MARIA EMERENSINA TAHU UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN NKRI DAN RDTL SEGMEN MOTAMASIN KABUPATEN MALAKA TAHUN 2015 - 2017

Maria Emerensiana Tahu
{"title":"MARIA EMERENSINA TAHU UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN NKRI DAN RDTL SEGMEN MOTAMASIN KABUPATEN MALAKA TAHUN 2015 - 2017","authors":"Maria Emerensiana Tahu","doi":"10.32938/jppol.v1i3.1078","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu studi penelitian kelembagaan pada organisasi pemerintahan di dalam sistem pemerintahan negara. Pilihan terhadap studi penelitian kelembagaan dikarenakan berbagai temuan-temuan dan kajian terhadap organisasi-organisasi tersebut kurang maksimal. \nMetode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Belum optimalnya upaya pemerintah ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu antara lain: faktor minimnya sarana prasarana penunjang, kawasan perbatasan yang belum  dikelola dengan baik dan belum adanya konsep pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif, serta minimnya dorongan aktivitas ekonomi membuat hampir sebagian besar daerah perbatasanbelum optimal, sehingga mengakibatkan terjadinya perdagangan ilegal. \nDengan demikian disimpulkan bahwa upaya pemerintah pada hakekatnya sangat dibutuhkan   dalam   pembangunan   dan   perkembangan   suatu   Bangsa   dan   Negara.   Upaya pemerintah adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan untuk tujuan tertentu. Alternatif solusi dalam penyelesaian masalah di  perbatasan,  disarankan  agar  pihak  pemerintah  dapat  berkoordinasi  dengan  instansi terkait dalam hal pemenuhan sarana pasar sebagai pasar perbatasan dan meningkatkan pengamanan perbatasan sehingga perdagangan ilegal dapat diminimalisir di wilayah perbatasan NKRI-RDTL Motamasin Kabupaten Malaka.","PeriodicalId":250244,"journal":{"name":"Jurnal Poros Politik","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Poros Politik","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32938/jppol.v1i3.1078","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu studi penelitian kelembagaan pada organisasi pemerintahan di dalam sistem pemerintahan negara. Pilihan terhadap studi penelitian kelembagaan dikarenakan berbagai temuan-temuan dan kajian terhadap organisasi-organisasi tersebut kurang maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Belum optimalnya upaya pemerintah ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu antara lain: faktor minimnya sarana prasarana penunjang, kawasan perbatasan yang belum  dikelola dengan baik dan belum adanya konsep pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif, serta minimnya dorongan aktivitas ekonomi membuat hampir sebagian besar daerah perbatasanbelum optimal, sehingga mengakibatkan terjadinya perdagangan ilegal. Dengan demikian disimpulkan bahwa upaya pemerintah pada hakekatnya sangat dibutuhkan   dalam   pembangunan   dan   perkembangan   suatu   Bangsa   dan   Negara.   Upaya pemerintah adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan untuk tujuan tertentu. Alternatif solusi dalam penyelesaian masalah di  perbatasan,  disarankan  agar  pihak  pemerintah  dapat  berkoordinasi  dengan  instansi terkait dalam hal pemenuhan sarana pasar sebagai pasar perbatasan dan meningkatkan pengamanan perbatasan sehingga perdagangan ilegal dapat diminimalisir di wilayah perbatasan NKRI-RDTL Motamasin Kabupaten Malaka.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
MARIA EMERENSINA知道政府在NKRI和RDTL地区非法贸易方面的努力,2015 - 2017年是MALAKA区
这项研究本质上是对国家治理体系中政府组织的体制研究。鉴于上述机构的发现和研究,对机构的选择不足。研究方法是描述性质的方法。数据收集技术是观察和面试。研究结果表明,政府的努力实际上得到了很好的实施,但并不是最理想的。政府还努力的最佳时间是由几个因素障碍即因素包括:缺乏手段,维持边境地区基础设施还没有好和管理概念的清晰、全面和整合的发展以及缺乏经济活动几乎使冲动perbatasanbelum最佳,导致大部分地区发生的非法贸易。因此,政府在国家和国家的发展和发展方面所付出的努力是必不可少的。政府的努力是政府为了特定目的而做或不做某事的决定。有关解决边境问题的替代方案建议,政府可以协调与机构有关的解决办法,以满足边境通商作为边境市场的方式,并加强边境安全,使非法贸易在nkril - rdtl地区减少。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PILKADA DI KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020 PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU) DALAM MENATA KOTA KEFAMENANU SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM 100 HARI KERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUBUN BESTOBE KECAMATAN INSANA BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA OLIGARKI MEDIA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019 KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1