Pub Date : 2021-06-18DOI: 10.47329/widyapublika.v9i1.654
I. Putra
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Bali adalah salah satu museum di bali yang menyimpan peninggalan masa lampau manusia dan etnografi. Tujuan didirikannya museum bali adalah untuk menampung, menyimpan dan melestarikan benda-benda sejarah dari kebudayaan dan kearifan lokal bali di masa lampau agar dapat memberikan suluh bagi generasi sekarang dan mendatang. Sebagai salah satu organisasi yang memiliki misi melestarikan budaya dan kearifan lokal bali saat ini, museum bali diharapkan mampu meningkatkan kinerja untuk mengenalkan kebudayaan bali di lampau kepada masyarakat bali khususnya generasi muda saat ini agar tidak lupa dengan budaya lokal bali. Seperti yang kita ketahui bahwa kinerja suatu organisasi sangat di tentukan oleh kinerja dari pegawai di organisasi tersebut. Oleh sebab itu UPT. Museum Bali terus melakukan evaluasi khususnya terhadap sumber daya yang ada sehingga kinerja pegawai dapat meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Disiplin Kerja, Motivasi dan Komunikasi dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Museum Bali serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja di instansi tersebut. Dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, sampel di ambil dengan cara teknik sampling jenuh yaitu seluruh pegawai negeri sipil di UPT. Museum bali yang berjumlah 33 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis dengan uji statistik memperlihatkan variabel disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari nilai signifikannya sebesar 0,026 < 0,05 (nilai signifikan yang ditetapkan) serta hasil t-test sebesar 2,341. Demikian juga variabel motivasi mendapatkan hasil signifikan sebesar 0,020 dan nilai t-test sebesar 2,452 dapat di analisis bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Variabel komunikasi terhadap kinerja menunjukkan hasil signifikannya sebesar 0,001 dimana nilai r < 0,05 serta t-hitung sebesar 3,911. Jadi komunikasi juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Pengaruh disiplin kerja, motivasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai , didapatkan nilai signifikannya sebesar 0,000 (p ≤ 0,005), dan nilai F-test diperolah sebesar 133,540 lebih besar dari F-tabel sebesar 2,93 maka Ho di tolak, artinya ada pengaruh positif dari disiplin kerja, motivasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai, serta dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja adalah variabel komunikasi karena berdasarkan perhitungan analisis standardized coeffecients beta memiliki nilai terbesar yakni 0,430 (43%) dibandingkan dengan variabel disiplin kerja 0,265 (26%) dan variabel motivasi sebesar 0,321 (32%).
{"title":"PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM BALI","authors":"I. Putra","doi":"10.47329/widyapublika.v9i1.654","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.654","url":null,"abstract":"Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Bali adalah salah satu museum di bali yang menyimpan peninggalan masa lampau manusia dan etnografi. Tujuan didirikannya museum bali adalah untuk menampung, menyimpan dan melestarikan benda-benda sejarah dari kebudayaan dan kearifan lokal bali di masa lampau agar dapat memberikan suluh bagi generasi sekarang dan mendatang. Sebagai salah satu organisasi yang memiliki misi melestarikan budaya dan kearifan lokal bali saat ini, museum bali diharapkan mampu meningkatkan kinerja untuk mengenalkan kebudayaan bali di lampau kepada masyarakat bali khususnya generasi muda saat ini agar tidak lupa dengan budaya lokal bali. Seperti yang kita ketahui bahwa kinerja suatu organisasi sangat di tentukan oleh kinerja dari pegawai di organisasi tersebut. Oleh sebab itu UPT. Museum Bali terus melakukan evaluasi khususnya terhadap sumber daya yang ada sehingga kinerja pegawai dapat meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Disiplin Kerja, Motivasi dan Komunikasi dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Museum Bali serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja di instansi tersebut. \u0000Dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, sampel di ambil dengan cara teknik sampling jenuh yaitu seluruh pegawai negeri sipil di UPT. Museum bali yang berjumlah 33 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis dengan uji statistik memperlihatkan variabel disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari nilai signifikannya sebesar 0,026 < 0,05 (nilai signifikan yang ditetapkan) serta hasil t-test sebesar 2,341. Demikian juga variabel motivasi mendapatkan hasil signifikan sebesar 0,020 dan nilai t-test sebesar 2,452 dapat di analisis bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Variabel komunikasi terhadap kinerja menunjukkan hasil signifikannya sebesar 0,001 dimana nilai r < 0,05 serta t-hitung sebesar 3,911. Jadi komunikasi juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Pengaruh disiplin kerja, motivasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai , didapatkan nilai signifikannya sebesar 0,000 (p ≤ 0,005), dan nilai F-test diperolah sebesar 133,540 lebih besar dari F-tabel sebesar 2,93 maka Ho di tolak, artinya ada pengaruh positif dari disiplin kerja, motivasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai, serta dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja adalah variabel komunikasi karena berdasarkan perhitungan analisis standardized coeffecients beta memiliki nilai terbesar yakni 0,430 (43%) dibandingkan dengan variabel disiplin kerja 0,265 (26%) dan variabel motivasi sebesar 0,321 (32%).","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122290377","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-18DOI: 10.47329/widyapublika.v9i1.655
