Pub Date : 2023-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v16i1.3216
Alhoma R. Lumban Gaol, Vinda Verina Kartika Dewi Primasari, Ichsan Malik, P. Widodo
Ahmadiyah bukanlah gerakan keagamaan baru di Indonesia. Tulisan ini akan berfokus pada konflik kelompok Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperlihatkan dan menggali dinamika dan resolusi konflik yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana teknik pengambilan data melalui wawancara secara zoom meeting dengan informan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB. Adapun data sekunder pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan dan diolah peneliti berasal dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang dianggap kredibel dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa, konflik Ahmadiyah di NTB termasuk pada konflik yang berlarut-larut. Dari mulai tahun 1998 hingga 2018 dibutuhkan lebih kurang 20 tahun dengan proses konflik yang tidak terduga bahkan nyaris tak usai karena belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menangani kasus Ahmadiyah tersebut. Pola Penanganan Konflik yang dilakukan FKUB NTB pada kasus Ahmadiyah dengan menggunakan Manajemen Konflik. Namun, belum dikembangkan secara serius terutama peace building dikarenakan tahap peace keeping dan peace making masih belum membuahkan hasil maka sulit untuk terdorongnya peace building di Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka pemulihan kondisi sosial masyarakat di Nusa Tenggara Barat, sebaiknya pengintegrasian kehidupan masyarakat NTB dijadikan agenda utama pemerintah. Agenda yang tidak melulu tentang keagamaan namun merangkul dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat guna membangun hubungan antar masyarakat.
{"title":"SECTIONAL DYNAMICS PROBLEMS AND GOVERNMENT INVOLVEMENT IN THE RESOLUTION PROCESS OF AHMADIYYA SECT IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE","authors":"Alhoma R. Lumban Gaol, Vinda Verina Kartika Dewi Primasari, Ichsan Malik, P. Widodo","doi":"10.33701/jppdp.v16i1.3216","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i1.3216","url":null,"abstract":"Ahmadiyah bukanlah gerakan keagamaan baru di Indonesia. Tulisan ini akan berfokus pada konflik kelompok Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperlihatkan dan menggali dinamika dan resolusi konflik yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana teknik pengambilan data melalui wawancara secara zoom meeting dengan informan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB. Adapun data sekunder pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan dan diolah peneliti berasal dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang dianggap kredibel dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa, konflik Ahmadiyah di NTB termasuk pada konflik yang berlarut-larut. Dari mulai tahun 1998 hingga 2018 dibutuhkan lebih kurang 20 tahun dengan proses konflik yang tidak terduga bahkan nyaris tak usai karena belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menangani kasus Ahmadiyah tersebut. Pola Penanganan Konflik yang dilakukan FKUB NTB pada kasus Ahmadiyah dengan menggunakan Manajemen Konflik. Namun, belum dikembangkan secara serius terutama peace building dikarenakan tahap peace keeping dan peace making masih belum membuahkan hasil maka sulit untuk terdorongnya peace building di Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka pemulihan kondisi sosial masyarakat di Nusa Tenggara Barat, sebaiknya pengintegrasian kehidupan masyarakat NTB dijadikan agenda utama pemerintah. Agenda yang tidak melulu tentang keagamaan namun merangkul dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat guna membangun hubungan antar masyarakat.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129780736","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v16i1.3446
Isyatul Hazar Awaliyah, Aleknaek Martua, Elvis Elvis, Zulkifli Hayatuddin
Demokrasi pada masa kini menjadi sangat penting karena semua warga negara diberikan hak yang relatif sama dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat mengubah hidup layak dan lebih baik. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan hasil bahwa sejumlah dana alokasi yang dibagikan cenderung berkorelasi dengan wilayah yang telah dikuasai oleh partai yang saat itu sedang menguasai pemerintahan. Penelitian ini akan fokus untuk mengkaji dan meneliti dampak dari konsentrasi politik terhadap pengalokasian DAU dan DAK yang secara tak langsung akan berdampak terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif terhadap data sekunder dengan objek peneliltian seluruh kabupaten dan kota di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat pada periode Tahun 2017-2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adannya korelasi positif antara HHI terhadap DAU per kapita dan DAK per kapita. Namun dalam pengujian statistika, pengaruh dari HHI tidak terlihat secara signifikan terhadap PAD per kapita di dalam suatu wilayah kabupaten/ kota di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat.
