Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Kasus Pembajakan di Laut Cina Selatan Tahun 2013

Bagas Arif Dharmawan
{"title":"Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Kasus Pembajakan di Laut Cina Selatan Tahun 2013","authors":"Bagas Arif Dharmawan","doi":"10.33005/JGP.V8I03.2395","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ABSTRACT Indonesia as a maritime country in the Southeast Asian region is faced with a case of piracy in the South China Sea that has a serious impact. Piracy interferes with incoming trade access and threatens the safety and security of both citizens and passing merchant ships. Increasingly, piracy carries out kidnapping, smuggling and murder activities, involving countries and the international community. Even though Indonesia is a non-climant state, it still needs a role in suppressing transnational crime activities based on Indonesia's responsibility to create peace in accordance with the mandate of the constitution. The focus of this paper is to examine piracy in the South China Sea which has an effect on maritime security and trade routes. This study uses descriptive methods to explain the efforts of the Indonesian government in overcoming these problems. With strict government regulation and TNI involvement in investigating maritime piracy cases in Indonesia, this will certainly be an effective way. Keywords: Marine piracy, Indonesian law, Indonesia's role, preventive Indonesia sebagai negara maritim di wilayah Asia Tenggara dihadapkan dengan adanya kasus pembajakan di Laut China Selatan yang membawa dampak serius. Pembajakan mengganggu akses perdagangan yang masuk serta mengancam keselamatan dan keamanan, baik warga maupun kapal dagang yang melintas. Semakin meluas, pembajakan mengusung kegiatan penculikan, penyelundupan, dan pembunuhan, melibatkan negara-negara dan komunitas internasional. Meskipun Indonesia adalah non-climant state, tetap diperlukan adanya peran dalam menekan aktivitas kejahatan transnasional yang didasarkan pada tanggung jawab Indonesia untuk menciptakan perdamaian sesuai amanat konstitusi. Fokus penulisan ini adalah untuk mengkaji pembajakan di laut cina selatan yang berpengaruh terhadap keamanan maritime dan jalur perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pemasalahan tersebut berdasar peraturan yang berlaku. Dengan adanya regulasi dari pemerintah yang tegas dan keterlibatan TNI dalam penyelidikan kasus pembajakan laut di Indonesia, tentu hal ini akan menjadi cara yang efektif. Kata-Kata Kunci: Pembajakan laut, Hukum Indonesia, Peran Indonesia, Preventif DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2395","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"2013 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Global and Policy Journal of International Relations","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33005/JGP.V8I03.2395","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

ABSTRACT Indonesia as a maritime country in the Southeast Asian region is faced with a case of piracy in the South China Sea that has a serious impact. Piracy interferes with incoming trade access and threatens the safety and security of both citizens and passing merchant ships. Increasingly, piracy carries out kidnapping, smuggling and murder activities, involving countries and the international community. Even though Indonesia is a non-climant state, it still needs a role in suppressing transnational crime activities based on Indonesia's responsibility to create peace in accordance with the mandate of the constitution. The focus of this paper is to examine piracy in the South China Sea which has an effect on maritime security and trade routes. This study uses descriptive methods to explain the efforts of the Indonesian government in overcoming these problems. With strict government regulation and TNI involvement in investigating maritime piracy cases in Indonesia, this will certainly be an effective way. Keywords: Marine piracy, Indonesian law, Indonesia's role, preventive Indonesia sebagai negara maritim di wilayah Asia Tenggara dihadapkan dengan adanya kasus pembajakan di Laut China Selatan yang membawa dampak serius. Pembajakan mengganggu akses perdagangan yang masuk serta mengancam keselamatan dan keamanan, baik warga maupun kapal dagang yang melintas. Semakin meluas, pembajakan mengusung kegiatan penculikan, penyelundupan, dan pembunuhan, melibatkan negara-negara dan komunitas internasional. Meskipun Indonesia adalah non-climant state, tetap diperlukan adanya peran dalam menekan aktivitas kejahatan transnasional yang didasarkan pada tanggung jawab Indonesia untuk menciptakan perdamaian sesuai amanat konstitusi. Fokus penulisan ini adalah untuk mengkaji pembajakan di laut cina selatan yang berpengaruh terhadap keamanan maritime dan jalur perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pemasalahan tersebut berdasar peraturan yang berlaku. Dengan adanya regulasi dari pemerintah yang tegas dan keterlibatan TNI dalam penyelidikan kasus pembajakan laut di Indonesia, tentu hal ini akan menjadi cara yang efektif. Kata-Kata Kunci: Pembajakan laut, Hukum Indonesia, Peran Indonesia, Preventif DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2395
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
印尼政府2013年努力解决南中国海海盗案件
印尼作为东南亚地区的海洋国家,正面临着南海海盗事件的严重影响。海盗行为干扰进入的贸易通道,威胁到公民和过往商船的安全。海盗越来越多地从事绑架、走私和谋杀活动,涉及国家和国际社会。尽管印尼是一个非受援国,但它仍然需要在打击跨国犯罪活动方面发挥作用,因为印尼有责任根据宪法的授权创造和平。本文的重点是考察南海海盗对海上安全和贸易航线的影响。本研究使用描述性的方法来解释印尼政府在克服这些问题的努力。印尼政府有严格的监管规定,印尼海事研究所也参与调查海盗案件,这肯定是一种有效的方式。关键词:海盗,印度尼西亚法律,印度尼西亚的角色,预防印度尼西亚sebagai negara maritim di wilayah Asia, Tenggara dihadapkan dengan adanya kasus pembajakan di Laut China, Selatan yang, membawa dampak serius。Pembajakan mengganggu akses perdagangan yang masuk serta mengancam keselamatan dan keamanan, baik warga maupun kapal dagang yang melintas。Semakin meluas, pembajakan mengusung kegiatan penculikan, penyelundupan, dan pembunuhan, melibatkan negara-negara dan komunitas international。Meskipun印度尼西亚adalah非附属国,tetap diperlukan adanya peran dalam menenkan aktivitas kejahatan transnasional(跨国家)yang didasarkan pada tanggung jawab印度尼西亚untuk menciptakan perdamaian sesuai amanat konstitusi。中国对朝鲜半岛的关注,包括对中国大陆的关注,以及对中国大陆的关注。Penelitian ini mongunakan方法hukum normnormate untuk menjelaskan upaya permerintah印度尼西亚dalam mengatasi pemasalahan tersebut berdasar peraturan yang berlaku。denan adanya regulasi dari pemerintah yang tegas dan keterlibatan TNI dalam penyelidikan kasus pembajakan laut di Indonesia, tentu hal ini akan menjadi cara yang efektif。Kata-Kata Kunci: Pembajakan laut, Hukum Indonesia, Peran Indonesia, prevention DOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2395
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Implementasi Perdagangan Intra-ASEAN: Menuju Integrasi Ekonomi Kawasan Pasca-MEA 2015 Aksi Cyber-Terrorism di Amerika Serikat dalam Perspektif Keamanan Global Perspektif Liberalisme dalam Analisis Kepentingan Nasional Jepang pada ASEAN+3 Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra di Masa Pandemi Covid-19 Upaya kerjasama Indonesia-Prancis dalam Meningkatkan Pariwisata Indonesia Melalui Third Joint Working Group on Tourism (JWG) tahun 2016-2018
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1