Analisis Dampak Kebijakan Populis Terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta

Abstract

Terbentuknya tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan adalah bentuk tindak lanjut terhadap penerapan Undang-Undang Perihal Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 yang dilakukan bertujuan untuk memantau serta mengendalikan pemakaian air tanah di Jakarta yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan tanah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana keabsahan tindakan pemerintah untuk membatasi pemakaian air tanah dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) 279/2018 dan meninjau bagaimana dampak keputusan tersebut terhadap hak masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif. Sumber data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data secara kualitatif disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah membentuk tim pengawas sebagai upaya penanganan penurunan tanah di Jakarta sah untuk dilakukan dan diatur oleh undang-undang. Meskipun demikian, keputusan ini melanggar hak masyarakat, mengingat dalam pembentukan kebijakan ini harus memperhatikan hak masyarakat yang telah dijamin oleh sumber hukum diatasnya.