the Notary in a report on violations of the Law on the Position of Notary that is reported by the public. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan dari Tim Investigasi dalam pengawasan dan pembinaan Notaris dan juga untuk mengetahui tanggung jawab dari Tim Investigasi terkait dengan pengawasan dan pembinaan Notaris. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengunakan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa merujuk SK Kemenkumham Nomor: AHU03.UM.01.01 Tahun 2018, tim investigasi memiliki beberapa kewenangan yaitu menerima pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada kantor wilayah, membantu kelancaran tugas daripada Majelis Pengawas Notaris, dan juga memeriksa pengaduan yang diterima, sedangkan tanggung jawab dari tim investigasi adalah mencari titik terang dari permasalahan yang dihadapi Notaris dalam suatu laporan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat.
摘要:本文旨在考察调查组在公证员监督指导中的权威，并找出调查组在公证员监督指导中的职责。本文的写作采用了规范的法学研究方法，运用了成文法的方法和概念的方法。这项研究的结果是，根据法律和人权部2018年第AHU03.UM.01.01号法令，调查小组有几项权力，即接受直接提交给地区办事处的公众投诉，帮助公证监督委员会顺利工作，并审查收到的投诉。同时，调查组的职责是在公众举报的违反《公证法》的举报中，找出公证员面临的问题的亮点。【摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】Penulisan artikel ini menggunakan mede penelitian hukum normatif dan mengunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptutuy。Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa merujuk SK Kemenkumham Nomor:[01:03 .01] 2018年12月1日，马来西亚调查人员发现了一件令人惊讶的事情，那就是马来西亚调查人员发现了一件令人惊讶的事情，那就是马来西亚调查人员发现了一件令人惊讶的事情，那就是马来西亚调查人员发现了一件令人惊讶的事情，那就是马来西亚调查人员发现了一件令人惊讶的事情，那就是马来西亚调查人员发现了一件事情，那就是马来西亚调查人员发现了一件事情。
{"title":"Kewenangan dan Tanggung Jawab Tim Investigasi Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Notaris","authors":"Kadek Setiadewi, D. G. Rudy","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p1","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p1","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000This paper aims to examine the authority of the Investigation Team in the supervision and guidance of Notaries and also to find out the responsibilities of the Investigation Team regarding the supervision and guidance of Notaries. The writing of this article uses a normative legal research method and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that referring to the Decree of the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU03.UM.01.01 of 2018, the investigation team has several powers, namely receiving public complaints that are directly submitted to the regional office, helping the smooth work of the Notary Supervisory Council, and also examining complaints received. Meanwhile, the responsibility of the Investigation Team is to find a bright spot on the problems faced by the Notary in a report on violations of the Law on the Position of Notary that is reported by the public. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan dari Tim Investigasi dalam pengawasan dan pembinaan Notaris dan juga untuk mengetahui tanggung jawab dari Tim Investigasi terkait dengan pengawasan dan pembinaan Notaris. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengunakan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa merujuk SK Kemenkumham Nomor: AHU03.UM.01.01 Tahun 2018, tim investigasi memiliki beberapa kewenangan yaitu menerima pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada kantor wilayah, membantu kelancaran tugas daripada Majelis Pengawas Notaris, dan juga memeriksa pengaduan yang diterima, sedangkan tanggung jawab dari tim investigasi adalah mencari titik terang dari permasalahan yang dihadapi Notaris dalam suatu laporan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123366106","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p4
N. Amilia, I. Yusa
Abstract This writing aims to find out and analyze the definition of the editorial "certain reasons" as regulated in Article 3 number 15 of the Notary Code of Ethics. The research study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials uses library research. The results of the study indicate that the definition of "certain reasons" is a reason that is permitted by law. If a violation of this article is committed, it will not affect the authenticity of the deed because the Notary is authorized to make the deed outside the office or outside his domicile while still in the area of ??office. If there is a violation caused by not fulfilling one of the requirements for the authenticity of the deed, it will result in the deed experiencing a decline or being degraded into a deed under the hand. Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang definisi dari redaksi “alasan-alasan tertentu” sebagaimana diatur di Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris. Kajian penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi mengenai “alasan-alasan tertentu” merupakan suatu alasan yang di perbolehkan oleh Undang-Undang. Jika pelanggaran terhadap pasal tersebut dilakukan, maka tidak serta mempengaruhi ke autentikkan akta dikarenakan Notaris berwenang membuat akta diluar kantor atau diluar tempat kedudukannya selama masih berada di wilayah jabatan. Apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan karena tidak di penuhinya salah satu syarat otentisitas akta maka akan mengakibatkan akta mengalami kemerosotan atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.
摘要本文旨在找出并分析《公证员职业道德规范》第3条第15款对编辑“一定原因”的定义。本研究采用规范性的法律方法，并结合成文法方法和概念方法进行研究。收集法律资料的技术使用图书馆研究。研究结果表明，“一定原因”的定义是法律允许的原因。违反本条规定的，不影响公证文书的真实性，因为公证员被授权在其办公地点以外或住所以外作出公证文书，但仍在其办公区域内。如果不符合其中一项对契约真实性的要求而造成违反，则会导致契约的衰落或降级为契约下的契约。【摘要】Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis tentang definisi dari redaksi“alasan-alasan tertentu”sebagaimana diatur di Pasal 3 angka 15 Kode Etik noris。喀建penpenelitian menggunakan方法，在规范的情况下，登干penpenkatan perundang-undangan serta penpenkatan konseptual。科学研究，科学研究，科学研究。Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi mengenai " alasan-alasan tertentu " merupakan suatu alasan yang di perbolehkan oleh Undang-Undang。Jika pelanggaran terhadap pasal tersebut dilakukan, maka tidak serta mempengaruan像autentikkan akta dikarenakan一样，noteris berwenang成员akta dilkarenakan dilkarenakan tempat keduduukannya selama masih berada di wilayah jabatan。Apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan karena tiakak di penuhinya salah satu sytitias aka maka akan mengakibatkan akta mengalami kemerosotan atau ter退化menjadi akta dibawah tangan。
{"title":"Akibat Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris","authors":"N. Amilia, I. Yusa","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p4","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p4","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000This writing aims to find out and analyze the definition of the editorial \"certain reasons\" as regulated in Article 3 number 15 of the Notary Code of Ethics. The research study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials uses library research. The results of the study indicate that the definition of \"certain reasons\" is a reason that is permitted by law. If a violation of this article is committed, it will not affect the authenticity of the deed because the Notary is authorized to make the deed outside the office or outside his domicile while still in the area of ??office. If there is a violation caused by not fulfilling one of the requirements for the authenticity of the deed, it will result in the deed experiencing a decline or being degraded into a deed under the hand. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang definisi dari redaksi “alasan-alasan tertentu” sebagaimana diatur di Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris. Kajian penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi mengenai “alasan-alasan tertentu” merupakan suatu alasan yang di perbolehkan oleh Undang-Undang. Jika pelanggaran terhadap pasal tersebut dilakukan, maka tidak serta mempengaruhi ke autentikkan akta dikarenakan Notaris berwenang membuat akta diluar kantor atau diluar tempat kedudukannya selama masih berada di wilayah jabatan. Apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan karena tidak di penuhinya salah satu syarat otentisitas akta maka akan mengakibatkan akta mengalami kemerosotan atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125880122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：