Pub Date : 2021-10-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.20457
Moh. Zakariya
AbstrakSebagai agama pembaruan, datangnya Islam telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari yang semula patriarkal (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan). Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, dari yang semula politeis (mengakui banyak tuhan) diperbarui menjadi monoteis (mengakui satu Tuhan), 2) sistem sosial, dari yang semula hirarkis-berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, dari yang semula borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, dari yang semula kolektif (kesukuan/syu’ubiyah) diperbarui menjadi tanggung jawab yang bersifat individu, dan 5) dasar hubungan antara orang perorang, dari yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman). Berkaitan dengan relevansi pembaruan sistem hukum Islam dengan tuntutan egaliter laki-laki dan perempuan, bahwa pembaruan sistem hukum Islam yang memperbarui sistem hukum jahiliyah telah memberi gambaran bagaimana Islam menghendaki terciptanya kehidupan masyarakat yang baik atau khairo ummah yang berkeadilan dan berkesetaraan (egaliter) dengan memperbarui sistem hukum yang ada sebelumnya. Islam datang pada masyarakat Jahiliyah dengan membawa syari'ah (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia.Kata Kunci: Pembaruan Sistem Hukum, Hukum Jahiliyah, Tuntutan Kesetaraan. AbstractAs a religion of reform, the arrival of Islam has changed various aspects life. One that is being updated is the kinship system, from which Originally patnarchal (prioritizing men) was renewed to become bilateral or parental (providing equal or equal opportunities for men and women) Other reforms brought by Islam are: 1) belief systems, who were originally polytheists (acknowledging many gods) were renewed to become monotheistsac knowledging one God), 2) social system, from the original hierarchical-structured renewed to be egalitarian (parallel), 3) the economic system, from the original bourgeoisie capitalists are renewed into a just economic system, 4) a responsibility system answered, and what was originally collective (tribal / yu ubiyah) was updated to responsibility of an individual nature, and 5) the basis of the relationship between people per person. and which was originally based on social status and group became religious ties (faith). In connection with the relevance of reforming the Islamic legal system with the egalitarian demands of men and women, that system reform Islamic law which reformed the legal system of jahiliyah has embellished the picture how Islam wants the creation of a good community life or khairo ummah who are just and equal (egalitarian) with the ability to be brave the legal system that existed before it. Islam cam
{"title":"PEMBARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA DAN RELEVANSINYA DENGAN TUNTUTAN EGALITER LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN","authors":"Moh. Zakariya","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.20457","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.20457","url":null,"abstract":"AbstrakSebagai agama pembaruan, datangnya Islam telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari yang semula patriarkal (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan). Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, dari yang semula politeis (mengakui banyak tuhan) diperbarui menjadi monoteis (mengakui satu Tuhan), 2) sistem sosial, dari yang semula hirarkis-berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, dari yang semula borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, dari yang semula kolektif (kesukuan/syu’ubiyah) diperbarui menjadi tanggung jawab yang bersifat individu, dan 5) dasar hubungan antara orang perorang, dari yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman). Berkaitan dengan relevansi pembaruan sistem hukum Islam dengan tuntutan egaliter laki-laki dan perempuan, bahwa pembaruan sistem hukum Islam yang memperbarui sistem hukum jahiliyah telah memberi gambaran bagaimana Islam menghendaki terciptanya kehidupan masyarakat yang baik atau khairo ummah yang berkeadilan dan berkesetaraan (egaliter) dengan memperbarui sistem hukum yang ada sebelumnya. Islam datang pada masyarakat Jahiliyah dengan membawa syari'ah (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia.Kata Kunci: Pembaruan Sistem Hukum, Hukum Jahiliyah, Tuntutan Kesetaraan. AbstractAs a religion of reform, the arrival of Islam has changed various aspects life. One that is being updated is the kinship system, from which Originally patnarchal (prioritizing men) was renewed to become bilateral or parental (providing equal or equal opportunities for men and women) Other reforms brought by Islam are: 1) belief systems, who were originally polytheists (acknowledging many gods) were renewed to become monotheistsac knowledging one God), 2) social system, from the original hierarchical-structured renewed to be egalitarian (parallel), 3) the economic system, from the original bourgeoisie capitalists are renewed into a just economic system, 4) a responsibility system answered, and what was originally collective (tribal / yu ubiyah) was updated to responsibility of an individual nature, and 5) the basis of the relationship between people per person. and which was originally based on social status and group became religious ties (faith). In connection with the relevance of reforming the Islamic legal system with the egalitarian demands of men and women, that system reform Islamic law which reformed the legal system of jahiliyah has embellished the picture how Islam wants the creation of a good community life or khairo ummah who are just and equal (egalitarian) with the ability to be brave the legal system that existed before it. Islam cam","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127494966","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.17745
Ismail Abu Bakar, Darussalam Darussalam
Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah, dibentuklah organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah, namun kemudian pada tahun 2011 pemerintah merevisi UU No.38 Tahun 1999 dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan mengganti nama menjadi BAZNAS. Susunan Pengurus BAZNAS Kota Palopo terdiridari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dalam hal pengumpulan zakat, hal ini dilakukan oleh UPZ di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, setelah itu disetorkan kepada BASNAS Kota Palopo untuk didayagunakan. Di BAZNAS Kota Palopo, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yaitu meliputi delapan ashnaf. Di dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Palopo menemui berbagai macam kendala yang dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo tersebut, BAZNAS Kota Palopo meresponnya dengan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut.Kata Kunci: Zakat, BAZNAZ, Kota Palopo.
{"title":"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI KOTA PALOPO","authors":"Ismail Abu Bakar, Darussalam Darussalam","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.17745","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.17745","url":null,"abstract":"Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah, dibentuklah organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah, namun kemudian pada tahun 2011 pemerintah merevisi UU No.38 Tahun 1999 dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan mengganti nama menjadi BAZNAS. Susunan Pengurus BAZNAS Kota Palopo terdiridari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dalam hal pengumpulan zakat, hal ini dilakukan oleh UPZ di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, setelah itu disetorkan kepada BASNAS Kota Palopo untuk didayagunakan. Di BAZNAS Kota Palopo, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yaitu meliputi delapan ashnaf. Di dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Palopo menemui berbagai macam kendala yang dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo tersebut, BAZNAS Kota Palopo meresponnya dengan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut.Kata Kunci: Zakat, BAZNAZ, Kota Palopo.","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130343742","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21488
Nur Alfadhilah Ruslan, Abd. Halim Talli
AbstrakPerkembangan bidang informasi dan tekhnologi saat ini mendorong terjadinya pembaharuan dalam beracara di pengadilan untuk memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, efektivitas, faktor pendukung dan penghambat beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan efektivitas beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui pengumpulan data hasil wawancara, perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acara elektronik terdiri dari tahap pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons) dan persidangan (e-Litigation). Efektivitas ditinjau dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi. Adapun faktor pendukungnya diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik smartphone/pc, jaringan internet stabil, e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan memiliki kemampuan penggunaan media elektronik. Faktor penghambat ialah jaringan internet tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna mengenai tekhnologi dan mekanisme acara elektronik, tergugat/termohon tidak setuju beracara elektronik, keterlambatan pihak merespon hakim pada persidangan. Pengadilan Agama Parepare sebaiknya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai fitur-fitur aplikasi e-court dalam beracara elektronik agar penggunaannya dapat mengalami peningkatan.Kata Kunci: Acara Elektronik, Efektivitas, Pengadilan Agama.AbstractCurrent developments in the field of information and technology encourage reforms in court proceedings to provide services that are simple, faster and low cost. This study aims to determine the implementation, effectiveness, supporting and inhibiting factors of electronic proceedings in the settlement of divorce cases at the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative reserach that describes the data obtained in the field related to the object of research. The approach used is a normative juridicial approach through collecting data from interviews, legislation and other related sources. The result of this study indicate that the electronic program consists of the stages of registration (e-Filling), e-Payment, e-Summons, and trial (e-Litigation). Effectiveness in terms of simple, fast and low cost aspects has generally been realized. The supporting factors include electronic media such as personal computer, stable internet network, e-mail and active telephone/whatsapp numbers. The inhibiting factors are unstable internet networks, lack og user knowladge about technology and electronic program mechanisms, defendant/
信息技术和信息技术的快速发展促使了最近在法庭上的一系列事件的更新，以提供更简单、更快、更低成本的服务。本研究的目的是确定Parepare宗教法庭离婚案件解决过程中的实施、有效性、支持因素和电子障碍。本研究是一项描述性的定性研究，该研究描述了该领域获得的与帕雷宗教法庭离婚案件中电子事件的有效性有关的数据。采用的方法是通过访谈、立法和其他相关资源的数据收集来实现法文的规范方法。这项研究的结果表明，电子事件包括注册(e-Filling)、支付(e-Payment)、调用(e-Summons)和试验(e-诉讼)阶段。简单、快速和一般成本方面的审查效果已得到实现。至于其中支持者电子设施维持beracara因素像智能手机/ pc电子媒体,网络稳定,电子邮件和电话号码- whatsapp活跃,人们的意识会beracara电子和电子媒体的使用能力的重要性。抑制因素是互联网网络不稳定，用户对电子事件技术和机械缺乏了解，被告不同意电子活动，推迟对审判做出反应。宗教法庭Parepare尽可能最好做关于e-court应用功能的社会化电子beracara使用才能增长。关键词:电子活动的有效性,宗教法庭。AbstractCurrent developments in the field of资讯网科技encourage reforms在法庭proceedings去。服务那是简单的,更快和低成本。这个研究aims to个重大the implementation,显示其supporting和inhibiting factors of电子结算《proceedings of离婚率案子at the Parepare宗教法庭。这个研究是a qqe descriptive reserach发展到这种描述了《获得数据》和《陆军相关研究之对象。《进近过去是个normative juridicial进近无论是muensterberger来自interviews, legislation和其他相关器的数据。这个研究之论点indicate that电子公司计划》阶段的registration (e-Filling), e-Payment e-Summons和审判(e-Litigation)。显示其在条款的简单、快速和低成本aspects generally被的时候了。《supporting factors include电子媒体这样的美国个人电脑上,马厩网络电话,电子邮件和有源/互联网应用的数字。《inhibiting factors unstable互联网用户超过噩的网络,缺乏知识是关于技术和电子程序机制上,defendant - respondent不要同意继续进行electronically, delays在responding to judges at审判。美国《Parepare宗教法庭应该多越好socialize e-court特征》应用程序在电子proceedings所以那是用可以增加。安装:电子proceedings,显示其宗教法庭。
{"title":"EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE","authors":"Nur Alfadhilah Ruslan, Abd. Halim Talli","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.21488","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488","url":null,"abstract":"AbstrakPerkembangan bidang informasi dan tekhnologi saat ini mendorong terjadinya pembaharuan dalam beracara di pengadilan untuk memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, efektivitas, faktor pendukung dan penghambat beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan efektivitas beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui pengumpulan data hasil wawancara, perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acara elektronik terdiri dari tahap pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons) dan persidangan (e-Litigation). Efektivitas ditinjau dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi. Adapun faktor pendukungnya diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik smartphone/pc, jaringan internet stabil, e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan memiliki kemampuan penggunaan media elektronik. Faktor penghambat ialah jaringan internet tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna mengenai tekhnologi dan mekanisme acara elektronik, tergugat/termohon tidak setuju beracara elektronik, keterlambatan pihak merespon hakim pada persidangan. Pengadilan Agama Parepare sebaiknya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai fitur-fitur aplikasi e-court dalam beracara elektronik agar penggunaannya dapat mengalami peningkatan.Kata Kunci: Acara Elektronik, Efektivitas, Pengadilan Agama.AbstractCurrent developments in the field of information and technology encourage reforms in court proceedings to provide services that are simple, faster and low cost. This study aims to determine the implementation, effectiveness, supporting and inhibiting factors of electronic proceedings in the settlement of divorce cases at the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative reserach that describes the data obtained in the field related to the object of research. The approach used is a normative juridicial approach through collecting data from interviews, legislation and other related sources. The result of this study indicate that the electronic program consists of the stages of registration (e-Filling), e-Payment, e-Summons, and trial (e-Litigation). Effectiveness in terms of simple, fast and low cost aspects has generally been realized. The supporting factors include electronic media such as personal computer, stable internet network, e-mail and active telephone/whatsapp numbers. The inhibiting factors are unstable internet networks, lack og user knowladge about technology and electronic program mechanisms, defendant/","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"106 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116233208","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.19329