Kadek Swadewi Adnjana Putri, Anak Agung Ketut Raka
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga keuangan desa yang ada di Bali. Sejak berdirinya, LPD telah berhasil mencapai kinerja dengan baik. Seiring berjalannya waktu, peraturan terkait LPD juga mengalami perkembangan. Perda No. 3 Tahun 2017 adalah perda terbaru tentang LPD. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki yang pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 terdapat beberapa hal belum diimplementasikan diantaranya pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh prajuru maupun karyawan LPD Desa Pakraman Sesetan belum berbasis kompetensi. Dalam hal struktur organisasi LPD Desa Pakraman Sesetan belum mengacu pada struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017.
{"title":"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) (Study Penelitian pada LPD Desa Pekraman Sesetan)","authors":"Kadek Swadewi Adnjana Putri, Anak Agung Ketut Raka","doi":"10.47329/widyapublika.v9i1.655","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.655","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga keuangan desa yang ada di Bali. Sejak berdirinya, LPD telah berhasil mencapai kinerja dengan baik. Seiring berjalannya waktu, peraturan terkait LPD juga mengalami perkembangan. Perda No. 3 Tahun 2017 adalah perda terbaru tentang LPD. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki yang pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 terdapat beberapa hal belum diimplementasikan diantaranya pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh prajuru maupun karyawan LPD Desa Pakraman Sesetan belum berbasis kompetensi. Dalam hal struktur organisasi LPD Desa Pakraman Sesetan belum mengacu pada struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125429283","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.47329/widyapublika.v9i1.652
Gede Sandiasa, Ni Ketut Sudianing
Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal, desa adat di Provinsi Bali sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat, yang sebagian besar beragama Hindu dan menjadi anggota desa adat. Pemerintah Provinsi Bali sangat mempercaya lembaga ini mampu mengayomi dan menuntun masyarakat adat menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih baik. Namun demikian desa adat tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya, sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desa adat untuk melibatkan diri pada sektor kemasyarakatan dan pelayanan publik yang lebih luas, selain berkaitan dengan keagamaan dan adat istiadat. Sarana dan prasarana, serta anggaran yang dimiliki desa adat sangat terbatas untuk melibatkan diri pada program-program yang lebih luas, yang diwajibkan oleh pemerintah melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan dan eksistensi desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan operasional agar tetap mempertahankan adat dan tradisi Bali. Kemampuan Sumberdaya dan kelembagaan Desa Adat di Bali sangat bervariasi dalam mengimplementasi semua program pemerintah, sehingga dalam melakukan intervensi program terhadap desa adat, juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing desa adat, dan sangat diperlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, untuk terjadi kesamaan gerak dalam mewujudkan program pembangunan semesta berencana. Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah apakah 1) apakah desa adat dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik menghadapi covid 19, 2) apakah memiliki kecukupan pengetahuan hukum dalam penanganan covid 19 dan 3) bagaimana upaya desa adat memberdayakan masyarakat adat dalam masa pandemi covid 19. Untuk menjawab permasalahan tersebut tim melaksanakan kegiatan ceramah, metode FGD dan penelusuran literasi yang terkait. Berdasarkan temuan dapat disimpulkan: 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait; 2) Pengetahuan administrasi dan pengetahuan hukum bagi para pemimpin dan tokoh adat, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah 1) perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat; dan 2) upaya edukasi, sosialisasi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi
{"title":"PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID 19","authors":"Gede Sandiasa, Ni Ketut Sudianing","doi":"10.47329/widyapublika.v9i1.652","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.652","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal, desa adat di Provinsi Bali sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat, yang sebagian besar beragama Hindu dan menjadi anggota desa adat. Pemerintah Provinsi Bali sangat mempercaya lembaga ini mampu mengayomi dan menuntun masyarakat adat menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih baik. Namun demikian desa adat tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya, sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desa adat untuk melibatkan diri pada sektor kemasyarakatan dan pelayanan publik yang lebih luas, selain berkaitan dengan keagamaan dan adat istiadat. Sarana dan prasarana, serta anggaran yang dimiliki desa adat sangat terbatas untuk melibatkan diri pada program-program yang lebih luas, yang diwajibkan oleh pemerintah melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan dan eksistensi desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan operasional agar tetap mempertahankan adat dan tradisi Bali. Kemampuan Sumberdaya dan kelembagaan Desa Adat di Bali sangat bervariasi dalam mengimplementasi semua program pemerintah, sehingga dalam melakukan intervensi program terhadap desa adat, juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing desa adat, dan sangat diperlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, untuk terjadi kesamaan gerak dalam mewujudkan program pembangunan semesta berencana. \u0000Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah apakah 1) apakah desa adat dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik menghadapi covid 19, 2) apakah memiliki kecukupan pengetahuan hukum dalam penanganan covid 19 dan 3) bagaimana upaya desa adat memberdayakan masyarakat adat dalam masa pandemi covid 19. Untuk menjawab permasalahan tersebut tim melaksanakan kegiatan ceramah, metode FGD dan penelusuran literasi yang terkait. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Berdasarkan temuan dapat disimpulkan: 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait; 2) Pengetahuan administrasi dan pengetahuan hukum bagi para pemimpin dan tokoh adat, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah 1) perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat; dan 2) upaya edukasi, sosialisasi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122317265","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.47329/widyapublika.v9i1.653
Putu Mariani, I. M. Sumada
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Adapaun hasil penelitian adalah Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik terdapat karena ditemukan beberapa kendala/permasalahan. 2) Kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : Jumlah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang masih kurang; BUP Pejabat Fungsional banyak disalahtafsirkan; Kendala dalam proses kenaikan pangkat terkait nilai angka kredit; Kendala dalam proses alih jenjang; Mutasi PNS; Belum dibuat formasi JF Penyuluh Pertanian. 3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : mengangkat tenaga penyuluh pertanian kontrak; koordinasi antar para pihak terkait, sehingga akan timbul satu penafsiran saja, mempercepat usulan penilaian angka kredit dengan tetap menjaga kuantitas dan kualitas kredit yang diajukan sehingga nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit cukup untuk proses kenaikan pangkat; menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan alih jenjang bagi penyuluh pertanian yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Badung; jika akan melaksanakan mutasi PNS, BKPSDM Kabupaten Badung harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Diperpa Badung; segera menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian pada jenjang tersebut dan juga sekaligus menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian secara lengkap.; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian Mengenai Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung)","authors":"Putu Mariani, I. M. Sumada","doi":"10.47329/widyapublika.v9i1.653","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.653","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Adapaun hasil penelitian adalah Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik terdapat karena ditemukan beberapa kendala/permasalahan. 2) Kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : Jumlah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang masih kurang; BUP Pejabat Fungsional banyak disalahtafsirkan; Kendala dalam proses kenaikan pangkat terkait nilai angka kredit; Kendala dalam proses alih jenjang; Mutasi PNS; Belum dibuat formasi JF Penyuluh Pertanian. 3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : mengangkat tenaga penyuluh pertanian kontrak; koordinasi antar para pihak terkait, sehingga akan timbul satu penafsiran saja, mempercepat usulan penilaian angka kredit dengan tetap menjaga kuantitas dan kualitas kredit yang diajukan sehingga nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit cukup untuk proses kenaikan pangkat; menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan alih jenjang bagi penyuluh pertanian yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Badung; jika akan melaksanakan mutasi PNS, BKPSDM Kabupaten Badung harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Diperpa Badung; segera menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian pada jenjang tersebut dan juga sekaligus menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian secara lengkap.; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131308541","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-16DOI: 10.47329/widyapublika.v9i1.651
Ida Ayu Githa Girindra, I. A. A. Widnyani, Nyoman Diah Kumara Dewi
