{"title":"PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT","authors":"Bagoes Soenarjanto, M. K. Widiyanto","doi":"10.47329/widyapublika.v8i2.644","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Korupsi telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia, permasalahan tentang korupsi korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemasalahan itu memerlukan sebuah pengkajian untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan guna mencegah korupsi, sehingga dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Menanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi melalui peran serta masyarakat ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis, sehingga berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan dapat diperoleh keseimpulan bahwa masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Widya Publika","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.644","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Korupsi telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia, permasalahan tentang korupsi korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemasalahan itu memerlukan sebuah pengkajian untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan guna mencegah korupsi, sehingga dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Menanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi melalui peran serta masyarakat ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis, sehingga berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan dapat diperoleh keseimpulan bahwa masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya