TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN SIDANG PRAPERADILAN KASUS KORUPSI TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK DAN BAILOUT UNTUK BANK CENTURY

Abstract

Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebagai salah satu perwujudan peranan Bank Indonesia dalam pemberian FPJP kepada Bank Century yang marak diperdebatkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan pemberian FPJP kepada Bank Century telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan sidang praperadilan kasus korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan bailout untuk bank century dalam prespektif hukum berkekuatan hukum tetap, alat bukti yang mengarah ke nama-nama di kasus Century telah lengkap, selama alat bukti yang mengarah ke nama-nama di kasus Century telah lengkap, KPK harus menjalankan prosedur hukumnya. KPK tidak perlu berpikir politis, karena ia didesain untuk menegakkan hukum, bukan menegakkan politik.