Anisa Rahma, Brandon Dennis, Ivandy Arifin Putra Noerrizky, Nicolaas George Edward
{"title":"ARGUMENTASI PENGEMBALIAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA: ANALISIS KESINAMBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DALAM PERIODE 2005-2024","authors":"Anisa Rahma, Brandon Dennis, Ivandy Arifin Putra Noerrizky, Nicolaas George Edward","doi":"10.33701/jppdp.v15i2.2484","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kerap mengundang kritik mengenai kesinambungannya. Kritik tersebut menjadi argumentasi untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam ketatanegaraan Indonesia. Kami melakukan analisis terhadap empat RPJMN pada periode 2005-2024 untuk melihat kesinambungannya. Analisis ini dilakukan dengan metode desk study. Dengan melihat visi, misi, dan agenda prioritas setiap RPJMN dan juga melakukan beberapa studi kasus, kami dapatkan bahwa memang terdapat ketidaksinambungan dalam RPJMN khususnya, pada perubahan dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketidaksinambungan ditandai dari perbedaan agenda prioritas kedua RPJMN bersangkutan. Hasil yang didapatkan dapat dilihat sebagai pendukung argumentasi pro GBHN, tetapi menurut kami diperlukan kerangka berpikir yang lebih representatif untuk masalah tersebut.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"119 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2484","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kerap mengundang kritik mengenai kesinambungannya. Kritik tersebut menjadi argumentasi untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam ketatanegaraan Indonesia. Kami melakukan analisis terhadap empat RPJMN pada periode 2005-2024 untuk melihat kesinambungannya. Analisis ini dilakukan dengan metode desk study. Dengan melihat visi, misi, dan agenda prioritas setiap RPJMN dan juga melakukan beberapa studi kasus, kami dapatkan bahwa memang terdapat ketidaksinambungan dalam RPJMN khususnya, pada perubahan dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketidaksinambungan ditandai dari perbedaan agenda prioritas kedua RPJMN bersangkutan. Hasil yang didapatkan dapat dilihat sebagai pendukung argumentasi pro GBHN, tetapi menurut kami diperlukan kerangka berpikir yang lebih representatif untuk masalah tersebut.