Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN

Huta Disyon, Kevin Bhaskara Sibarani
{"title":"Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN","authors":"Huta Disyon, Kevin Bhaskara Sibarani","doi":"10.52738/pjk.v3i2.184","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konsitusional bagi negara dalam melaksanakan perekonomian nasional. Hak menguasai negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, salah satunya diwujudkan dengan pengusahaan ekonomi melalui BUMN. Perkembangan ekonomi global menuntut BUMN berbenah dan kebijakan strategis yang dipilih oleh pemerintah untuk itu adalah pembentukan holding company BUMN untuk penguatan nilai dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan memahami konsep hak menguasai negara dalam skema holding BUMN dikaitkan dengan salah satu dari tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan. Melalui metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan adalah conceptual approach dan statute approach dilakukan dengan penelaahan teori atau doktrin dan regulasi terkait, termasuk putusan judicial review dari MA dan MK. Hasil penelitian ini mengungkapkan pembentukan holding BUMN pada prinsipnya telah memenuhi tujuan hukum sebagaimana yang diutarakan Gustav Radbruch yakni keadilan. Hak menguasai negara perlu dipahami secara luas dengan kewenangan merumuskan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Dalam fungsi pengelolaan, perlindungan penguasaan negara pada struktur holding BUMN dapat dilakukan dengan kontrol melalui adanya kepemilikan saham istimewa. Namun demikian, penguasaan negara yang berdasarkan rasa keadilan sosial, kepastian hukum dan berorientasi kemanfaatan, tetap harus menghormati prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (GCG) pada BUMN dan juga tidak berarti memonopoli seluruh kegiatan perekonomian nasional.
","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Pancasila and Law Review","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.184","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konsitusional bagi negara dalam melaksanakan perekonomian nasional. Hak menguasai negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, salah satunya diwujudkan dengan pengusahaan ekonomi melalui BUMN. Perkembangan ekonomi global menuntut BUMN berbenah dan kebijakan strategis yang dipilih oleh pemerintah untuk itu adalah pembentukan holding company BUMN untuk penguatan nilai dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan memahami konsep hak menguasai negara dalam skema holding BUMN dikaitkan dengan salah satu dari tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan. Melalui metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan adalah conceptual approach dan statute approach dilakukan dengan penelaahan teori atau doktrin dan regulasi terkait, termasuk putusan judicial review dari MA dan MK. Hasil penelitian ini mengungkapkan pembentukan holding BUMN pada prinsipnya telah memenuhi tujuan hukum sebagaimana yang diutarakan Gustav Radbruch yakni keadilan. Hak menguasai negara perlu dipahami secara luas dengan kewenangan merumuskan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Dalam fungsi pengelolaan, perlindungan penguasaan negara pada struktur holding BUMN dapat dilakukan dengan kontrol melalui adanya kepemilikan saham istimewa. Namun demikian, penguasaan negara yang berdasarkan rasa keadilan sosial, kepastian hukum dan berorientasi kemanfaatan, tetap harus menghormati prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (GCG) pada BUMN dan juga tidak berarti memonopoli seluruh kegiatan perekonomian nasional.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
正义作为国家持久性计划的合法持有者
1945年《宪法》第33条为国家实现国民经济奠定了经济基础。1945年《宪法》第33条规定的主权,其中一条是通过国有企业实现的。全球经济发展要求成熟的企业和政府选择的战略政策是建立一个以提高价值和效率为基础的控股公司。这项研究旨在理解持有国有企业计划的概念,该计划与古斯塔夫·拉德布鲁奇(Gustav Radbruch)的三种基本法律价值之一联系在一起。通过研究方法的做法,明确规范管辖权是conceptual进近和statute接近的地方做学习理论或学说和相关监管,包括司法部门的评论文学硕士和MK判决。这些研究结果揭示了建立国有企业持有的原则上达到法律的目的正如古斯塔夫Radbruch即正义。治理国家的权利需要在制定管理政策、管理、管理和监督的权力下得到广泛的理解。在管理职能中,持有国有企业的国家控制结构可以通过拥有特别股份来控制。然而,以社会正义、法律确定性和权利性为基础的国家的统治,仍然必须尊重国有企业的良好治理原则,也不意味着垄断整个国家经济活动。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
6
审稿时长
24 weeks
期刊最新文献
Reflecting Pancasila in Environmental Crimes Enforcement: Diffusing Values to Indonesia’s Laws Re-evaluating the Legal and Institutional Complications Affecting the Protection of Women's Rights in Cameroon: The Need to Remedying the Odds Equity Crowdfunding: The Secondary Market’s Implementation and Legal Protection for Investors Using Technology-Based Crowdfunding Global Minimum Tax Implementation: Vietnam's Policy Recommendations Rethinking The Feasibility of Pancasila as a Scientific Paradigm
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1