Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Akbar Faris Rama Hunafa, Padmono Wibowo
{"title":"Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia","authors":"Akbar Faris Rama Hunafa, Padmono Wibowo","doi":"10.31942/sd.v7i2.7407","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Indonesia sebagai Negara yang telah mengakomodir International Convenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR) dan juga International Convenant on Civil Politic Rights (ICCPR) mudah untuk dapat melaksanakan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Termasuk lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kemandiran di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melaksanakan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan lokasi penelitian pada Lapas Kelas IIA Cibinong.Hasil dari penelitian ini bahwa wujud implementasi program pembinaan kemandirian menunjukkan dalam perspektif HAM adalah dengan memperhatikan hak-hak sebagai pekerja dan juga sebagai binaan pemasyarakatan, kemudian diperoleh dalam pelaksanaanya yaitu, berkaitan dengan sumber daya dan keterbatasan anggaran. Saran dari penelitian ini adalah para petugas pengawas harus diberikan pelatihan juga, berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan serta memberikan pemahaman terkait HAM yang harus dijunjung tinggi oleh petugas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu terus berusaha dengan inovasi dan juga kreatif agar kegiatan bisa berjalan, bisa menghasilkan dan ada preminya","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"SOSIO DIALEKTIKA","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7407","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Indonesia sebagai Negara yang telah mengakomodir International Convenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR) dan juga International Convenant on Civil Politic Rights (ICCPR) mudah untuk dapat melaksanakan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Termasuk lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kemandiran di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melaksanakan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan lokasi penelitian pada Lapas Kelas IIA Cibinong.Hasil dari penelitian ini bahwa wujud implementasi program pembinaan kemandirian menunjukkan dalam perspektif HAM adalah dengan memperhatikan hak-hak sebagai pekerja dan juga sebagai binaan pemasyarakatan, kemudian diperoleh dalam pelaksanaanya yaitu, berkaitan dengan sumber daya dan keterbatasan anggaran. Saran dari penelitian ini adalah para petugas pengawas harus diberikan pelatihan juga, berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan serta memberikan pemahaman terkait HAM yang harus dijunjung tinggi oleh petugas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu terus berusaha dengan inovasi dan juga kreatif agar kegiatan bisa berjalan, bisa menghasilkan dan ada preminya
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
从人权角度实施囚犯自力更生计划
印度尼西亚是一个为国际经济社会文化权利理事会(ICESCR)和国际民权权利理事会(ICCPR)在公共生活、银行和国家实现人权价值观的简单国家。包括监狱,作为政府的一部分,必须容忍人权的运作。本研究的目的是从人权的角度了解惩教所的人道主义项目的实施,了解实施该项目所面临的障碍。本研究采用一种描述性的方法,在Cibinong课堂上使用研究地点。这项研究的结果是,从人权的角度来看,实现自力更生项目的目的是考虑作为工人和惩教所的权利,然后在实施与资源和预算限制有关的权利方面获得。这项研究的建议是,监督人员必须对所做的活动进行培训,并提供对人权的认识,这些知识必须得到官员在履行职责时所重视的。此外,他们不断地尝试创新和创造性,使活动能够进行,能够产生,能够产生前提
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Maritim Nilai Kegotongroyongan Sebagai Implementasi Penguatan Pendidikan Kakarkter ( SMK Teuku Umar Semarang) Penerjemahan Semantis Dan Borrowing Pada Teks Explanasi COP27: Climate Chaos’ Warning AS UN Summit Begins Perlindungan Hukum Folklore Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Pemanfaatan Potensi Daerah Demak Peluang Dan Tantangan UMKM Di Indonesia Dalam Perkembangan e-Commerce: Studi Perbandingan Dengan UMKM Di Negara-negara ASEAN
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1