A. Husnul, Marilang Marilang
AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan dalam undang-undang perlindungan anak?; 2) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebaimana dalam undang-undang tentang perlindungan anak?; 3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di Kota Makassar?. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Dalam UU Perlindungan Anak telah dirumuskan beberapa hak-hak anak jalanan yang bersifat non-diskriminatif diantaranya hak untuk hidup, hak pendidikan, hak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dsb. 2); Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan terhadap anak jalanan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar; 3). Pelaksanaan kebijakan terhadap hak-hak anak jalanan belum bisa dikatakan maksimal karena kurang memadainya peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-hak anak jalanan, Kota Makassar AbstractThe main problem of this research is the Legal Protection of Street Children Rights in Makassar City, Islamic Law Perspective. From these main problems, several sub-problems arise which are formulated as follows: 1) How is the guarantee of legal protection for the rights of street children in the child protection law ?; 2) What is the policy of the Makassar City government in guaranteeing legal protection of the rights of street children as in the law on child protection ?; 3) How is the implementation of legal protection for the rights of street children in Makassar City? The results obtained from this study include: 1). In the Child Protection Law, several non-discriminatory street child rights have been formulated, including the right to life, the right to education, the right to protection from violence, etc. 2); The Makassar City Government has issued a policy against street children as stipulated in the Regional Regulation No. 2 of 2008 on fostering street children, homeless people, beggars and street singers in the city of Makassar; 3). The implementation of the policy on the rights of street children cannot be said to be maximal because of the insufficient equipment needed to implement the policy.Keywords: Legal Protection, Rights of Street Children, Makassar City
这项研究的重点在于保护来自伊斯兰法律的马卡萨市的街头儿童权利。从这一问题的本质来看，有几个提出的子问题如下:1)《保护儿童法》如何保障法律保护儿童权利?2)马卡萨市的政策如何确保法律保护像《儿童保护法》那样的流浪儿童权利?3)如何实施法律保护马卡萨市的流浪儿童权利?这项研究的结果包括:1)……《儿童保护法》规定了一些非歧视性的流浪儿童权利，包括生活权利、教育权利、免于暴力行为的权利等。2);在2008年的马卡萨市指导街头儿童、无家可归者、乞丐和街头艺人条例中，马卡萨市的街头儿童已被列入政策;3).由于实施流浪儿童权利所需的设备不足，对街头儿童权利的政策实施被称为最大限度。关键词:法律保护、街头儿童权利、马卡萨市(Makassar City)禁止这项研究的主要问题是马卡萨市的法律保护街道儿童权利、伊斯兰法(Islamic Law Perspective)。从这些问题中，有几个问题是起草的:1)合法保护街道上的儿童权利的法律保障是什么?(二)《望加锡市政府的政策是什么?保证法律保护街道儿童的权利?3)马卡萨市街头儿童的合法保护权是如何实施的?从这项研究中得到的结果是:1)在《儿童保护法》中，几个不公正的不公正的街道权利已被制定，包括对生活的正确认识、对教育的正确认识、对保护不受暴力、等);望加锡市政府在2008年望加锡市第2区儿童组织中提出了一项针对街头儿童的政策:3)由于缺乏必要的卫生用品，警察对街头儿童的权利的实施无法达到最大限度。法律保护，马卡萨市街头儿童权利
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"A. Husnul, Marilang Marilang","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.19329","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19329","url":null,"abstract":"AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan dalam undang-undang perlindungan anak?; 2) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebaimana dalam undang-undang tentang perlindungan anak?; 3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di Kota Makassar?. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Dalam UU Perlindungan Anak telah dirumuskan beberapa hak-hak anak jalanan yang bersifat non-diskriminatif diantaranya hak untuk hidup, hak pendidikan, hak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dsb. 2); Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan terhadap anak jalanan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar; 3). Pelaksanaan kebijakan terhadap hak-hak anak jalanan belum bisa dikatakan maksimal karena kurang memadainya peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-hak anak jalanan, Kota Makassar AbstractThe main problem of this research is the Legal Protection of Street Children Rights in Makassar City, Islamic Law Perspective. From these main problems, several sub-problems arise which are formulated as follows: 1) How is the guarantee of legal protection for the rights of street children in the child protection law ?; 2) What is the policy of the Makassar City government in guaranteeing legal protection of the rights of street children as in the law on child protection ?; 3) How is the implementation of legal protection for the rights of street children in Makassar City? The results obtained from this study include: 1). In the Child Protection Law, several non-discriminatory street child rights have been formulated, including the right to life, the right to education, the right to protection from violence, etc. 2); The Makassar City Government has issued a policy against street children as stipulated in the Regional Regulation No. 2 of 2008 on fostering street children, homeless people, beggars and street singers in the city of Makassar; 3). The implementation of the policy on the rights of street children cannot be said to be maximal because of the insufficient equipment needed to implement the policy.Keywords: Legal Protection, Rights of Street Children, Makassar City ","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134351197","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21487
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
Abstrak Penelitian ini membahas tentang Analisis hukum Islam terhadap Sewa Tanah Pertanian dengan Sistem Mongkontraki yang terjadi di Kelurahan Sikeli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, dan sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sewa tanah pertanian dengan sistem Mongkontraki di kalangan masyarakat Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang sudah terjadi dalam kurun waktu cukup lama. Sewa-menyewa di Kelurahan Sikeli tersebut diawali dengan adanya pencarian kebun kelapa, melakukan pertemuan, dan melakukan akad secara lisan yang didasarkan atas rasa kepercayaan.Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Mongkontraki.AbstractThis study discusses the analysis of Islamic law on Agricultural Land Leases with the Contracting System that occurred in Sikeli Village. This study uses a qualitative method with the approach used is a syar'i approach, and sociological with data sources obtained from interviews with community leaders and local communities. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, and documentation. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data selection, data presentation, and drawing conclusions. Rent agricultural land with the Mongkontaki system among the people of Ex. Sikeli, District. West Kabaena, Kab. Bombana can be said to be a phenomenon that has occurred for quite a long time. The leases in Sikeli Village began with the search for coconut plantations, holding meetings, and making verbal contracts based on a sense of trust.Keywords: Islamic Law, Mongkontraki System.
