Diplomasi Indonesia Dalam Perdagangan Kayu Ke Uni Eropa : Studi Kasus Penundaan Implementasi Lisensi FLEGT

Abstract

Indonesia merupakan negara pertama yang berhasil menerbitkan Lisensi Forest Law Environment, Governance and Trade (FLEGT), sebuah regulasi internasional berbasis mekanisme pasar yang diinisiasi oleh Uni Eropa untuk mendorong tata kelola hutan yang berkerlanjutan, khususnya di negara-negara berkembang. Capaian ini seringkali dianggap sebagai keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia. Namun, temuan awal menunjukan terdapat perubahan sikap yang dilakukan Indonesia pada proses negosiasi bersama Uni Eropa pada kurun waktu 2015-2016. Oleh karenaitu, artikel ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan sikap Indonesia dalam proses negosiasi penerbitan Lisensi FLEGT. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus tunggal yang dipandu oleh Teori Faktor-Faktor Pembentuk Diplomasi Ekonomidari Stephen Woolcock (2016). Tulisan ini berargumen bahwa sikap Indonesia didasari oleh adanya hubungan asimetris antara Indonesia dan Uni Eropa dalam implementasi FLEGT, inkoherensi kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait, dan perbedaan persepsi antara aktor pemangku kepentingan terkait kewajiban SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Penelitian ini menemukan bahwa proses pembentukan kebijakan negara dalam diplomasi ekonomi terkait dengan pertimbangan dari faktor sistemik, domestik dan ideasional berupa perbedaan persepsi antara aktor-aktor yang berkepentingan.