PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

K. Karningsih
{"title":"PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER","authors":"K. Karningsih","doi":"10.56444/mia.v19i1.2975","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ABSTRAK Gender saat ini menjadi isu lintas bidang yang  diintegrasikan  dalam semua aspek .pembangunan. Gender merupakan  konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat,  implementasi kebijakan pemerintah yang  responsif gender, selalu  memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman serta aspirasi laki-laki dan perempuan, disamping itu juga    kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan menikmati hasil pembangunan. Salah satu kebijakan yang responsif gender  adalah Undang-Undang  nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disingkat UUK 13, dan peraturan pelaksananya, di dalamnya mengatur hak-hak/perlindungan kepada  tenaga kerja,  didalamnya juga diatur hak-hak dari tenaga kerja perempuan dan diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan . Kata kunci :  Penghapusan diskriminasi, tenaga kerja, perempuan, pembangunan                              ABTRACT   Gender is currently a cross-cutting issue that is integrated into all aspects of development. Gender is a concept that refers to the different roles, functions, and responsibilities of men and women, which occur as a result of and can change by social and cultural conditions of society, implementation of gender responsive government policies, always paying attention to differences in the needs, experiences and aspirations of men -men and women, besides that, men and women have the same conditions to obtain opportunities and their rights, as human beings so that they are able to play a role and participate in political, economic, socio-cultural, defense and security activities and enjoy the results of development. One of the gender-responsive policies is Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which is abbreviated as UUK 13, and its implementing regulations, which regulate the rights/protection of workers in which the rights of female workers and discrimination against workers are also regulated. women's work.   Keywords: Elimination of discrimination, labor, women, development","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2975","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

ABSTRAK Gender saat ini menjadi isu lintas bidang yang  diintegrasikan  dalam semua aspek .pembangunan. Gender merupakan  konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat,  implementasi kebijakan pemerintah yang  responsif gender, selalu  memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman serta aspirasi laki-laki dan perempuan, disamping itu juga    kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan menikmati hasil pembangunan. Salah satu kebijakan yang responsif gender  adalah Undang-Undang  nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disingkat UUK 13, dan peraturan pelaksananya, di dalamnya mengatur hak-hak/perlindungan kepada  tenaga kerja,  didalamnya juga diatur hak-hak dari tenaga kerja perempuan dan diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan . Kata kunci :  Penghapusan diskriminasi, tenaga kerja, perempuan, pembangunan                              ABTRACT   Gender is currently a cross-cutting issue that is integrated into all aspects of development. Gender is a concept that refers to the different roles, functions, and responsibilities of men and women, which occur as a result of and can change by social and cultural conditions of society, implementation of gender responsive government policies, always paying attention to differences in the needs, experiences and aspirations of men -men and women, besides that, men and women have the same conditions to obtain opportunities and their rights, as human beings so that they are able to play a role and participate in political, economic, socio-cultural, defense and security activities and enjoy the results of development. One of the gender-responsive policies is Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which is abbreviated as UUK 13, and its implementing regulations, which regulate the rights/protection of workers in which the rights of female workers and discrimination against workers are also regulated. women's work.   Keywords: Elimination of discrimination, labor, women, development
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
从性别角度消除对妇女就业的歧视
今天的性别抽象已经成为一个跨越领域的问题,在发展的各个方面都是不可分割的。是概念,指的是不同的性别角色、功能和责任发生的造成的,男人和女人可以改变社会的社会和文化环境,政府实施政策的反应,一直在关注性别差异需求,经验和抱负的男人和女人,此外也相似的男人和女人条件获得机会和权利,作为一个能够参与和参与政治、经济、社会文化、安全防御和享受发展成果的人。其中一项性别反应政策是2003年提交的《劳动与保护条例》第13条,其中规定了对劳动的权利和对劳动妇女的歧视。关键词:消除歧视、人力、妇女、抽象性别发展是一个不断削减的问题,这是对所有发展资产的集成。性别是一个理念,以至于refers to the different roles)、functions》和美国男人和妇女,哪种occur responsibilities偏a的论点和可以改变社会和文化条件of society, implementation of responsive政府的性别政策,总是付出代价的关注里的分歧都需要,experiences and aspirations of分钟-men women,此外这一点,男人和女人有不变条件要得到opportunities和他们的权利,作为人类,他们可以在政治、经济、社会文化、防御和安全活动中扮演角色,享受发展的结果。2003年5月13日播出的《基层警察》(the gengenic policies)是法律第13号关切部队,其实施规定为13号,规定了女性工作人员的权利和反工作人员的权利/保护。妇女的工作。问答词:淘汰,劳工,妇女,发展
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Peningkatan Nilai Perusahaan: Peran Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Tax Avoidance: Peran Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitability Analisis Pemasaran AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan Analisis Penggunaan Asuransi Jiwa dalam Pembiayaan Mudharabah di BPRS Gebu Prima Medan Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Rantau Prapat
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1