{"title":"POLITICAL COMPETITION AND LOCAL REVENUE: HOW ARE THEY RELATED?","authors":"Isyatul Hazar Awaliyah, Aleknaek Martua, Elvis Elvis, Zulkifli Hayatuddin","doi":"10.33701/jppdp.v16i1.3446","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i1.3446","url":null,"abstract":"Demokrasi pada masa kini menjadi sangat penting karena semua warga negara diberikan hak yang relatif sama dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat mengubah hidup layak dan lebih baik. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan hasil bahwa sejumlah dana alokasi yang dibagikan cenderung berkorelasi dengan wilayah yang telah dikuasai oleh partai yang saat itu sedang menguasai pemerintahan. Penelitian ini akan fokus untuk mengkaji dan meneliti dampak dari konsentrasi politik terhadap pengalokasian DAU dan DAK yang secara tak langsung akan berdampak terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif terhadap data sekunder dengan objek peneliltian seluruh kabupaten dan kota di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat pada periode Tahun 2017-2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adannya korelasi positif antara HHI terhadap DAU per kapita dan DAK per kapita. Namun dalam pengujian statistika, pengaruh dari HHI tidak terlihat secara signifikan terhadap PAD per kapita di dalam suatu wilayah kabupaten/ kota di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128574115","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v16i1.3317
Heru Permana Putra
The background of this research is that there are no parties based on Islamic values that dominate the victory in the legislative elections in West Sumatra, especially in the three cities that will be the locations of this research. Where the cities are Padang City, Bukittinggi City, and Pariaman City. These three cities have a very dominant Muslim voting population, but in the implementation of legislative elections, not a single party based on Islamic values was able to dominate the victory in the legislative elections. The Muslim community in this city is very synonymous with the policies of its government which are based on sharia, but their voting behavior in legislative general elections does not reflect behavior that supports parties that uphold Islamic teachings. This study uses the theory of voting behavior with a psychological school, to see how the characteristics of voters in this city's Muslim community use a voting behavior approach based on psychological aspects, with the independent variables Issues in the Campaign (X.1) Identification of parties (X.2) and Orientation towards candidates ( X.3) with the dependent variable, namely the voting behavior of urban Muslim communities in general elections. This research uses a quantitative approach with a survey research design, this type of research is explanatory research. Data was collected by distributing questionnaires, respondents were selected using the probability sampling method, namely, stratified random sampling and simple random sampling and using random numbers in determining the respondents. The analysis model for this research is a frequency table and hypothesis testing using Chi Square. The findings of the data in the field show that in measuring the influence between the voting behavior of urban Muslim communities on party identification (X) and voting behavior (Y), the results of this study found that there was a relationship between the identification of Muslim voters' parties on voting behavior of urban Muslim communities in general elections.
{"title":"ISLAMIC PARTIES AND THE VOTING BEHAVIOR OF CITY MUSLIMS IN WEST SUMATRA","authors":"Heru Permana Putra","doi":"10.33701/jppdp.v16i1.3317","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i1.3317","url":null,"abstract":"The background of this research is that there are no parties based on Islamic values that dominate the victory in the legislative elections in West Sumatra, especially in the three cities that will be the locations of this research. Where the cities are Padang City, Bukittinggi City, and Pariaman City. These three cities have a very dominant Muslim voting population, but in the implementation of legislative elections, not a single party based on Islamic values was able to dominate the victory in the legislative elections. The Muslim community in this city is very synonymous with the policies of its government which are based on sharia, but their voting behavior in legislative general elections does not reflect behavior that supports parties that uphold Islamic teachings. This study uses the theory of voting behavior with a psychological school, to see how the characteristics of voters in this city's Muslim community use a voting behavior approach based on psychological aspects, with the independent variables Issues in the Campaign (X.1) Identification of parties (X.2) and Orientation towards candidates ( X.3) with the dependent variable, namely the voting behavior of urban Muslim communities in general elections. This research uses a quantitative approach with a survey research design, this type of research is explanatory research. Data was collected by distributing questionnaires, respondents were selected using the probability sampling method, namely, stratified random sampling and simple random sampling and using random numbers in determining the respondents. The analysis model for this research is a frequency table and hypothesis testing using Chi Square. The findings of the data in the field show that in measuring the influence between the voting behavior of urban Muslim communities on party identification (X) and voting behavior (Y), the results of this study found that there was a relationship between the identification of Muslim voters' parties on voting behavior of urban Muslim communities in general elections.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"115 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132501257","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v16i1.3193
Tiara Navy Argawidyanti, A. G. Sari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui framing pemberitaan media online terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 khususnya pada media online Tirto.id, Tempo.co, dan Republika.id. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Sejumlah data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman dengan unsur-unsur antara lain define problems (menentukan masalah), diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), make moral judgement (membuat keputusan moral), dan treatment recommendation (memberikan saran penyelesaian). Hasilnya didapati bahwa pemilihan narasumber berita, pemberitaan media Tirto.id dan Tempo.co didominasi oleh informan tunggal. Sementara itu, media Republika.co.id telah menampilkan narasumber yang beragam, akan tetapi masih didominasi oleh narasumber dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar media mampu menghadirkan narasumber yang lebih beragam dan merupakan representasi dari berbagai golongan baik yang mendukung maupun menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
{"title":"ANALYSIS OF ONLINE NEWS MEDIA FRAMING ON WEST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT POLICIES IN MANAGING COVID-19","authors":"Tiara Navy Argawidyanti, A. G. Sari","doi":"10.33701/jppdp.v16i1.3193","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i1.3193","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui framing pemberitaan media online terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 khususnya pada media online Tirto.id, Tempo.co, dan Republika.id. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Sejumlah data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman dengan unsur-unsur antara lain define problems (menentukan masalah), diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), make moral judgement (membuat keputusan moral), dan treatment recommendation (memberikan saran penyelesaian). Hasilnya didapati bahwa pemilihan narasumber berita, pemberitaan media Tirto.id dan Tempo.co didominasi oleh informan tunggal. Sementara itu, media Republika.co.id telah menampilkan narasumber yang beragam, akan tetapi masih didominasi oleh narasumber dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar media mampu menghadirkan narasumber yang lebih beragam dan merupakan representasi dari berbagai golongan baik yang mendukung maupun menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":" 0","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120827070","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v16i1.3199
Milawati Milawati, Riska Sarofah
This research discusses the policy of refocusing regional budgets in dealing with the COVID-19 pandemic in the Majalengka Regional Government. This issue is important to discuss because it is related to the Covid-19 Pandemic which must be addressed immediately, according to Presidential Instruction No. 4 of 2020 regarding Budget Refocusing Policies, Budget Reallocations, and Procurement of Goods and Services to Accelerate the Handling of COVID-19. The purpose of writing this article is to explain how the Regional Budget Refocusing policy is related and what impact this policy has. This study used a qualitative method with literature study, namely by collecting information relevant to the problem being studied, such as notes, literature, as well as various reports related to the problem, and verifying to make a conclusion. The results of this study found that on the one hand, the implementation of budget refocusing was considered appropriate in accelerating the handling of COVID-19, on the other hand, the budget refocusing policy was not effective given that there were still many local governments that were constrained and ineffective in refocusing the regional budget.
{"title":"POLICY REFOCUSING REGIONAL EXPENDITURE BUDGETS IN HANDLING COVID-19 IN MAJALENGKA DISTRICT","authors":"Milawati Milawati, Riska Sarofah","doi":"10.33701/jppdp.v16i1.3199","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i1.3199","url":null,"abstract":"This research discusses the policy of refocusing regional budgets in dealing with the COVID-19 pandemic in the Majalengka Regional Government. This issue is important to discuss because it is related to the Covid-19 Pandemic which must be addressed immediately, according to Presidential Instruction No. 4 of 2020 regarding Budget Refocusing Policies, Budget Reallocations, and Procurement of Goods and Services to Accelerate the Handling of COVID-19. The purpose of writing this article is to explain how the Regional Budget Refocusing policy is related and what impact this policy has. This study used a qualitative method with literature study, namely by collecting information relevant to the problem being studied, such as notes, literature, as well as various reports related to the problem, and verifying to make a conclusion. The results of this study found that on the one hand, the implementation of budget refocusing was considered appropriate in accelerating the handling of COVID-19, on the other hand, the budget refocusing policy was not effective given that there were still many local governments that were constrained and ineffective in refocusing the regional budget.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114604241","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v15i2.2672
Septaria Permatasari, F. Fitriyah, Muhammad Adnan
Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan media sosial untuk kampanye online dalam pemilihan kepala desa (pilkades) dan peluang calon untuk terpilih. Media sosial yang dulunya hanya sebagai sarana hiburan, kini dilirik oleh para politisi sebagai ruang baru untuk mendapatkan dukungan pemilih dalam pemilu (pileg, pilpres, pilkada). Namun, kajian untuk pilkades belum dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada Pilkades Desa Padangan 2020 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 informan yang dipilih secara purposive dan melalui observasi, serta data sekunder dari dokumen pilkades. Analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan media sosial dapat menjadi peluang besar untuk mendukung calon kepala desa dalam meraih popularitas dan kemenangan dalam pilkades jika seorang calon kepala desa dapat menggunakan media sosial untuk kampanye online dengan tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan media sosial dalam kampanye online calon kepala desa antara lain: Pertama, siapa yang terlibat dalam kampanye online. Kedua, jenis media sosial yang digunakan. Ketiga, konten kampanye yang disajikan.
{"title":"MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: Studi Kampanye Online dan Peluang Keterpilihan","authors":"Septaria Permatasari, F. Fitriyah, Muhammad Adnan","doi":"10.33701/jppdp.v15i2.2672","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2672","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan media sosial untuk kampanye online dalam pemilihan kepala desa (pilkades) dan peluang calon untuk terpilih. Media sosial yang dulunya hanya sebagai sarana hiburan, kini dilirik oleh para politisi sebagai ruang baru untuk mendapatkan dukungan pemilih dalam pemilu (pileg, pilpres, pilkada). Namun, kajian untuk pilkades belum dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada Pilkades Desa Padangan 2020 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 informan yang dipilih secara purposive dan melalui observasi, serta data sekunder dari dokumen pilkades. Analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan media sosial dapat menjadi peluang besar untuk mendukung calon kepala desa dalam meraih popularitas dan kemenangan dalam pilkades jika seorang calon kepala desa dapat menggunakan media sosial untuk kampanye online dengan tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan media sosial dalam kampanye online calon kepala desa antara lain: Pertama, siapa yang terlibat dalam kampanye online. Kedua, jenis media sosial yang digunakan. Ketiga, konten kampanye yang disajikan.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116966032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v15i2.2978
Muhamad Satria Hady Surya, Benazir Bona Pratamawaty
Menurut beberapa penelitian, terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih spesifik pengaruh penggunaan media sosial Twitter terhadap partisipasi politik online mahasiswa di Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, Peneliti menggambarkan apakah penggunaan media sosial Twitter dapat memengaruhi ataupun tidak mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa di Jawa Barat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang berada di Jawa Barat. Teknik sampling yang digunakan yakni convenience sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner skala likert (5 poin) yang disebar melalui media sosial sebagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data primer. Dari hasil analisis data, diperoleh hasil yakni terdapat pengaruh penggunaan media sosial Twitter terhadap partisipasi politik online mahasiswa di Jawa Barat.
