SILANG PENDAPAT DIBALIK PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016

Muhammad Rizky Rahmansyah
{"title":"SILANG PENDAPAT DIBALIK PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016","authors":"Muhammad Rizky Rahmansyah","doi":"10.15408/SICLJ.V1I2.8231","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstrak: Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi jawaban dari Presiden Joko Widodo atas maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Meski demikian, perdebatan kerap terjadi seiring ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Adanya ketentuan mengenai sanksi kebiri ditenggarai menjadi akar perdebatan tersebut. Beberapa kalangan menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berpotensi melanggar HAM. Sisanya berpendapat, sanksi kebiri dibutuhkan untuk memberikan ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menyatakan bahwa aspek penegakan hukum patut dibenahi demi mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, penulis juga mengumpulkan data-data dari bahan kepustakaan dan melakukan dokumentasi dari berbagai media massa. Kata Kunci: Presiden, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Sanksi Kebiri","PeriodicalId":299133,"journal":{"name":"STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-06-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.15408/SICLJ.V1I2.8231","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Abstrak: Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi jawaban dari Presiden Joko Widodo atas maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Meski demikian, perdebatan kerap terjadi seiring ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Adanya ketentuan mengenai sanksi kebiri ditenggarai menjadi akar perdebatan tersebut. Beberapa kalangan menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berpotensi melanggar HAM. Sisanya berpendapat, sanksi kebiri dibutuhkan untuk memberikan ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menyatakan bahwa aspek penegakan hukum patut dibenahi demi mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, penulis juga mengumpulkan data-data dari bahan kepustakaan dan melakukan dokumentasi dari berbagai media massa. Kata Kunci: Presiden, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Sanksi Kebiri
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
对2016年第一条PERPPU进行了交叉比对
摘要:2016年的Perppu是总统佐科·维多多对儿童性侵案件激增的回复。然而,随着2016年第一阶段的成功,辩论往往会发生。制裁条款的阉割是这场辩论的根源。一些人认为2016年的第一届总统有可能侵犯人权。其他人则认为,对儿童进行性侵犯者构成威胁需要对阉割进行惩罚。一项研究表明,执法方面对于减少针对儿童的性侵犯案件是有帮助的。本文采用的研究方法是法例法例,作者还从各种媒体收集文献和文献。关键词:2016年第一总统,阉割制裁
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
The Complexity of Filling Regional Head Vacancies Prior to the 2024 General Election Centralized Governance Reform of the State Civil Apparatus Based on the Merit System and Law Number 5 of 2015 concerning the State Civil Apparatus Integration of the State Financial Supervision and Audit System in Public Legal Entities Aspects of Democratic Constitutionalism In The Appointment of Acting Regional Heads Pancasila as the basis and paradigm of the national legal system
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1