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita saat ini. Negara dikatakan maju jika negara mampu menguasai perkembangan teknologi serta perubahan sistem pemerintahan. Salah satu perubahan tata kelola adalah dengan adanya Electronic Governance yang semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membantu penyampaian informasi secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Konsep E-Governance telah diterapkan di Indonesia yaitu penggunaan website pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sayangnya dalam pelaksanaannya belum maksimal. Website-website pemerintah yang saat ini berkembang masih belum memenuhi tugas pokoknya sebagai penyedia informasi, transparansi, akuntabilitas atau bahkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, terutama yang berkepentingan dan ingin mengetahui lebih jauh tentang website Dinas Perdagangan Kota Malang. Jika diukur dari tahap pengembangan E-Governance, proses Dinas Perdagangan Kota Malang masih dalam tahap Emerging yang artinya website masih memberikan informasi yang sangat mendasar, terbatas, dan statis. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mencoba memberikan rekomendasi Model Collaborative governance yang diharapkan dapat membantu website lebih optimal.
{"title":"OPTIMALISASI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE ( STUDI PADA DINAS KOTA MALANG )","authors":"Ida Ayu Githa Girindra, I. A. A. Widnyani, Nyoman Diah Kumara Dewi","doi":"10.47329/widyapublika.v9i1.651","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.651","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita saat ini. Negara dikatakan maju jika negara mampu menguasai perkembangan teknologi serta perubahan sistem pemerintahan. Salah satu perubahan tata kelola adalah dengan adanya Electronic Governance yang semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membantu penyampaian informasi secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Konsep E-Governance telah diterapkan di Indonesia yaitu penggunaan website pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sayangnya dalam pelaksanaannya belum maksimal. Website-website pemerintah yang saat ini berkembang masih belum memenuhi tugas pokoknya sebagai penyedia informasi, transparansi, akuntabilitas atau bahkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, terutama yang berkepentingan dan ingin mengetahui lebih jauh tentang website Dinas Perdagangan Kota Malang. Jika diukur dari tahap pengembangan E-Governance, proses Dinas Perdagangan Kota Malang masih dalam tahap Emerging yang artinya website masih memberikan informasi yang sangat mendasar, terbatas, dan statis. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mencoba memberikan rekomendasi Model Collaborative governance yang diharapkan dapat membantu website lebih optimal. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115070276","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-16DOI: 10.47329/widyapublika.v9i1.650
Siska Tilly Elisabeth Lumbantobing
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) sistem akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; (2) kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; dan (3) evaluasi untuk mengatasi kendala-kendala untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Sistem akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Bali adalah sistem atau Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) yang berbasis IT system. Sistem ini memberi manfaat pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Provinsi Bali; (2) Kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi pegawai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi merupakan kendala yang berasal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, jenis laporan keuangan yang tadinya hanya empat ditambah dengan tiga jenis laporan baru, anggaran berbasis akrual, pencatatan pengakuan pendapatan dan pencatatan pengakuan belanja/beban serta masih adanya resistensi pegawai yang menolak perubahan; dan (3) Evaluasi untuk mengetahui kendala-kendala untuk meningkatkan pemahaman akuntansi yang diharapkan agar kinerja pegawai dapat ditingkatkan meliputi sosialisasi yang lebih intens, sebaiknya jenis laporan keuangan ditetapkan saja berupa jenisnya agar terjadi kepastian, anggaran berbasis akrual, pencatatan pengakuan pendapatan dan pencatatan pengakuan belanja/beban harus dilakukan sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang baru dan memberi pemahaman yang benar atas perubahan peraturan perundang-undangan
