Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pondok Mimbo Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Administrasi Kependudukan Dan Kemandirian Nelayan

Abstract

Dusun Pondok Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kampung nelayan terbesar di Kabupaten Situbondo setelah Desa Kilensari Kecamatan Panarukan. Masyarakat pondok mimbo sebagian besar adalah masyarakat pribumi yang silsilahnya berasal dari Madura Jawa Timur. Desa pondok Mimbo merupakan kawasan andalan Kabupaten Situbondo yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan Kabupaten Situbondo sebagai kawasan bahari di pesisir utara pulau Jawa. Penelitian ini menemukan model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pesisir Pondok Mimbo dan menganalisis upaya peningkatan kesadaran administrasi kependudukan dan kemandirian nelayan Pondok Mimbo. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, atau dalam penelitian administrasi publik biasa disebut normatif terapan/normatif empiris. Model pemberdayaan yang bertujuan membangun kemandirian nelayan Pondok Mimbo dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Perlu sinergitas antara peran pemerintah baik aparat desa dan instansi terkait lainnya, LSM yang peduli atau pun perusahaan, kampus maupun masyarakat nelayan itu sendiri. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang harus diperhatikan dan dicarikan solusinya. Faktor pendukung antara lain sudah terbangun konsep kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan administrasi kependudukan yang ada, potensi wisata dan produksi perikanan, aparat Desa yang cukup aktif dan kesiapan SDM untuk memotivasi diri dan menerima pendampingan serta berbagai pelatihan. Adapun faktor penghambatnya antara lain: terbatasnya modal, faktor alam, sarana prasarana, kurangnya gairah wisata, daya minat beli dan daya minat permainan air, tidak adanya penghasillan rutin, honor pekerja yang kurang dari UMK, SDM, dan kurangnya kesadaran administrasi kependudukan, bantuan hukum dan perlindungan hukum.