这项研究抽象讨论伊斯兰法律对房租的农场系统的分析Mongkontraki Sikeli区所发生的事情。该研究采用了定性方法，采用了syar 'i的方法，以及从对社区人士和当地社区的采访中获得的数据。其次，论文中使用的数据收集方法是访谈和文件。然后通过几个步骤来进行数据处理技术:数据选择、数据演示和推论。农业租赁与分包制度在Kel社区。Sikeli,早起。Kab, Kab, Kab。Bombana可以说是作为这一现象在一段时间内发生了。在Sikeli克罗的租户制度始于对椰林、会议和基于信任的口口相传的阿卡德语。关键词:伊斯兰法律,Mongkontraki系统。分析》研究AbstractThis discusses伊斯兰法律在农业土地Leases与Contracting系统那发生在Sikeli村。这个研究利用a qqe方法with the进近过去是由'i进近,数据和sociological器和当地社区领袖和communities获得来自interviews。Furthermore,论文中的数据收藏方法以前是interviews, documentation,睡意朦胧。然后数据处理技术正在通过several stages, namely:数据收集，数据提交，并起草结论。关于房租Mongkontaki系统》《people》农业土地和Ex Sikeli,区。韦斯特Kabaena, Kab。Bombana可以成为说to be a现象的发生给弄得很长时间了。《Sikeli leases村开始with The search for椰子plantations),持有会议和言语让contracts改编自信托情意绵绵。安装:伊斯兰法律,Mongkontraki系统。
{"title":"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH PERTANIAN DENGAN SISTEM MONGKONTRAKI (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)","authors":"Jamal Hidfar, Hartini Tahir","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.21487","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21487","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini membahas tentang Analisis hukum Islam terhadap Sewa Tanah Pertanian dengan Sistem Mongkontraki yang terjadi di Kelurahan Sikeli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, dan sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sewa tanah pertanian dengan sistem Mongkontraki di kalangan masyarakat Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang sudah terjadi dalam kurun waktu cukup lama. Sewa-menyewa di Kelurahan Sikeli tersebut diawali dengan adanya pencarian kebun kelapa, melakukan pertemuan, dan melakukan akad secara lisan yang didasarkan atas rasa kepercayaan.Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Mongkontraki.AbstractThis study discusses the analysis of Islamic law on Agricultural Land Leases with the Contracting System that occurred in Sikeli Village. This study uses a qualitative method with the approach used is a syar'i approach, and sociological with data sources obtained from interviews with community leaders and local communities. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, and documentation. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data selection, data presentation, and drawing conclusions. Rent agricultural land with the Mongkontaki system among the people of Ex. Sikeli, District. West Kabaena, Kab. Bombana can be said to be a phenomenon that has occurred for quite a long time. The leases in Sikeli Village began with the search for coconut plantations, holding meetings, and making verbal contracts based on a sense of trust.Keywords: Islamic Law, Mongkontraki System. ","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114786715","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.20210
Nur Said, U. Usman
Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi Talibarani pada masyarakat desa karampuang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, dan sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tradisi Talibarani merupakan tradisi yang dilaksanakan satu kali dalam setahun, apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki garis keturunan maka keluarga tersebut akan di Kambaroang (mendapat teguran) oleh arwah leluhur mereka, seperti mengalami musibah, diberikan penyakit dan itu dapat dihilangkan atau disembuhkan dengan cara melaksanakan tradisi Talibarani dengan menyiapkan sesajen yang ditujukan kepada arwah leluhur dengan kepercayaan bahwa arwah leluhurlah yang menyembuhkan keluarga yang sakit. Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Talibarani.AbstractThis study examines the review of Islamic law on the Talibarani tradition in the Karampuang village community. This study uses qualitative methods with the approach used is the syar'i approach, and sociology with data sources obtained from interviews with community leaders and local communities. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are interviews and documentation. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data selection, data presentation, and drawing conclusions. The Talibarani tradition is a tradition that is carried out once a year, if this tradition is not carried out by a family who has a lineage, the family will be in Kambaroang (receive a warning) by their ancestral spirits, such as experiencing a disaster, being given a disease and it can be removed or cured by how to carry out the Talibarani tradition by preparing offerings addressed to ancestral spirits with the belief that the ancestral spirits are the ones who heal a sick family. Keywords: Islamic Law, Talibarani Tradition
摘要本研究审查了伊斯兰法律对karampuang村民中塔利班传统的审查。该研究采用了定性方法，采用了syar 'i的方法，以及从对社区人士和当地社区的采访中获得的数据。其次，论文中使用的数据收集方法是访谈和文件。然后通过几个步骤来进行数据处理技术:数据选择、数据演示和推论。塔巴拉尼传统是一种每年举行一次的传统，如果这些传统不被有血统的家庭实施，那么这些传统就会被祖先的灵魂所谴责，就像遭遇灾难一样，通过提供一种治疗疾病的方法来实现塔巴拉尼的传统，通过准备一种针对祖先的灵魂的祭品来消灭或治愈疾病，他相信梦的灵魂治愈了生病的家庭。关键词:伊斯兰法律，塔利班传统。关于伊斯兰法在Karampuang community的审查审查。这研究结果是syar' l l comapproach，以及来自社区领导和地方公社的数据来源的社交。在这篇论文中使用的数据收集方法正在接受询问和证明。然后数据处理技术正在通过several stages, namely:数据收集，数据提交，并起草结论。《Talibarani传统曾经是一个传统就是carried out a一年,如果这传统不是carried out by a family谁有浓厚,《Kambaroang(家庭将我们a警告)由古老的精神,美国如此experiencing疾病和灾难,被赐予一个它可以被如何把或cured携带out The Talibarani传统由preparing offerings addressed to祖传精神with《祖传belief that a精神是《世卫组织势力治愈生病的家庭。伊斯兰法塔利班传统
{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TALIBARANI PADA MASYARAKAT DESA KARAMPUANG KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU","authors":"Nur Said, U. Usman","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.20210","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.20210","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi Talibarani pada masyarakat desa karampuang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, dan sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tradisi Talibarani merupakan tradisi yang dilaksanakan satu kali dalam setahun, apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki garis keturunan maka keluarga tersebut akan di Kambaroang (mendapat teguran) oleh arwah leluhur mereka, seperti mengalami musibah, diberikan penyakit dan itu dapat dihilangkan atau disembuhkan dengan cara melaksanakan tradisi Talibarani dengan menyiapkan sesajen yang ditujukan kepada arwah leluhur dengan kepercayaan bahwa arwah leluhurlah yang menyembuhkan keluarga yang sakit. Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Talibarani.AbstractThis study examines the review of Islamic law on the Talibarani tradition in the Karampuang village community. This study uses qualitative methods with the approach used is the syar'i approach, and sociology with data sources obtained from interviews with community leaders and local communities. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are interviews and documentation. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data selection, data presentation, and drawing conclusions. The Talibarani tradition is a tradition that is carried out once a year, if this tradition is not carried out by a family who has a lineage, the family will be in Kambaroang (receive a warning) by their ancestral spirits, such as experiencing a disaster, being given a disease and it can be removed or cured by how to carry out the Talibarani tradition by preparing offerings addressed to ancestral spirits with the belief that the ancestral spirits are the ones who heal a sick family. Keywords: Islamic Law, Talibarani Tradition","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"138 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116398566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21387
Husnul Maabi, Lomba Sultan
AbstrakPokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Tradisi Gantarangkeke dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah yang ada di Kecamatan gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan fenomenologi, teologis, sosiologis, dan pendekatan syar’i. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya suatu tradisi tahunan yang diyakini oleh masyarakat mampu memberikan keberkahan dan manfaat serta berpengaruh dalam kehidupan mereka, kemudian juga menggambarkan bagaimana pandangan hukum islam utamanya Sadd al-Dzari’ah terhadap keyakinan tersebut. Sebagai umat muslim yang sangat yakin adanya Allah, mereka juga yakin terhadap adanya berkah yang dapat diperoleh dari berbagai bentuk pemujaan yang dilakukan. Tradisi Gantarangkeke dikenal mengandung unsur islami oleh para penggiatnya, apalagi pelaksanaannya menjelang bulan romadhan tepatnya pada pertengahan bulan sya’ban. Inilah salah satu hal yang mempengaruhi aqidah dan akhlak seorang muslim.Kata Kunci: Tradisi, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ahAbstractThe main issue discussed is the Gantarangkeke Tradition in the Sadd Al-Dzari'ah Perspective in Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. This research is a qualitative research or field research using phenomenological, theological, sociological, and syar'i approaches. Then the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The sources of data from this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders, and several related institutions. The results of this study indicate that there is an annual tradition that is believed by the community to be able to provide blessings and benefits and influence their lives, then also describes how the views of Islamic law, especially Sadd al-Dzari'ah, towards this belief. As Muslims who strongly believe in the existence of Allah, they also believe in the blessings that can be obtained from various forms of worship. The Gantarangkeke tradition is known to contain Islamic elements by its activists, moreover its implementation before the month of Ramadan, precisely in the middle of the month of Sha'ban. This is one of the things that affect the aqidah and morals of a Muslim..Keywords: Tradition, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ah
{"title":"TRADISI GANTARANGKEKE DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH (Studi Kasus di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)","authors":"Husnul Maabi, Lomba Sultan","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.21387","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21387","url":null,"abstract":"AbstrakPokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Tradisi Gantarangkeke dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah yang ada di Kecamatan gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan fenomenologi, teologis, sosiologis, dan pendekatan syar’i. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya suatu tradisi tahunan yang diyakini oleh masyarakat mampu memberikan keberkahan dan manfaat serta berpengaruh dalam kehidupan mereka, kemudian juga menggambarkan bagaimana pandangan hukum islam utamanya Sadd al-Dzari’ah terhadap keyakinan tersebut. Sebagai umat muslim yang sangat yakin adanya Allah, mereka juga yakin terhadap adanya berkah yang dapat diperoleh dari berbagai bentuk pemujaan yang dilakukan. Tradisi Gantarangkeke dikenal mengandung unsur islami oleh para penggiatnya, apalagi pelaksanaannya menjelang bulan romadhan tepatnya pada pertengahan bulan sya’ban. Inilah salah satu hal yang mempengaruhi aqidah dan akhlak seorang muslim.Kata Kunci: Tradisi, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ahAbstractThe main issue discussed is the Gantarangkeke Tradition in the Sadd Al-Dzari'ah Perspective in Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. This research is a qualitative research or field research using phenomenological, theological, sociological, and syar'i approaches. Then the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The sources of data from this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders, and several related institutions. The results of this study indicate that there is an annual tradition that is believed by the community to be able to provide blessings and benefits and influence their lives, then also describes how the views of Islamic law, especially Sadd al-Dzari'ah, towards this belief. As Muslims who strongly believe in the existence of Allah, they also believe in the blessings that can be obtained from various forms of worship. The Gantarangkeke tradition is known to contain Islamic elements by its activists, moreover its implementation before the month of Ramadan, precisely in the middle of the month of Sha'ban. This is one of the things that affect the aqidah and morals of a Muslim..Keywords: Tradition, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ah","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132972555","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21486