{"title":"EVALUASI SISTEM AKUNTANSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI","authors":"Siska Tilly Elisabeth Lumbantobing","doi":"10.47329/widyapublika.v9i1.650","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.650","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) sistem akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; (2) kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; dan (3) evaluasi untuk mengatasi kendala-kendala untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Sistem akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Bali adalah sistem atau Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) yang berbasis IT system. Sistem ini memberi manfaat pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Provinsi Bali; (2) Kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi pegawai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi merupakan kendala yang berasal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, jenis laporan keuangan yang tadinya hanya empat ditambah dengan tiga jenis laporan baru, anggaran berbasis akrual, pencatatan pengakuan pendapatan dan pencatatan pengakuan belanja/beban serta masih adanya resistensi pegawai yang menolak perubahan; dan (3) Evaluasi untuk mengetahui kendala-kendala untuk meningkatkan pemahaman akuntansi yang diharapkan agar kinerja pegawai dapat ditingkatkan meliputi sosialisasi yang lebih intens, sebaiknya jenis laporan keuangan ditetapkan saja berupa jenisnya agar terjadi kepastian, anggaran berbasis akrual, pencatatan pengakuan pendapatan dan pencatatan pengakuan belanja/beban harus dilakukan sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang baru dan memberi pemahaman yang benar atas perubahan peraturan perundang-undangan","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123509245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-16DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.648
Kusnan Kusnan
Indonesia sebagai negara maritime dengan 67% wilayahnya merupakan perairan yang terdiri dari 17.000 pulau, memerlukan sebuah regulasi yang baik tentang sistem pengangkutan laut nasional. Untuk terciptanya sistem kelautan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengangkutan kelautan di Indonesia Hukum dapat menjadi sebuah instrument dalam menetapkan kebijakan public dalam pengangkutan laut nasional, karena mengenai pengangkutan nasional tidak diatur dalam Kitab undang – undang hukum dagang (KUHD) tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut . Yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana hukum dapat menjadi instrument kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional dan, 2) apakah model kebijakan public yang digunakan dalam pengangkutan laut nasional ?Untuk menjawab hal tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjabarkan pola – pola untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional adalah sebagai payung hukum dari setiap tindakan pemerintah sehubungan dengan pengangkutan laut nasional dengan menerapkan model kebijakan publik kelompok dimana pemerintah menjadi penengah melalui kebijakan yang dikeluarkannya dari berbagai kelompok kepentingan yang menyelenggarakan jasa angkutan laut. Pemerintah perlu menetapkan aturan main guna kepentingan dari masing-masing pelaku usaha dan konsumen.
{"title":"PENGGUNAAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGANGKUTAN LAUT NASIONAL","authors":"Kusnan Kusnan","doi":"10.47329/widyapublika.v8i2.648","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.648","url":null,"abstract":"Indonesia sebagai negara maritime dengan 67% wilayahnya merupakan perairan yang terdiri dari 17.000 pulau, memerlukan sebuah regulasi yang baik tentang sistem pengangkutan laut nasional. Untuk terciptanya sistem kelautan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengangkutan kelautan di Indonesia Hukum dapat menjadi sebuah instrument dalam menetapkan kebijakan public dalam pengangkutan laut nasional, karena mengenai pengangkutan nasional tidak diatur dalam Kitab undang – undang hukum dagang (KUHD) tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut . Yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana hukum dapat menjadi instrument kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional dan, 2) apakah model kebijakan public yang digunakan dalam pengangkutan laut nasional ?Untuk menjawab hal tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjabarkan pola – pola untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional adalah sebagai payung hukum dari setiap tindakan pemerintah sehubungan dengan pengangkutan laut nasional dengan menerapkan model kebijakan publik kelompok dimana pemerintah menjadi penengah melalui kebijakan yang dikeluarkannya dari berbagai kelompok kepentingan yang menyelenggarakan jasa angkutan laut. Pemerintah perlu menetapkan aturan main guna kepentingan dari masing-masing pelaku usaha dan konsumen.","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124424921","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-16DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.649
I. Agustini, I. A. A. Widnyani
Penelitian ini mengkaji implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 permasalahan yakni bagaimana implementasi, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Terdapat enam faktor penentu keberhasilan kebijakan yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar anggota pelaksana, karakteristik organisasi, lingkungan ekonomi, politik dan sosialserta sikap pelaksana. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkans eluruh penerimaan dan pengeluaran daerah berbasis non tunai guna terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung masih belum optimal disebabkan oleh adanya kendala internal dan eksternal. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi melalui pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana seperti computer, peningkatan kompetensi melalui program capacity building dan upaya lainnya.
