Evaluasi Perwujudan Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai perwujudan atau kondisi aktual dari rencana tata ruang (struktur dan pola ruang) yang sudah ditetapkan dalam Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan 2011 – 2032 serta mengidentifikasi penyebab belum terwujud dan/atau ketidaksesuaian perwujudannya. Metode penelitian yang digunakan adalah: 1) Metode analisis data spasial (overlay) dimana analisis ini menggunakan data spasial yang disuperimpose (overlay) antara peta penggunaan lahan tahun terbaru/terkini (hasil citra satelit terkini) dengan peta rencana pola ruang RTRW. Hasil analisis spasial ini selanjutnya akan ditransfer menjadi tabel luasan dari masing-masing peta penggunaan lahan yang diolah dan 2) Metode Analisis Komparatif (Persandingan) yaitu analisis yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan analisis komparatif ini digunakan untuk mengetahui perwujudan program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan dengan menyandingkan antara rencana (struktur dan pola ruang) dengan kondisi aktual guna lahan. Dari kedua analisis tadi ditemukan bahwa secara keseluruhan hasil evaluasi (penilaian) perwujudan program rencana tata ruang Kota Tangerang Selatan adalah belum terwujud dengan rata-rata nilai perwujudan 68,51%. Dimana nilai perwujudan paling tinggi yaitu 100% untuk rencana sistem pusat kegiatan dan yang sangat rendah yaitu 37,95% untuk rencana pola ruang kawasan lindung dan 48% untuk rencana infrastruktur kota. Berdasarkan kondisi tersebut dirumuskan alternatif kebijakan berupa Peningkatan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam penyusunan indikasi program Kota Tangerang Selatan melalui Forum Penataan Ruang Daerah, Peningkatan anggaran untuk kegiatan perencanaan yang dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan koordinasi kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten yang berbatasan, dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kota.