Fijannatin Aliah, Jamal Jamil
AbstrakPokok permasalahan di skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) di Pengadilan Militer. Selanjutnya Sub masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 1) Bagaimana Proses Tindak Insubordinasi di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar, 2) Bagaimana Penerapan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap perbuatan melawan atasan di lingkungan Pengadilan Militer mencakup beberapa proses tindak pidana bagi anggota militer itu ada beberapa tingkat yang membedakan ialah kekuasaan pengadilan yang mengadili. Pertimbangan seorang hakim di pengadilan militer haruslah berkaitan erat dengan putusan yang akan diberikan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korbannya. Menurut hukum Islam seorang prajurit yang tidak patuh dan melawan atasan dapat di sebut pembangkang, karena kepatuhan kepada atasan merupakan suatu keharusan. Implikasi dari penelitian ini adalah setiap komandan di masing – masing kesatuan dapat memberi strategi pembinaan kembali anggotanya,hakim militer dalam mempertimbangkan disarankan untuk lebih mengedepankan rasa keadilan,dan dalam hukum Islam disiplin nya seorang anggota dapat menumbuhkan kesadaran untuk selalu mematuhi peraturan dan sandi korsa nya.Kata Kunci: Perbuatan Melawan Atasan, Pengadilan Militer, Hukum IslamAbstractThe main problem of this investigation is the Juridical Review and Islamic Law Against Acts Against Superiors (Insubordination) in Military Courts. Furthermore, this sub-problem is divided into three parts, namely: 1) How is the Process of Acts of Insubordination in the Military Court III-16 Makassar, 2) How is the Application of Judge Consideration Law in Imposing Sanctions Against the Defendant, 3) What is the View of Islamic Law on Actions Against Superiors in Military Court Environment III – 16 Makassar. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of field research with the research approach used is juridical-normative. The results of this study indicate that the juridical and Islamic legal review of acts against superiors in the Military Court environment includes several criminal proceedings for members of the military. The consideration of a judge in a military court must be closely related to the decision that will be given in order to provide a sense of justice for the defendant and also the victim. According to Islamic law, a soldier who disobeys and fights against his superiors can be called a dissident, because obedience to his superiors is a must. The implication of this
本论文的主题是关于司法审查和伊斯兰法律在军事法庭上对“侮辱上级”行为的指控。接下来潜艇这个问题分为三个部分,即:1)Insubordinasi行为过程如何在军事法庭III—16 Makassar, 2)环境中的法律适用法官考虑如何实施制裁对被告,3)附近的伊斯兰法律如何看待行为对抗上级III—16 Makassar军事法庭。这类研究采用现场研究的描述性质的研究，采用的研究方法是法律性的。这项研究的结果表明，司法审查和伊斯兰法律对军事法庭对上级的行为的审查包括针对军事法庭成员的一些刑事程序，其程度不同于法院的司法权力。军事法庭的法官的判断必须与旨在为被告和受害者提供正义意识的判决密切相关。根据伊斯兰法律，不服从和反对上级的士兵可以被称为违抗者，因为服从上级是必须的。这项研究的含义是，每一个单位的每一个指挥官都可以为其成员提供重新训练战略，军事法官可以考虑更强烈的正义感，在伊斯兰法律中，成员的纪律可以培养一种永远遵守其科萨的规则和密码的意识。关键字:这次调查的主要问题是针对上级官员的行为、军事法庭、伊斯兰法Furthermore,这sub-problem is divided变成三部分,namely: 1)是《使徒行传》的过程是如何Insubordination》和《军事法庭III-16 Makassar, 2)是应用程序的法官的法律》如何Imposing联盟反对《View of the Defendant, 3)什么是伊斯兰法律行动会反对Superiors在军事法庭上环境Makassar III—16。这是一种研究uses在实地研究表中概述可行性研究的类型。这项研究的结果是陪审团和伊斯兰法律对军事法庭环境中反对上级行为的行为审查。法官在军事法庭上的考虑必须密切相关的决定，即命令必须为被告和受害者提供公正的感觉。根据伊斯兰法，一个被指控反对他的上级的士兵可以称之为异议，因为服从他的上级是必须的。这个研究的就是那把每指挥官的implication》每单位可以。a个会为rebuilding its members,请注意是在考虑到军事judges to prioritize a sense of a正义,和在伊斯兰法律规则”会员可以提高意识到总是听从korsa规则和守则》。反对上级的行为，军事法庭，伊斯兰法
{"title":"TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN ATASAN (INSUBORDINASI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III – 16 MAKASSAR","authors":"Fijannatin Aliah, Jamal Jamil","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.21486","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21486","url":null,"abstract":"AbstrakPokok permasalahan di skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) di Pengadilan Militer. Selanjutnya Sub masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 1) Bagaimana Proses Tindak Insubordinasi di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar, 2) Bagaimana Penerapan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap perbuatan melawan atasan di lingkungan Pengadilan Militer mencakup beberapa proses tindak pidana bagi anggota militer itu ada beberapa tingkat yang membedakan ialah kekuasaan pengadilan yang mengadili. Pertimbangan seorang hakim di pengadilan militer haruslah berkaitan erat dengan putusan yang akan diberikan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korbannya. Menurut hukum Islam seorang prajurit yang tidak patuh dan melawan atasan dapat di sebut pembangkang, karena kepatuhan kepada atasan merupakan suatu keharusan. Implikasi dari penelitian ini adalah setiap komandan di masing – masing kesatuan dapat memberi strategi pembinaan kembali anggotanya,hakim militer dalam mempertimbangkan disarankan untuk lebih mengedepankan rasa keadilan,dan dalam hukum Islam disiplin nya seorang anggota dapat menumbuhkan kesadaran untuk selalu mematuhi peraturan dan sandi korsa nya.Kata Kunci: Perbuatan Melawan Atasan, Pengadilan Militer, Hukum IslamAbstractThe main problem of this investigation is the Juridical Review and Islamic Law Against Acts Against Superiors (Insubordination) in Military Courts. Furthermore, this sub-problem is divided into three parts, namely: 1) How is the Process of Acts of Insubordination in the Military Court III-16 Makassar, 2) How is the Application of Judge Consideration Law in Imposing Sanctions Against the Defendant, 3) What is the View of Islamic Law on Actions Against Superiors in Military Court Environment III – 16 Makassar. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of field research with the research approach used is juridical-normative. The results of this study indicate that the juridical and Islamic legal review of acts against superiors in the Military Court environment includes several criminal proceedings for members of the military. The consideration of a judge in a military court must be closely related to the decision that will be given in order to provide a sense of justice for the defendant and also the victim. According to Islamic law, a soldier who disobeys and fights against his superiors can be called a dissident, because obedience to his superiors is a must. The implication of this","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116405376","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.18961