{"title":"IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI (NON CASH) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG","authors":"I. Agustini, I. A. A. Widnyani","doi":"10.47329/widyapublika.v8i2.649","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.649","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Penelitian ini mengkaji implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 permasalahan yakni bagaimana implementasi, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Terdapat enam faktor penentu keberhasilan kebijakan yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar anggota pelaksana, karakteristik organisasi, lingkungan ekonomi, politik dan sosialserta sikap pelaksana. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkans eluruh penerimaan dan pengeluaran daerah berbasis non tunai guna terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung masih belum optimal disebabkan oleh adanya kendala internal dan eksternal. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi melalui pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana seperti computer, peningkatan kompetensi melalui program capacity building dan upaya lainnya. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128419749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-15DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.646
Ida Ayu Githa Girindra
Pantai Sendang Biru yang terletak di Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya dengan pengembangan di bidang sosial ekonomi. Selain itu, Pantai Sendang Biru juga merupakan koridor depan di Cagar Alam Pulau Sempu yang mempengaruhi kerentanan kawasan karena kedekatannya dan banyaknya aktivitas masyarakat di Pantai Sendang Biru. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisisnya adalah SWOT. Hasil penelitian adalah Pantai Sendang Biru berpotensi menjadi penopang utama, seperti budidaya ikan tangkap, sentra nelayan, lokasi yang strategis dengan Cagar Alam Pulau Sempu, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Potensi ini terintegrasi dalam bentuk pengembangan wisata bahari terpadu, penciptaan nilai, dan terintegrasi menjadi solusi dalam memanfaatkan potensi pesisir. Implikasi pengembangan potensi pesisir mampu 1) Memberdayakan masyarakat; 2) Kesejahteraan masyarakat; 3) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas; 4) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat; dan 5) potensi strategi branding Pantai Sendang Biru. Pengembangan wisata bahari membutuhkan strategi berbasis Penta-Helix yang mengakomodir kelima pemangku kepentingan sesuai perannya masing-masing. Penggunaan strategi berbasis Penta-Helix merupakan salah satu bentuk agenda revolusi industri 4.0 yaitu penguatan ekonomi industri.
{"title":"SENDANG BIRU TOURISM PENCIPTAAN VALUE CREATION SEBAGAI OPTIMALISASI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI BERBASIS PENTA HELIX MODEL","authors":"Ida Ayu Githa Girindra","doi":"10.47329/widyapublika.v8i2.646","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.646","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Pantai Sendang Biru yang terletak di Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya dengan pengembangan di bidang sosial ekonomi. Selain itu, Pantai Sendang Biru juga merupakan koridor depan di Cagar Alam Pulau Sempu yang mempengaruhi kerentanan kawasan karena kedekatannya dan banyaknya aktivitas masyarakat di Pantai Sendang Biru. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisisnya adalah SWOT. Hasil penelitian adalah Pantai Sendang Biru berpotensi menjadi penopang utama, seperti budidaya ikan tangkap, sentra nelayan, lokasi yang strategis dengan Cagar Alam Pulau Sempu, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Potensi ini terintegrasi dalam bentuk pengembangan wisata bahari terpadu, penciptaan nilai, dan terintegrasi menjadi solusi dalam memanfaatkan potensi pesisir. Implikasi pengembangan potensi pesisir mampu 1) Memberdayakan masyarakat; 2) Kesejahteraan masyarakat; 3) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas; 4) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat; dan 5) potensi strategi branding Pantai Sendang Biru. Pengembangan wisata bahari membutuhkan strategi berbasis Penta-Helix yang mengakomodir kelima pemangku kepentingan sesuai perannya masing-masing. Penggunaan strategi berbasis Penta-Helix merupakan salah satu bentuk agenda revolusi industri 4.0 yaitu penguatan ekonomi industri. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116844102","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-14DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.645