{"title":"PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER TERHADAP PARTISIPASI POLITIK ONLINE MAHASISWA DI JAWA BARAT","authors":"Muhamad Satria Hady Surya, Benazir Bona Pratamawaty","doi":"10.33701/jppdp.v15i2.2978","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2978","url":null,"abstract":"Menurut beberapa penelitian, terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih spesifik pengaruh penggunaan media sosial Twitter terhadap partisipasi politik online mahasiswa di Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, Peneliti menggambarkan apakah penggunaan media sosial Twitter dapat memengaruhi ataupun tidak mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa di Jawa Barat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang berada di Jawa Barat. Teknik sampling yang digunakan yakni convenience sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner skala likert (5 poin) yang disebar melalui media sosial sebagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data primer. Dari hasil analisis data, diperoleh hasil yakni terdapat pengaruh penggunaan media sosial Twitter terhadap partisipasi politik online mahasiswa di Jawa Barat.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122209883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v15i2.2775
Gaston Otto Malindir, Aldi Budi Mashud
Pemberdayaan kelompok tani adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan dan penyuluhan agar terwujudnya petani yang mandiri dan berdaya saing. Fenomena yang ditemukan dilapangan yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan inovasi teknologi serta tidak terberdayakanya kelompok tani berakibat kepada hasil panen produksi yang mengalami fluktuasi atau naik turun setiap musim panennya. Tujuan penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa Arjasari dengan menggunakan teori pemberdayaan dengan indikator bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator tidak berjalan maksimal karena belum adanya upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan Pemerintah Desa baik melalui pelatihan ataupun penyuluhan, adapun beberapa hambatan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yaitu kurangnya perhatian, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pengembangan jejaring kemitraan. Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Desa agar melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani secara rutin dan bertahap agar tercapainya kemandirian dan kesejahteraan petani. Kata kunci : Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pemerintah Desa
{"title":"PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DALAM MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA ARJASARI KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA","authors":"Gaston Otto Malindir, Aldi Budi Mashud","doi":"10.33701/jppdp.v15i2.2775","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2775","url":null,"abstract":"Pemberdayaan kelompok tani adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan dan penyuluhan agar terwujudnya petani yang mandiri dan berdaya saing. Fenomena yang ditemukan dilapangan yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan inovasi teknologi serta tidak terberdayakanya kelompok tani berakibat kepada hasil panen produksi yang mengalami fluktuasi atau naik turun setiap musim panennya. Tujuan penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa Arjasari dengan menggunakan teori pemberdayaan dengan indikator bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator tidak berjalan maksimal karena belum adanya upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan Pemerintah Desa baik melalui pelatihan ataupun penyuluhan, adapun beberapa hambatan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yaitu kurangnya perhatian, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pengembangan jejaring kemitraan. Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Desa agar melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani secara rutin dan bertahap agar tercapainya kemandirian dan kesejahteraan petani. \u0000Kata kunci : Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pemerintah Desa","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122941981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v15i2.2484
Anisa Rahma, Brandon Dennis, Ivandy Arifin Putra Noerrizky, Nicolaas George Edward
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kerap mengundang kritik mengenai kesinambungannya. Kritik tersebut menjadi argumentasi untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam ketatanegaraan Indonesia. Kami melakukan analisis terhadap empat RPJMN pada periode 2005-2024 untuk melihat kesinambungannya. Analisis ini dilakukan dengan metode desk study. Dengan melihat visi, misi, dan agenda prioritas setiap RPJMN dan juga melakukan beberapa studi kasus, kami dapatkan bahwa memang terdapat ketidaksinambungan dalam RPJMN khususnya, pada perubahan dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketidaksinambungan ditandai dari perbedaan agenda prioritas kedua RPJMN bersangkutan. Hasil yang didapatkan dapat dilihat sebagai pendukung argumentasi pro GBHN, tetapi menurut kami diperlukan kerangka berpikir yang lebih representatif untuk masalah tersebut.
