Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi

Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Pub Date : 2022-04-30 DOI:10.46730/japs.v3i1.57

Dedy Kurniadi, Pebriana Marlinda, Trio Saputra

{"title":"Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi","authors":"Dedy Kurniadi, Pebriana Marlinda, Trio Saputra","doi":"10.46730/japs.v3i1.57","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini menganalisis Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat Pendifusian sebuah kebijakan serta penerapannya dan juga untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan singingi terkait Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin. Penelitian ini menggunaka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Maggetti : pembelajaran, persaingan, peniruan, pemaksaan.hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penangggulangan penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi pasca Undang-undang 23 tahun 2014. Pada kenyataannya pemerintah kabupaten masih menggunakan kebijakan lama sebelum ada nya Undang-undang 23 tahun 2014 yaitu masih menggunakan peratuan bupati nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut dianggap menyalahin semangat otonomi daerah yang menuntut daerah mampu mengelolah rumah tangganya sendiri. Karena kewenangan pemerintah daerah dalam mengelolah izin usaha pertambangan dialihkan kepemerintah provinsi","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i1.57","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Penelitian ini menganalisis Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat Pendifusian sebuah kebijakan serta penerapannya dan juga untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan singingi terkait Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin. Penelitian ini menggunaka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Maggetti : pembelajaran, persaingan, peniruan, pemaksaan.hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penangggulangan penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi pasca Undang-undang 23 tahun 2014. Pada kenyataannya pemerintah kabupaten masih menggunakan kebijakan lama sebelum ada nya Undang-undang 23 tahun 2014 yaitu masih menggunakan peratuan bupati nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut dianggap menyalahin semangat otonomi daerah yang menuntut daerah mampu mengelolah rumah tangganya sendiri. Karena kewenangan pemerintah daerah dalam mengelolah izin usaha pertambangan dialihkan kepemerintah provinsi

查看原文

微信好友朋友圈 QQ好友复制链接

本刊更多论文

在新加坡金矿区的未经许可开采政策扩散

这项研究分析了廖内省份金源坦区未经许可开采的黄金政策的扩散。本研究的目的是确定阻碍一项政策分配及其实施的因素，并查明准备金区政府在未经许可的情况下对黄金开采采取的行动。本研究采用案例研究方法进行定性研究。在这项研究中使用的理论是Maggetti理论:学习、竞争、模拟、胁迫。研究表明，在2014年第23条之后，在库安坦区实行未经授权的采矿政策。事实上，摄政政府在2014年第23条法案实施前仍在使用2013年第13号摄政王的政策。这被认为是对区域自治精神的滥用，该地区要求有能力管理自己的家庭。由于省政府在管理矿业许可证方面的权力转移到了省政府手中

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文去求助

来源期刊

Jurnal Administrasi Politik dan Sosial

自引率

0.00%

发文量