Achluddin Ibnu Rochim, Nyoman Diah Utari Dewi
Bali adalah daerah tujuan wisata dunia, dimana pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Sebagai destinasi wisata dunia Bali harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pariwisata, salah satu prasarana penunjang pariwisata adalah tentang kelistrikan, listrik menjadi sarana vital penunjang pariwisata. Kasus pemadaman litrik bergilir yang dilakukan oleh PLN memberikan dampak yang besar kepada pelaku pariwisata, atas dasar permasalahan tersebut penelitian ini diberi judul Perumusan, Implementasi Serta Evaluasi Kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pemadaman Listrik Terhadap Industri Pariwisata Di Bali.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait bagaimanakah perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pemadaman listrik terhadap industry pariwisata di Bali serta bagaimana peranan actor kebijakan dalam bentuk hukum yang digunakan dalam perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan pemadalam listik ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pokok pembahasan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan yang disesuaikan dengan hasil penelitian yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Sehingga diperoleh keseimpulan bahwa : 1) Perumusan kebijakan pemadaman listrik sesungguhnya telah didadhului dengan analisis dampak yang ditimbulkan bagi bidan industri pariwisata. Namun hal ini terpaksa dilakukan, implementasi kebijakan ini tentu saja menimbulkan berbagai kritik dan evaluasi dari berbagai kalangan yang menantang kebijakan pemadaman ini. 2) aktor yang berperan dalam perumusan kebijakan pemadaman ini adalah PT PLN, kebijakan ini setelah diterapkan ternyata melibatkan dinas ketenagakerjaan dalam pemberian izin penggunaan energi alternatif pengganti listrik. Kebijakan pemadaman listrik telah banyak mendapat evaluasi dari KADIN dan pelaku Industri pariwisata
{"title":"PERUMUSAN, IMPLEMENTASI SERTA EVALUASI KEBIJAKAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PEMADAMAN LISTRIK TERHADAP INDUSTRI PARIWISATA DI BALI","authors":"Achluddin Ibnu Rochim, Nyoman Diah Utari Dewi","doi":"10.47329/widyapublika.v8i2.645","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.645","url":null,"abstract":"Bali adalah daerah tujuan wisata dunia, dimana pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Sebagai destinasi wisata dunia Bali harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pariwisata, salah satu prasarana penunjang pariwisata adalah tentang kelistrikan, listrik menjadi sarana vital penunjang pariwisata. Kasus pemadaman litrik bergilir yang dilakukan oleh PLN memberikan dampak yang besar kepada pelaku pariwisata, atas dasar permasalahan tersebut penelitian ini diberi judul Perumusan, Implementasi Serta Evaluasi Kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pemadaman Listrik Terhadap Industri Pariwisata Di Bali.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait bagaimanakah perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pemadaman listrik terhadap industry pariwisata di Bali serta bagaimana peranan actor kebijakan dalam bentuk hukum yang digunakan dalam perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan pemadalam listik ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pokok pembahasan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan yang disesuaikan dengan hasil penelitian yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Sehingga diperoleh keseimpulan bahwa : 1) Perumusan kebijakan pemadaman listrik sesungguhnya telah didadhului dengan analisis dampak yang ditimbulkan bagi bidan industri pariwisata. Namun hal ini terpaksa dilakukan, implementasi kebijakan ini tentu saja menimbulkan berbagai kritik dan evaluasi dari berbagai kalangan yang menantang kebijakan pemadaman ini. 2) aktor yang berperan dalam perumusan kebijakan pemadaman ini adalah PT PLN, kebijakan ini setelah diterapkan ternyata melibatkan dinas ketenagakerjaan dalam pemberian izin penggunaan energi alternatif pengganti listrik. Kebijakan pemadaman listrik telah banyak mendapat evaluasi dari KADIN dan pelaku Industri pariwisata","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123856725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：