{"title":"ARGUMENTASI PENGEMBALIAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA: ANALISIS KESINAMBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DALAM PERIODE 2005-2024","authors":"Anisa Rahma, Brandon Dennis, Ivandy Arifin Putra Noerrizky, Nicolaas George Edward","doi":"10.33701/jppdp.v15i2.2484","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2484","url":null,"abstract":"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kerap mengundang kritik mengenai kesinambungannya. Kritik tersebut menjadi argumentasi untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam ketatanegaraan Indonesia. Kami melakukan analisis terhadap empat RPJMN pada periode 2005-2024 untuk melihat kesinambungannya. Analisis ini dilakukan dengan metode desk study. Dengan melihat visi, misi, dan agenda prioritas setiap RPJMN dan juga melakukan beberapa studi kasus, kami dapatkan bahwa memang terdapat ketidaksinambungan dalam RPJMN khususnya, pada perubahan dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketidaksinambungan ditandai dari perbedaan agenda prioritas kedua RPJMN bersangkutan. Hasil yang didapatkan dapat dilihat sebagai pendukung argumentasi pro GBHN, tetapi menurut kami diperlukan kerangka berpikir yang lebih representatif untuk masalah tersebut.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"119 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123249635","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v15i2.2880
M. Jonga, Fadhli Zul Fauzi
This study aims to evaluate the performance of two different local governments in two different nations using decentralization and policy implementation theories. It will also provide a general overview of the situation in these two nations at the time that Covid-19 began to spread. Using a comparative case study (CCS), this study compares local government response to Covid-19 in Gambia and Indonesia. In this study, the pandemic Covid-19 was given the same effect in each country but produced different results depending on government activities in each country. When the first Covid-19 cases appear in their countries, Gambia and Indonesia face a similar problem, but they also have a similar strategy for dealing with this pandemic outbreak. The Gambian government provides food, personal protective equipment (PPE), and essential sanitary items, as have several local governments in Indonesia. Gambia and Indonesia also establish a task force (both central and local government) to control virus spread, which becomes a key action in both countries' management of the Covid-19 outbreak. This research find that the role of local government in translating policy from the central government becomes critical to a region's success. A country's central government must not only maintain good performance in areas where it already excels, but also provide education and strong attention to local governments that are still struggling in order for them to improve their performance.
{"title":"COMPARATIVE LOCAL GOVERNMENT RESPONSE TO COVID-19 IN DIFFERENT COUNTRIES: CASE IN GAMBIA AND INDONESIA","authors":"M. Jonga, Fadhli Zul Fauzi","doi":"10.33701/jppdp.v15i2.2880","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2880","url":null,"abstract":"This study aims to evaluate the performance of two different local governments in two different nations using decentralization and policy implementation theories. It will also provide a general overview of the situation in these two nations at the time that Covid-19 began to spread. Using a comparative case study (CCS), this study compares local government response to Covid-19 in Gambia and Indonesia. In this study, the pandemic Covid-19 was given the same effect in each country but produced different results depending on government activities in each country. When the first Covid-19 cases appear in their countries, Gambia and Indonesia face a similar problem, but they also have a similar strategy for dealing with this pandemic outbreak. The Gambian government provides food, personal protective equipment (PPE), and essential sanitary items, as have several local governments in Indonesia. Gambia and Indonesia also establish a task force (both central and local government) to control virus spread, which becomes a key action in both countries' management of the Covid-19 outbreak. This research find that the role of local government in translating policy from the central government becomes critical to a region's success. A country's central government must not only maintain good performance in areas where it already excels, but also provide education and strong attention to local governments that are still struggling in order for them to improve their performance.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133467445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：