Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
{"title":"Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan","authors":"Afrizal Afrizal, Detri Karya","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(1).9325","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Dalam sebuah organisasi termasuk pemerintahan daerah, apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiataan tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumberdaya manusia. Kegiatan atau aktivitas suatu entitas/organisasi pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan (procurement). Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut menurut Ndraha dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metoda kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Hasil penelitian ini yaitu Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat e-procurement, pada institusi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan belum memadai. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya masyarakat dalam melakukan proses upload/pendaftaran berkas dan mengakses situs http://lpse.pelalawankab.go.id/ . Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas server dan jaringan yang disediakan. Serta Masih adanya oknum-oknum yang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, memperkaya diri sendiri dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"216 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9325","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Dalam sebuah organisasi termasuk pemerintahan daerah, apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiataan tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumberdaya manusia. Kegiatan atau aktivitas suatu entitas/organisasi pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan (procurement). Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut menurut Ndraha dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metoda kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Hasil penelitian ini yaitu Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat e-procurement, pada institusi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan belum memadai. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya masyarakat dalam melakukan proses upload/pendaftaran berkas dan mengakses situs http://lpse.pelalawankab.go.id/ . Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas server dan jaringan yang disediakan. Serta Masih adanya oknum-oknum yang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, memperkaya diri sendiri dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan.