KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG PENGHADAPNYA MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN NOTARIS

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang membahas mengenai kewenangan notaris membuat akta untuk keluarga. Sebagai aturan umum, notaris tidak dapat membuat akta untuk keluarganya, kecuali dalam kondisi hukum tertentu.Namun kondisi tersebut tidak sepenuhnya dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini menimbulkan multitafsir dalam memaknai peraturan tersebut, menghambat terwujudnya kepastian hukum, dan tidak memberikan perlindungan kepada pemilik dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan notaris yang diperbolehkan membuat akta untuk keluarganya dibatasi oleh nuansa umum dalam kondisi tersebut. Selain dalam kondisi itu,notaris dapat dikatakan berpihak karena ia membuat akta untuk kepentingan keluarganya. Apabila notaris melanggar aturan dalam membuat akta untuk keluarganya, maka status otentik dapat turun menjadi akta bawah tangan, selama pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan akta tersebut dapat membuktikannya. This is a juridical normative study, which aims to explain the authority of notary in making deeds for their own family. As a general rule, notary cannot make deeds for their own family, except under certain legal conditions. However, this condition is not fully explained in the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position. This creates multiple interpretations in interpreting these regulations, hinders the establishment of legal certainty, and does not provide protection to document owners. The results of the study show that the provisions for notary being allowed to make deeds for their family are limited by the general nuances of these conditions. Apart from that, the notary can be said to take sides because they made the deeds for the benefit of their family. If the notary violates the rules in making deed for their family, then the authentic status of the deed can be reduced to a private deed, as long as the party who feels aggrieved by the existence of the deed can prove it.