SISTEM PENGURUSAN SIGN ON BUKU PELAUT CREW KAPAL DI KANTOR KSOP KHUSUS BATAM PADA PT. PUTRA ANAMBAS SHIPPING BATAM

Abstract

PT. Putra Anambas Shipping Batam merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang agen perkapalan (Shipping Agency) baik dalam Negri Maupun luar Negri PT. Putra Anambas Shipping melayani jasa perizinan keluar masuk kapal, izin keluar masuk crew asing ke Indonesia, perpanjangan sertifikat crew maupun sertifikat kapal, dan pengurusan sign on dan sign off  buku pelaut crew. Proses pengurusan dokumen crew dimulai sejak crew tersebut menandatangani perjanjian kerja laut (PKL) bagi pelaut yang akan bergabung di kapal berbendera Indonesia dan agreement bagi pelaut yang bergabung di kapal berbendera Asing. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan makalah ini adalah metode pengamatan lapangan (field research) dan metode pustaka (library research) untuk mengetahui lebih dekat bagaimana perusahaan PT. Putra Anambas Shipping Batam dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen crew sesuai dengan kebutuhan crew tersebut. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui proses pengurusan sign on buku pelaut crew kapal pada PT. Putra Anambas Shipping Batam, prosesnya dimulai setelah adanya arahan dari pihak owner bahwasanya akan ada kegiatan crew change, setelah itu proses pengurusan sign on buku pelaut crew ke Kantor KSOP Khusus Batam. Sign on pada buku pelaut crew sangatlah penting bagi seorang pelaut selain sebagai tanda bahwa pelaut dinyatakan telah sah bergabung dalam kapal, juga menambah pengalaman kerja bagi pelaut. Adapun masalah – masalah yang dihadapi dalam proses sign on buku pelut crew adalah terlambatnya informasi dari pihak owner untuk sign on buku pelaut crew yang mengakibatkan apabila kapal akan berangkat dan buku pelaut belum di sign on sehingga menghambat proses clereance. Kerjasama serta koordinasi yang baik antara perusahaan pelayaran dengan instansi terkait dalam kegiatan sign on buku pelaut sangat dibutuhkan demi kelancaran pelayanan terhadap penangan dokumen crew. Perlu di ingat maksud dari koordinasi yang dimaksud adalah supaya instansi terkait dapat melakukan tugas dan fungsinya sehingga pelayanan terhadap pengurusan dokumen crew  kapal dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien.