PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN “TANAH KOTI” PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo)

Abstract

AbstrakSeiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan tanah koti’ di Kelurahan Tancung Tanasitolo Kabupaten Wajo menyimpan sejumlah masalah.  Diantara permasalahan itu adalah belum selesainya isu pengakuan atas status kepemilikan tanah yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan dan kepemilikan tanah koti ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.  Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.   Penelitian ini mendapati bahwa status kepemilikan tanah koti’ di Kelurahan Tancung diklasifikasikan sebagai tanah negara yang didasarkan pada proses terjadinya tanah tersebut. Masyarakat hanya berkedudukan sebagai pengelola lahan saja. Saat ini, tanah koti’ tersebut telah berada dibawah penguasaan masyarakat yang telah mengelolanya dalam jangka waktu lama dan telah memiliki surat PBB-P2. Sedangkan masyarakat yang memiliki Surat Letter C dapat mengajukannya permohonan Serifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah tersebut. Pengelolan dan kepemilikan tanah koti dilakukan dengan menggunakan metode iqtha isthigal berupa pemberian tanah oleh pemerintah kepada rakyat yang berhak agar lahan tersebut tidak menjadi lahan mati dan berguna untuk memajukan lahan mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Tanah Koti’, Hukum Positif, Hukum Islam.AbstractAlong with the times, the management of koti land in Tancung Tanah Sitolo, Wajo District, has a number of problems. Among the problems is the issue of recognition of land ownership status which has the potential to cause conflict in the community. This research focuses on the management and ownership of koti land from the perspective of positive law and Islamic law. This research is a qualitative field research with the research location in Tancung, Tanah Sitolo, Wajo District. This study found that the status of koti 'land ownership in Tancung Village is classified as state land based on the process of the land being created. The community is only the manager of the land. Currently, the koti 'land has been under the control of the community who has managed it for a long time and already has a PBB-P2 letter. Meanwhile, people who have a Letter C can apply for a Certificate of Ownership on the ownership of the land. The management and ownership of koti land is carried out using the iqtha isthigal method in the form of giving land by the government to the people who have the right so that the land does not become dead land and is useful for advancing the land for the welfare of the community.Keywords: Land Ownership, Koti 'Land, Positive Law, Islamic Law.