E. Ariyani, Patimah Patimah
AbstrakPemberian nafkah mut’ah dan iddah diatur dengan jelas dalam Islam dan hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Meski demikian, pengadilan dapat menentukan besar pemberian nafkah mut’ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri tersebut. Meskipun mantan isteri tidak menuntut hak mut’ah dan iddahnya dalam proses perceraian, hakim juga dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut. Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah Field Research Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang menjadi acuan dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Majene adalah pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Namun, aturan tersebut tidak mencantumkan besar biaya yang harus diberikan kepada isteri, maka besar jumlah uang atau barang tersebut ditentukan dengan didasarkan pada beberapa hal, yaitu kemampuan suami, sikap dan perilaku isteri selama dalam pernikahan, dan kesimpulan hakim berdasarkan penilaiannya dalam alur persidangan. Dalam pelaksanaannya, setelah pembacaan isi putusan, hakim memberi tahu suami agar membawa kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut’ah pada saat pembacaan ikrar talak yang akan dilaksanakan di sidang selanjutnya.Kata Kunci: Nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan perceraianAbstractThe provision of stipulations for mut'ah and iddah is clearly stipulated in Islam and national law, however, the amount of cost or amount of provision of such income has not yet been regulated specifically. However, the court can determine the amount of provision for the mut'ah and iddah expenses for the former wife. Although ex-wives do not claim their mut'ah and iddah rights in the divorce proceedings, judges can also oblige the ex-husband to pay for these rights. The type of research that compilers use in this thesis is Qualitative Field Research. This research was conducted at the Majene Religious Court, Majene Regency, West Sulawesi. The result of this research can be concluded that the provision of iddah income and earning mut'ah which is the reference in the case decision at the Majene Religious Court is article 149 letters a and b of the Compilation of Islamic Law. However, this regulation does not include the amount of money that must be given to the wife, so the amount of money or goods is determined based on several things, namely the husband's ability, the wife's attitude and behavior during marriage, and the judge's conclusion based on his assessment in the flow of the trial. In practice, after reading the contents of the verdict, the judge tells the husband to carry his obligations in the form of iddah and mut'ah livelihoods at the time of reading the divorce vows which will be carried out at the next trial.Keywords: Nafkah iddah, nafkah mut'ah, and divorce
伊斯兰教和国家法律清楚地规定了穆特和伊达的非营利制度，但这些津贴的成本或标准并没有受到特别管制。即便如此，法院还是可以决定如何处置这位前妻。虽然在离婚的过程中，前妻并没有要求她的权利，但法官也可以要求她的前夫支付这些权利。本论文中编译器使用的研究类型为现场研究性质。这项研究是在西苏拉威西马杰区Majene宗教法庭进行的。研究结果显示，在马吉纳宗教法庭裁决案件时，以挪达和穆特为依据的支持，是《伊斯兰法汇编》第149条a和b汇编。然而，法律并没有规定必须向妻子支付多少费用，那么这些钱或财产的数额是基于几个因素来决定的，即丈夫的能力、妻子结婚时的态度和行为，以及法官在审判过程中根据自己的判断得出的结论。在宣读判决后，法官告诉丈夫在宣读塔拉克誓言时要履行自己的义务。关键字:在伊斯兰教和国家法律中，对于黑人和白人的行为还有你的妻子虽然前老婆不承认他们的权利在这篇论文中使用的典型研究是合格的领域研究。这项研究是由西苏拉威西的马杰尼宗教法庭委托的。这项研究的结果可能包括数量》,但是,这确实不是include dublin regulation),钱给《妻子,所以那一定数量的金钱或goods is intended)改编自好几个事情,namely《丈夫不在乎期间,妻子的态度和社会行为的婚姻,和法官的历史性流》改编自他的评估在审判。在实践中，在阅读了verdict的内容之后，法官告诉丈夫要把他的义务来吧，来吧
{"title":"PEMBERIAN NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)","authors":"E. Ariyani, Patimah Patimah","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.18961","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961","url":null,"abstract":"AbstrakPemberian nafkah mut’ah dan iddah diatur dengan jelas dalam Islam dan hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Meski demikian, pengadilan dapat menentukan besar pemberian nafkah mut’ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri tersebut. Meskipun mantan isteri tidak menuntut hak mut’ah dan iddahnya dalam proses perceraian, hakim juga dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut. Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah Field Research Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang menjadi acuan dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Majene adalah pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Namun, aturan tersebut tidak mencantumkan besar biaya yang harus diberikan kepada isteri, maka besar jumlah uang atau barang tersebut ditentukan dengan didasarkan pada beberapa hal, yaitu kemampuan suami, sikap dan perilaku isteri selama dalam pernikahan, dan kesimpulan hakim berdasarkan penilaiannya dalam alur persidangan. Dalam pelaksanaannya, setelah pembacaan isi putusan, hakim memberi tahu suami agar membawa kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut’ah pada saat pembacaan ikrar talak yang akan dilaksanakan di sidang selanjutnya.Kata Kunci: Nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan perceraianAbstractThe provision of stipulations for mut'ah and iddah is clearly stipulated in Islam and national law, however, the amount of cost or amount of provision of such income has not yet been regulated specifically. However, the court can determine the amount of provision for the mut'ah and iddah expenses for the former wife. Although ex-wives do not claim their mut'ah and iddah rights in the divorce proceedings, judges can also oblige the ex-husband to pay for these rights. The type of research that compilers use in this thesis is Qualitative Field Research. This research was conducted at the Majene Religious Court, Majene Regency, West Sulawesi. The result of this research can be concluded that the provision of iddah income and earning mut'ah which is the reference in the case decision at the Majene Religious Court is article 149 letters a and b of the Compilation of Islamic Law. However, this regulation does not include the amount of money that must be given to the wife, so the amount of money or goods is determined based on several things, namely the husband's ability, the wife's attitude and behavior during marriage, and the judge's conclusion based on his assessment in the flow of the trial. In practice, after reading the contents of the verdict, the judge tells the husband to carry his obligations in the form of iddah and mut'ah livelihoods at the time of reading the divorce vows which will be carried out at the next trial.Keywords: Nafkah iddah, nafkah mut'ah, and divorce","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116928089","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-04DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.18570
Khaerul Padhli, A. Asni
AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pengamalan sya’riat islam di Desa Gunung Silanu. Pokok masalah dibagi dua Sub masalah yakni: 1).Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat di Desa Gunung Silanu? 2).Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pengamalan syariat islam di Desa Gunung Silanu? Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Pengaruh kemiskinan terhadap dikehidupan masyarakat desa gunung silanu yaitu jumlah penduduk desa gunung silanu 3.745 jiwa dari laki-laki 1882 jiwa dan perempuan 1.863 jiwa yang mempunyai pekerjaan yang bermacam-macam dan diantaranya masih banyak masyarakat mencari pekerjaan secara tidak halal misalnya sabung ayam, rentenir dan pencurian, keadaan social budayanya serta agama dan kepercayaan masyarakat gunung silanu yakni batara maserea (Dewa yang tunggal). 2).pengaruh Pengamalan syariat islam di Desa Gunung Silanu dalam hal ekonomi berdampak pada penerapan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah dan juga kurban. Selain itu yang menjadi kurangnya pengamalan syariat islam pada bidang shalat dan berpendidikan rendah.Kata Kunci: Kemiskinan, Desa Gunung SilanuAbstractThe main problem in this research is how poverty affects the practice of Islamic sya'riat in Gunung Silanu Village. The main problem is divided into two sub-problems, namely: 1) How does poverty affect people's lives in Gunung Silanu Village? 2). How does poverty affect the practice of Islamic law in Gunung Silanu Village? The results obtained from this study include: 1). The effect of poverty on the livelihoods of the people of Gunung Silanu Village is that the total population of Gunung Silanu Village is 3,745 people who come from 1,882 men and 1,863 women who have various jobs and many of them are still looking for illegal work such as cockfighting. , loan sharks and theft. The socio-cultural and religious conditions and beliefs of the people of Mount Silanu are batara maserea (single god). 2). The effect of practicing Islamic law in Gunung Silanu Village from an economic perspective has an impact on the application of zakat mal, zakat fitrah, alms, alms and also zakat. In addition, there is still a lack of practice of Islamic law in the field of prayer and low education.Keywords: Poverty, Gunung Silanu Village
本研究的主要论点是:在锡兰的山村，贫穷如何影响伊斯兰教的生活。问题的要点分为两部分:(1)。贫穷如何影响锡兰古村人民的生活?2).贫穷如何影响伊斯兰教对锡兰村的观察?这项研究的结果包括:1)。贫困对社会生活的影响山村silanu即世界人口山村silanu 3.745汀共1882男人和女人的灵魂的灵魂游荡的灵魂,有各种各样的工作,并且其中还有很多社会找工作不清真例如斗鸡,高利贷和盗窃,社会文化环境和社会宗教和信仰silanu山巴塔拉maserea(单一的神)。2).伊斯兰教机构在Silanu山区的经济观察对zakat mal、zakat fitrah、fak、慈善和牺牲的影响。除此之外，伊斯兰教对祈祷的漠视和教育程度较低。关键词:贫穷，这个研究的主要问题是:主要问题被分为两个次要问题，namely: 1)贫困人口如何影响人们在Silanu村的生活?2)从这个研究include The results获得:1)效应》。livelihoods》上的贫穷人民的山Silanu村共有人口》就是那把Silanu村是3,745 people who来自1,882分钟和1,863妇女有不同乔布斯和众多的他们是谁还在寻找美国非法工作如此cockfighting。， loan sharks和theft。锡拉努山人民的社会文化和宗教上的安排和信仰是巴塔拉马赛里亚(唯一的上帝)。从经济上讲，伊斯兰法在Silanu Village的作用影响了zakat mal、zakat fitrah、alms、alms和also zakat的应用。此外，在祈祷和低教育领域仍然存在伊斯兰法律的实践。贫困，西安村之山
{"title":"PENGARUH KEMISKINAN TERHADAP PENGAMALAN SYARI’AT ISLAM DI DESA GUNUNG SILANU","authors":"Khaerul Padhli, A. Asni","doi":"10.24252/qadauna.v2i3.18570","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18570","url":null,"abstract":"AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pengamalan sya’riat islam di Desa Gunung Silanu. Pokok masalah dibagi dua Sub masalah yakni: 1).Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat di Desa Gunung Silanu? 2).Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pengamalan syariat islam di Desa Gunung Silanu? Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Pengaruh kemiskinan terhadap dikehidupan masyarakat desa gunung silanu yaitu jumlah penduduk desa gunung silanu 3.745 jiwa dari laki-laki 1882 jiwa dan perempuan 1.863 jiwa yang mempunyai pekerjaan yang bermacam-macam dan diantaranya masih banyak masyarakat mencari pekerjaan secara tidak halal misalnya sabung ayam, rentenir dan pencurian, keadaan social budayanya serta agama dan kepercayaan masyarakat gunung silanu yakni batara maserea (Dewa yang tunggal). 2).pengaruh Pengamalan syariat islam di Desa Gunung Silanu dalam hal ekonomi berdampak pada penerapan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah dan juga kurban. Selain itu yang menjadi kurangnya pengamalan syariat islam pada bidang shalat dan berpendidikan rendah.Kata Kunci: Kemiskinan, Desa Gunung SilanuAbstractThe main problem in this research is how poverty affects the practice of Islamic sya'riat in Gunung Silanu Village. The main problem is divided into two sub-problems, namely: 1) How does poverty affect people's lives in Gunung Silanu Village? 2). How does poverty affect the practice of Islamic law in Gunung Silanu Village? The results obtained from this study include: 1). The effect of poverty on the livelihoods of the people of Gunung Silanu Village is that the total population of Gunung Silanu Village is 3,745 people who come from 1,882 men and 1,863 women who have various jobs and many of them are still looking for illegal work such as cockfighting. , loan sharks and theft. The socio-cultural and religious conditions and beliefs of the people of Mount Silanu are batara maserea (single god). 2). The effect of practicing Islamic law in Gunung Silanu Village from an economic perspective has an impact on the application of zakat mal, zakat fitrah, alms, alms and also zakat. In addition, there is still a lack of practice of Islamic law in the field of prayer and low education.Keywords: Poverty, Gunung Silanu Village","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115059626","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：